ggggggggggg KEBIJAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA OLEH DIREKTUR

A. LATAR BELAKANG I.Pendahuluan ⊙ Perkembangan dibidang Iptek a. Berskala besar/kompleks b. Tehnologi tinggi/modern c. Peralatan yang berkaitan dengan bahan mudah meledak/terbakar/berisiko tinggi. d. Banyak peralatan yg relatif kritis dilihat dari usia ⊙ Kondisi Pengawasan/Pandangan Masyarakat Kinerja Pengawasan K3 dirasakan belum optimal di semua sektor

Kondisi Fakta Jumlah perusahaan ± 169.000 buah Tenaga Kerja 91.65 Juta Struktur angkatan Kerja : SD 85,823 Juta ( 57,70 % ) SMP 30,306 Juta ( 20,38 % ) SLTA 26,941 Juta ( 18,11 %) D3 / S1 5,659 Juta ( 3,81 %) Jumlah 148,7 Juta Pegawai pengawas ketenagakerjaan ± 1.299 orang Pegawai Pengawas spesialis ± 336 orang

۩ Kecelakaan Kerja ( Data Sumber Jamsostek)

2. Masalah Obyek Pengawasan tidak seimbang jumlah peg. pengawas ketenagakerjaan & spesialis KK dengan. Kualitas peg. pengawas ketenagakerjaan & spesialis KK belum dapat mengimbangi kemajuan iptek. Belum tersedianya Ahli K3 pada setiap tempat kerja. Kemungkinan ada daerah Otonom yang tidak ada pegawai Pengawas. Penyuluhan & pelatihan belum optimal dan tidak mencapai sasaran.

VISI “ TERWUJUDNYA BUDAYA KESELAMATAN KERJA BAGI MASYARAKAT INDUSTRI “ B. VISI, MISI, STRATEGI DAN PROGRAM DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA VISI “ TERWUJUDNYA BUDAYA KESELAMATAN KERJA BAGI MASYARAKAT INDUSTRI “

MISI MENINGKATKAN KINERJA PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN K2 SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN IPTEK MENGEMBANGKAN JEJARING KERJA PENGAWASAN K2

STRATEGI PEMANTAPAN PERATURAN PERUNDANGAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI K2 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN PERSONIL K3 PENINGKATAN KERJASAMA BIDANG KESELAMATAN KERJA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

PROGRAM Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang - undangan, standar dan pedoman teknis dibidang keselamatan kerja Pelaksanaan bimtek bagi lembaga dan atau personil keselamatan kerja Pengendalian dan peningkatan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis keselamatan kerja Pengelolaan informasi keselamatan kerja

PROGRAM Pelaksanaan koordinasi fungsional bidang keselamatan kerja Pembinaan dan pengujian kompetensi, lesensi personil keselamatan kerja Peningkatan pelayanan pengawasan keselamatan kerja Peningkatan supervisi pelaksanaan pengawasan Keselamatan kerja. Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum

II. DASAR HUKUM UU No. 1 Tahun 1970 Undang-Undang Uap 1930 Peraturan Uap 1930 Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No.1 Tahun 1970.

III. Ruang Lingkup A. Obyek Pengawasan 1. Peralatan a. Pesawat Tenaga dan Produksi b. Pesawat Angkat dan Angkut 2. Pesawat Uap dan Bejana Tekan a. Pesawat uap b. Pesawat Cairan Panas c. Bejana Tekan d. Bejana Penimbun e. Instalasi pipa 3. Sarana Penanggulangan Kebakaran 4. Listrik a. Instalasi Listrik b. Lift. 5. Pekerjaan Konstruksi Bangunan

Perusahaan Jasa K3 (PJK3) B. Obyek Pembinaan 1. Lembaga K3 Perusahaan Jasa K3 (PJK3) Jasa Konsultan Jasa Fabrikan, Pemeliharaan, Reparasi & Instalasi Teknik K3 Jasa Pemeriksaan & Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja Jasa Audit K3 Jasa Pembinaan K3

Jasa Riksa Uji Teknik Pes. Uap dan Bejana Tekan Listrik Penyalur petir & Peralatan Elektronit Lift Instalasi Proteksi Kebakaran Konstruksi Bangunan Pesawat Angkat & Angkut Pesawat Tenaga & Produksi DT & NDT

2. Personil K3 Operator (OP. Pesawat Uap, Pesawat Angkat dan Angkut, Mesin Produksi, Perkakas, Tanur) Juru Las Petugas peran kebakaran Anggota regu penanggulangan kebakaran Koordinator unit penanggulangan kebakaran Ahli K3 umum ( ahli keselamatan kerja & ahli kesehatan kerja) dan spesialis Uap dan Bejana Tekan, Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut, Spesialis Listrik, Spesialis Penanggulangan Kebakaran, Spesialis Mekanik, Spesialis Kontruksi Bangunan. Scafollder

IV. PENUTUP Terima kasih Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan Apabila peserta ingin mengetahui lebih rinci/mendalam , dapat mempelajari sendiri, baik peraturan perundangan K3, Standar maupun pedoman teknis K3 Terima kasih