BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PO V.
Advertisements

NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
Disarikan dari Siregar & Samadhi
BIROKRASI.
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 13
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
SEJARAH BIROKRASI PARKINSON (parkinson’s Law) & DLM.PRAKTEK

PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
TEORI NEGARA DAN BIROKRASI PEMERINTAH:
PERTEMUAN KEDUA Konsep Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis (Marx Weber ) a. karisma b. masyarakat politik dengan dimensi. kelas, status.
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Birokrasi Weberian Fernanda putra adela.
Kekuasaan dan Pengaruh
Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
Pertemuan ke 3 Dosen Pengasuh : M.NOOR FUADI,S.Sos.
Otoritas dan Pendelegasian Wewenang
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
Organisasi Politik dan Pengendalian Sosial
Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
BIROKRASI.
A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
Resista Vikaliana, S. Si. MM
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM)
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
REVIEW MANAJEMEN UMUM.
TOKOH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BIROKRASI
KEKUASAAN DAN WEWENANG
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009.
Teori Organisasi.
Ayu Purpandini Krismas Suharyati Mona Lumban Siantar Pahroni
1. Pengertian & Teori Klasik Birokrasi; Konsep Birokrasi Modern
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
TIM PROYEK.
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Konsep Dasar Birokrasi
ORGANISASI PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MODEL DALAM PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA
Teori-teori klasik: Marx, Michels, Mosca, Weber
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan.
Organisasi pendidikan
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Kekuasaan dan wewenang
Pandangan Filsuf Tentang Birokrasi
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan Materi Kuliah PS.
A. ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PENGERTIAN, CIRI DAN TEORI ORGANISASI
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
Materi Kuliah PS Kekuasaan, Wewenang Meti Mediyastuti, S.Sos, M.AP.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
Transcript presentasi:

BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah mendefinisikan Birokrasi Merinci sifat dari Birokrasi yang paling rasional

Berangkat dari Asumsi Marx: Pemisahan antara individu dng Berangkat dari Asumsi Marx: Pemisahan antara individu dng. Sarana Produksi Bedanya : Pejabat memiliki Otoritas (Authority) Pejabat : - Diangkat - Bukan dipilih Badan Administratif yg terdiri atas pejabat2 yg diangkat (Staf Administrasi) Penting : Keyakinan atas keabsahan suatu sistem otoritas

5 Keyakinan dasar otoritas legal Kitab UU utk.Kepatuhan anggota Hukum sbg.sistem aturan abstrak yg.mendasari administrasi organisasi Pemegang otoritas juga terikat pd.tatanan impersonal tsb. Anggota mentaati hukum sbg. Anggota Kepatuhan krn. Tatanan impersonal yg memberikan kedudukan pd.seseorang, bukan karena individu yg. Memegang otoritas.

5 konsepsi keabsahan tsb 5 konsepsi keabsahan tsb. Mendasari 8 dalil penyusunan sistem orotitas legal Weber : Tugas pejabat berdasar keteraturan dan berkelanjutan Tugas dibagi dlm tahap2 fungsional, yg dilengkapi otoritas & sanksi Jabatan diatur Hirarkis dan merinci hubungan hak-kewajiban antar pejabat Diperlukan orang2 terlatih utk. Mengatur pekerjaan teknis & legal Sumberdaya organisasi berbeda dng.sbr.daya individu sbg. Pribadi Jabatan bukan milik pribadi Adm. Berdasarkan dokumen tertulis, sehingga kantor (biro) menejadi pusat organisasi modern Sistem kekuasaan legal berbentuk/terlihat dlm. Staf Adm.Birokratis

Staf Adm.Birokratis mempunyai ciri (Albrow) & menjadi keunggulan teknis Bebas secara pribadi, & hanya melakukan tugas impersonal dari jabatan Hirarki jabatan yg jelas Fungsi jabatan dipernci dng. Jelas Pejabat diangkat atas dasar kontrak Diseleksi berdasar kualifikasi profersional yg diperkuat dng Diploma Digaji uang sesuai kedudukan, punya hak pensiun, bisa berhenti Pekerjaan hanya satu, & yang utama Struktur karir, kepangkatan, melalui senioritas/prestasi, & penilaian atasan Kedudukan dan sumber2 yang menyertai bukan milik pribadi Tunduk pada suatu pengendalian dan sistem disiplin.

BIROKRASI= STAF ADMINISTRASI DLM. ORGANISASI, YG : Mempunyai tujuan Pemimpin/klp.pimp. Yg menetapkan arah Staf administrasi yg : - memelihara struktur - dikuasai “Tata tertib administrasi” - menjamin ketaatan thd. Peraturan Organisasi = Pembagian Otoritas

Otoritas vs. Kekuasaan OTORITAS Keyakinan bawahan thd.keabsahan perintah, karena : Otoritas karismatik Otoritas tradisional Otoritas Legal /Dasar2 Formal KEKUASAAN : Untuk memaksakan kehendak

ASUMSI OTORITAS LEGAL : ORGANISASI BERADA DLM. LINGK.TAAT HUKUM PENERAPAN HUKUM SECARA UNIVERSAL IMPESONAL UTK ATASAN & BAWAHAN MENGIKAT INDIVIDU HANYA SBG.ANGGOTA ORGANISASI KETAATAN PD HUKUM, BUKAN PRIBADI.

REALITAS HUB.BIROKRASI- POL 1. Political Survivality 2. Political Accomodation Kompromi2 Politik berlebihan/ PembagianKekuasaan Paradigma Sektoral VS. Program REKRUTMEN POLITIK REKRUTMEN PEJABAT KAPASITAS INSTITUSI PUBLIC DISTRUST EFEKTIFITAS BIROKRASI PEM.AN INTERVENSI KLP/ PARTAI, DLL KABINET/ PEM.AN TEKNOKRATIS

STRUKTUR ADM RASIONAL = BIROKRASI RUTINISASI SPESIALISASI HIRARKI KEAHLIAN BADAN HUKUM BUKAN MILIK PRIBDI DOKUMENTASI