Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA? Kedondong Agropolitan Center adalah kawasan agropolitan yang akan dibangun di Desa Kedondong. Agropolitan Center adalah suatu kawasan berupa kota.
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Membangun negara dari desa
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
PLPBK Desa Karamat Mulya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PT. INDULEXCO Consulting Group
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Kawasan Permukiman Kumuh
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PEREKONOMIAN INDONESIA
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KESIMPULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Workshop Tenaga Pendamping
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PEMBANGUNAN KAWASAN.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (Perdesaan Lestari) disampaikan pada Seminar dan Diskusi : Pembangunan Desa Berkelanjutan di wilayah Koridor Rimba Berbasis Ekonomi Hijau Padang, 21 Agustus 2014 Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

P2KPB Outline 1 2 3 4 Kawasan Perdesaan Permasalahan Perdesaan P2KPB (Pengertian, 7 Atribut, Kriteria Kab. terpilih, Prioritas Kab. terpilih, Kriteria pemiliham lokasi kawasan, tipologi kawasan, Alt. Penyelenggaraan program, Alt. Alokasi implementasi program, dan Jenis-jenis infrastruktur) Road Map 1 2 3 4

(Pasal 1 Ketentuan Umum UUPR 26/2007) Kawasan Perdesaan P2KPB adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.’ (Pasal 1 Ketentuan Umum UUPR 26/2007)

P2KPB Kawasan Perdesaan (2) Arah pengembangan kawasan perdesaan Pemberdayaan masyarakat perdesaan Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. Konservasi sumber daya alam Pelestarian warisan budaya lokal Pertahanan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan – perkotaan (Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

Permasalahan Perdesaan P2KPB Tingginya kemiskinan di perdesaan; (sumber: BPS, 2013) 2. Tingkat pengangguran lebih tinggi di perdesaan; (sumber: BPS; Keadaan angkatan kerja di Indonesia, 2011) 3. Rendahnya produktifitas tenaga kerja perdesaan; (Sumber: Wamen Pertanian, Rusman Heriawan) Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan; setiap hari terjadi konversi lahan pertanian menjadi fungsi lain, seperti: Industri, perumahan dan fungsi lainnya sebesar 140.000 Ha/Tahun.

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Pengertian Program P2KPB Adalah Program yang diarahkan untuk mewujudkan ruang kawasan perdesaan yang dapat menjaga ketahanan pangan, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan modal sosial dengan memberdayakan masyarakat, serta menjaga keseimbangan perkembangan perkotaan-perdesaan menuju perdesaan yang lestari

P2KPB Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 7 Atribut Perdesaan Lestari

P2KPB Prioritas: a. Kabupaten di dalam KSN; b. Kabupaten di luar KSN. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Kriteria Kabupaten Terpilih P2KPB Prioritas: a. Kabupaten di dalam KSN; b. Kabupaten di luar KSN. Memiliki Perda RTRW Kabupaten; Memiliki Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang bercirikan Perdesaan, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten; Komitmen Pemerintah Daerah.

Masih perlu diupdate dengan peta yg ad KSN perkotaannya 2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 3. KAPET BANDA ACEH DARUSSALAM 5. KAWASAN PERBATASAN ACEH-SUMUT 6. KAWASAN PERKOTAAN MEDAN – BINJAI – DELI SERDANG – KARO (MEBIDANGRO) Masih perlu diupdate dengan peta yg ad KSN perkotaannya 7. KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA 11. KAWASAN PERBATASAN RIAU-KEPRI 12. KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN 17. KAWASAN SELAT SUNDA

Status rtrw pulau sumatera (provinsi) Status : 21 Februari 2014 Tolong diupdate

Status rtrw pulau sumatera (kabupaten/kota) Status : 21 Februari 2014 Tolong diupdate

P2KPB Prioritas 1 Prioritas 2 Kabupaten yang berada di KSN Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Prioritas Kabupaten Terpilih P2KPB Prioritas 1 Prioritas 2 Kabupaten yang berada di KSN Kabupaten Non-KSN Keterangan: KSN Kab P2KPB Batas Kab Dalam rangka percepatan perwujudan KSN, Sebagai pemenuhan RPI2JM dari KSN tsb. Penyusunan Program, Masterplan dan fisik berkelanjutan Dalam rangka percontohan untuk direplikasi di lokasi lain Penyusunan Program, Masterplan dan fisik percontohan (terbatas)

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan P2KPB Untuk prioritas 1, merupakan bagian dari KSN dengan potensi Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan Budaya Untuk prioritas 2, merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari segi Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan Budaya; Mempunyai ciri sebagai kawasan perdesaan atau yang diarahkan sebagai kawasan perdesaan; Memiliki minimum fasilitas/infrastruktur wilayah (irigasi, pasar, jalan, terminal, pelabuhan, dll); Memiliki potensi komoditas unggulan; Komitmen Pemerintah Kabupaten.

