PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PROFIL DIRI PT.
PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Evaluasi Diri Dalam Rangka Akreditasi Prodi
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EMI ( Evaluasi Mutu Internal ) Salatiga Juli 2013 UKSW.
STANDAR 6.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
DALAM STANDAR AKREDITASI BAN-PT
STANDAR BAN PT.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
KEBIJAKAN DITJEN DIKTI DALAM MEMPERSIAPKAN AKREDITASI PERGRUAN TINGGI ILLAH SAILAH DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN DIKTI-KEMDIKBUD.
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Laporan Ringkasan Pekerjaan Pengembangan Sistem PDPT Selasa, 30 Maret 2010.
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang.
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
EPSBED 4 MARET 2010.
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GUNADARMA (BAJAMTU – UG)
MENGAPA SPM-PT? 11/04/20151 Oleh: Zuheid Noor (BPM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Kantor Jaminan Mutu UGM 2010
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
STATUTA PERGURUAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Kewajiban dan Hak Untuk Mengoptimalkan Kinerja Dosen
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KRITERIA PENILAIAN AIPT
PENGENALAN PD DIKTI Jakarta, 16 November 2015 Noviyanto, ST., MMSI.
Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality Assurance oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka.
REGULASI UNTUK KURIKULUM
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
TERHADAP SMP MENUJU SNP
PROGRAM S1 KEPENDIDIKAN DENGAN KEWENANGAN TAMBAHAN (S1 KKT)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDAMPINGAN AUDIT MUTU INTERNAL
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Kebijakan Pendidikan Tinggi
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Laporan Kinerja PT
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT) 3.0
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI PDPT SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DASAR HUKUM Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi UU Sisdiknas No. 20/2003 Ps. 1(21), Ps. 57(1) Penjaminan Mutu PT UU Sisdiknas No. 20/2003 Ps. 50(2), Ps. 51(2), PP SNP No. 19/2005 Ps. 4, Ps. 91, Ps. 92(1 & 8) Akreditasi PT UU Sisdiknas No. 20/2003 Ps. 1(22), Ps. 60, PP SNP No. 19/2005 Ps. 1(27), Ps. 86, Ps. 87, Ps. 88 Standar Nasional Pendidikan UU Sisdiknas No. 20/2003 Ps. 35(1), Ps. 50(2), PP SNP No. 19/2005 Ps. 1(1), Ps. 2, Ps. 4

DASAR PERTIMBANGAN Keluarnya aspek legal dalam pengelolaan perguruan tinggi; UU. 20/2003 ttg. Sisdiknas, PP No. 19/2005 ttg SNP, UU Guru dan Dosen dan derivasi peraturan yang terkait. Perluasan makna “otonomi” dan “akuntabilitas” PT untuk menuju “good university governance”  yang kemudian diterjemahkan menjadi “akuntabilitas vertikal” dan “akuntabilitas horizontal” Tuntutan “international recognation” thd kualitas PT di Indonesia  munculnya tiga pilar kebijakan mutu nasional (SPMPT), (i) sistem penjaminan mutu internal (SPMI), (ii) sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan (iii) pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) sebagai “National Information System (NIS)”.

DASAR PERTIMBANGAN Exsisting NIS saat ini adalah EPSBED di bawah pengelolaan Dit. Akd. Ditjen Dikti  dengan didasari pada Kep.Mendiknas 234/2000 beserta derivasinya, dan berbasis utamanya adalah program studi.

DASAR PERTIMBANGAN Optimalisasi EPSBED untuk menjadi PDPT sbg. satu-satunya NIS harus mempertimbangkan bbrp hal; Perubahan anatomi/struktur sistem EPSBED, mulai arsitektur sistem, substansi, sumber dan aliran data, sampai pada tata kelola sistem (system governance) Perluasan lingkup sistem (boundary), (i) tk. prodi  tk. perguruan tinggi, (ii) dit.akd  ditjen dikti, badan-2 terkait (balitbang, ban, bsnp) Kualitas data/informasi (akurasi) menjadi indikator utama Sinkronisasi dan integrasi sistem dalam hal kebutuhan dan pemanfaatan data, baik secara vertikal maupun horizontal Pengelolaan sistem yang independent, bebas dari “conflict of interest”.

KONSEPSI PDPT: pada hakikatnya adalah semua rekaman data yang terdapat di perguruan tinggi baik bersifat akademik maupun non akademik; yang bisa berbentuk. Fakta, obyek Peristiwa, kejadian, proses kerja Hasil kerja PDPT: memerlukan pengelolaan tersistem agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna

KONSEPSI Data perguruan tinggi yang diolah bisa menjadi jenis: Terstruktur: dbase, oracle, sql, dll Tak terstruktur: dokumen, gambar fotografis, peta, video, dan bahan multimedia lainnya Tidak semua data di perguruan tinggi perlu dikelola menjadi PDPT Obyek data perlu dipilih (sesuai dengan yang dibutuhkan oleh institusi) Data pilihan perlu dibersihkan (dari kekeliruan, distorsi, duplikasi, tidak lengkap)

