Panduan Rehabilitasi/Pembangunan RPH & RPU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

DIREKTORAT PENANGANAN PASCA PANEN
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
ASPEK-ASPEK YANG DI ANALISIS DLM SKB
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
M.K. AkuakuLTUR FPIK UNPAD 2012.
KONDISI USAHA PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
TEKNIK PENGUKURAN KEHILANGAN HASIL PASCA PANEN PADI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
MODEL KEMITRAAN USAHA AGROINDUSTRI JAGUNG
RUANG LINGKUP STUDI KELAYAKAN BISNIS
TEKNOLOGI PASCA PANEN GANDUM
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
Studi Kelayakan Proyek
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
TBT TAHUNAN & SEMUSIM.
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Bahan Kuliah ke-7 UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
Eko Sakapurnama S.Psi. MBA
PROSPEK PENGEMBANGAN FLORIKULTURA TROPIS INDONESIA
NAMA KELOMPOK .DIAN NOPIA NINGSIH .JULIANA PUTRI .NURUL KHAIRIAH ULYA
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
SK MENTERI PERTANIAN NO: 555/Kpts/TN.240/1986
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Penerapan Pelaksanaan Penyembelihan di Rumah Potong Hewan Ruminansia
MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN
PERUNDANGAN PETERNAKAN 2015
DASAR TEKNOLOGI HASIL TERNAK
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1. WAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
    ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009.
Penyusunan Studi Kelayakan Usaha 2
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu: (PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007.
MENGGERAKKAN PRODUKSI TERNAK KAMBING DOMBA BERORIENTASI EKSPOR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Kasubdit Bina Gizi Makro
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
USULAN PENELITIAN PENGARUH HARGA BAHAN POKOK TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA Oleh : SITI MUSYAROFA CBA
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
Tahapan dan Aspek Dari Evaluasi Proyek
Matakuliah : D0404/Analisa Kelayakan Pabrik Tahun : 2005 Versi : 1/1
Semester VII/Kelas A, B, C
SK MENTERI PERTANIAN No: 557/Kpts/TN.529/9/1976
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
PENDAHULUAN Definisi Proyek Tahap-tahap Siklus Proyek
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PERMASALAHAN Terkurasnya devisa negara akibat impor susu/sapi
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Transcript presentasi:

Panduan Rehabilitasi/Pembangunan RPH & RPU Dit Penanganan Pasca Panen Ditjen PPHP – Deptan 2008

Pendahuluan RPH/RPU merupakan pusat pengendalian produksi, pasokan dan distribusi daging bagi konsumen / pasar Sebagian besar RPH/RPU tidak berperan & berfungsi optimal karena kondisi sarananya (bangunan & peralatan) kurang memadai (dari aspek mutu dan jumlah)

Tujuan Memperbaiki / menata kembali kondisi RPH / RPU di lokasi TP melalui fasilitasi sarana dan peralatan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peraturan/kebijakan terkait dari Pemerintah RI * RPH  SK Mentan No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan * RPU  SK Mentan No. 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas

Sasaran Berfungsinya / beroperasinya RPH / RPU di lokasi TP secara optimal sesuai dengan peraturan/kebijakan Pemerintah RI

Persyaratan Memenuhi persyaratan/peraturan kebijakan Pemerintah RI: RPH  SK Mentan No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan RPU  SK Mentan No. 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas Memiliki potensi & prospek : Pasar & pemasaran Teknis/Teknologis Manajemen Operasional Finansial AMDAL

Anggaran 1. Pengembangan RPH Pengembangan RPU Bangunan Rp. 300,0 Juta Peralatan Rp. 235,0 Juta Pengembangan RPU Peralatan Rp. 100,0 Juta Cold Storage Rp. 850,0 Juta Pembangunan Rp. 163,5 Juta

Lokasi 1. RPH - 35 Kabupaten/Kota, 21 Provinsi RPU

Terima Kasih