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Tipologi Lokasi Kawasan P2KPB Ket: KPB Batas Kecamatan Batas Desa PPK PPL Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 KPB di satu atau lebih desa dimana pusat pelayanan (PPK/PPL) berada di luar kawasan KPB KPB di satu atau lebih desa yang di dalamnya memiliki pusat pelayanan (PPK/PPL) KPB berada di satu desa dimana terdapat pula pusat pelayanan (PPK/PPL)

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Alternatif Penyelenggaraan Program P2KPB Alternatif 1 : Bottom up approach. masyarakat sebagai pelaku dan penerima program. Pemerintah (pusat dan daerah)hanya bertindak sebagai fasilitator masyarakat Tahapan penyelenggaraan : Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat di tingkat kawasan Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman, danpenganggaran diserahkan kepada masyarakat desa melalui proses pemberdayaan masyarakat Implementasi fisik oleh masyarakat di dampingi fasilitator pendamping Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh masyarakat

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Alternatif Penyelenggaraan Program P2KPB Alternatif 2 : Top down approach, dengan pertimbangan karena P2KPB merupakan implementasi RTRW Kabupaten (bagian dari KSK), sehingga merupakan kepentingan dan kebijakan kabupaten. DJPR PU membantu dalam hal perencanaan dan implementasi. Tahapan penyelenggaraan : Pembentukan Tim Teknis Daerah yang terdiri dari SKPD-SKPD di kabupaten sebagai pelaksana P2KPB Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman, hingga penganggaran dilakukan dan disetujui oleh Tim Teknis Daerah dan perwakilan masyarakat Implementasi fisik oleh kontraktor dan supervisi oleh konsultan pengawas Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Alternatif alokasi implementasi program P2KPB 1. Alternatif 1 (*): - infrastruktur antar desa oleh Pemerintah pusat (DJPR, DJCK, K/L) dan Daerah infrastruktur dalam desa oleh Dana Desa Pemeliharaan oleh pemkab dan masyarakat *) terutama diimplementasikan di kab dalam wilayah KSN 2. Alternatif 2 (**): Seluruh Infrastruktur, baik antar desa maupun dalam desa, dibiayai oleh Dana Desa Pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan fasilitator. Pemeliharaan oleh kelompok masyarakat DJPR melakukan monitoring keberlanjutan program *) terutama diimplementasikan di kab non KSN

P2KPB Air Minum/ Sanitasi Pasar Desa Irigasi desa Jalan desa Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Jenis-jenis Infrastruktur P2KPB Air Minum/ Sanitasi Pasar Desa Irigasi desa Jalan desa

P2KPB Penjemuran Padi dan Ikan Pelantar Tambatan Perahu Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Jenis-jenis Infrastruktur P2KPB Penjemuran Padi dan Ikan Pelantar Tambatan Perahu

P2KPB Road Map Penyiapan Program Implementasi Pemantauan Sosialisasi Program Kesepakatan dan Komitmen Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi, Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM, Rencana Teknis/ DED Pemberdayaan komunitas perdesaan dengan mempertahankan kearifan lokal (sosial budaya) Pengembangan kelembagaan dan pranata Pilot project prasarana dan sarana yang mendorong peningkatan ekonomi berdaya saing serta berwawasan lingkungan Promosi program kepada stakeholder terkait perdesaan lestari Pemantauan fungsi dan manfaat P2KPB Penyerahan aset Promosi program kepada stakeholder terkait program

P2KPB Penyusunan Rencana Aksi, Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

P2KPB Penyusunan Rencana Aksi, Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

P2KPB Penyusunan Rencana Aksi, Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM

P2KPB Penyusunan Rencana Aksi, Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM

Terima Kasih