KONSEPSI SPMPT: Substansi pengelolaan mutu dalam perguruan tinggi Menentukan standar mutu yang digunakan sebagai indikator kinerja Standar yang dikelola meliputi 8 standar (PP 19) dan standar yang melampaui PDPT: Alat bantu penyediaan informasi untuk pengukuran mutu Alat bantu penyajian baseline informasi untuk perencanaan mutu

PENGEMBANGAN SUBSTANSI EPSBED  PDPT

KOMPONEN EPSBED Identitas Program Studi, Perguruan Tinggi dan Badan Hukum Penyelenggara Kurikulum Program Studi Identitas dosen dan penugasannya pada setiap semester (FTE) Produktivitas prodi – jumlah lulusan / tahun, penelitian dan publikasi Identitas mahasiswa, beban belajar setiap semester dan raihan prestasinya (IPS) Identitas lulusan (kualitas performance akademik – IPK, masa studi) Fasilitas penunjang akademik - aksesibilitas dan rasio utilitas

KOMPONEN PDPT Standar Isi (lingkup materi & tingkat kompetensi) MINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PRODI - WAJIB Standar Isi (lingkup materi & tingkat kompetensi) Standar Proses (pelaksanaan pembelajaran) Standar Kompetensi Lulusan (kualifikasi kemampuan lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan) Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan Standar Sarana & Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan

KOMPONEN PDPT Standar Pengabdian Kepada Masyarakat MELAMPAUI SNP – INTERNALLY DRIVEN SEBAGAI CONTOH: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Sistem Informasi Standar Kerjasama Standar Kemahasiswaan Standar Suasana Akademik Komponen lain sesuai ciri khas PT

PDPT dit. akademik dit. akademik STANDAR I S I PROSES KOMPETENSI sub. kps,ska,ea dit. akademik sub. kps STANDAR I S I PROSES KOMPETENSI PENDIDIK & TK PRA-SARANA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENILAIAN penilaian hasil belajar oleh pendidik penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi kerangka dasar & struktur kurikulum beban belajar kurikulum tingkat satuan pendidikan kalender akademik PDPT dit. akd&pernc dit. akademik sub. kps,ska,eva biaya penyediaan s&p biaya pengemb. sdm modal kerja tetap biaya pendidikan gaji pendidik &tenaga kependidikan bahan habis pakai biaya operasi tidak langsung silabus & rencana pembelajaran sumber belajar kegiatan perkuliahan penilaian hasil belajar kualitas pembelajaran monitoring & evaluasi program dit.akd&klmbg dit. akademik sub.kps,ska,pwkm akademik operasional sumber daya manusia keuangan area fungsional lainnya pengetahuan – kognitif sikap - afektif ketrampilan – psikomotor kemampuan aplikasi ketersediaan, keragaman dan kualitas s&p rasio ketercukupan s&p – aksesibilitas pemeliharaan s&p kualifikasi akademik kompetensi – sertifikasi rasio ketercukupan dit.akd&pernc dit.ktenag&p2m

ASPEK PENGEMBANGAN Pertimbangan dalam pengembangan arsitektur sistem PDPT  untuk dapat terintegrasi dengan sistem dan jaringan IT Dikti, perlu mengacu pada “blue-print IT Dikti” dan infrastruktur IT di perguruan tinggi yg telah dikembangkan.

ASPEK PENGEMBANGAN Substansi sistem  utamanya dapat menterjemahkan kebijakan SPMPT yang mengacu pada substansi PP SNP (8 standar dan yang melampaui), untuk itu pengembangannya perlu disusun dengan mengacu pada berbagai sumber (dikti, ban, bsnp, dll)

ASPEK PENGEMBANGAN Tiga kelompok substansi, Tipe format data : Basic data, misalnya; dosen, mhs, identitas, infrastruktur, dll  EPSBED Main data  8 Standar Nasional Pendidikan Auxillary data  di luar 8 SNP (melampaui) Tipe format data : Form. I  seperti format & struktur basis data epsbed, Form. II  dikembangkan oleh tim dikti (standard format) sesuai dengan hasil pengembangan substansi, Form. III  non-standard format, tergantung kekayaan data dari perguruan tinggi

ASPEK PENGEMBANGAN Tata kelola sistem (system governance)  pengembangan substansi dan pemanfaatan data/informasi memerlukan tata kelola sistem yang lebih optimal, baik dalam aspek mekanisme pengelolaan (regulasi / aturan main dan standard operating procedures yang jelas) maupun kecukupan SDM sbg pengelola sistem. Lingkup tata kelola sistem mulai dari; Perencanaan sistem Implementasi sistem Diseminasi informasi Monitoring dan evaluasi sistem

ASPEK PENGEMBANGAN TATA KELOLA Siapa yang membuat keputusan ? Siapa yang menyiapkan masukan (input) dan analisis terkait dengan isue-isue yang ada? Siapa yang meng-set prioritas ? Siapa yang menengahi / menetralisir kalau ada perbedaan pendapat apabila tidak ada kejelasan konsensus ?

LINGKUP PENGEMBANGAN PDPT SOFTWARE STANDAR I S I PROSES KOMPETENSI PENDIDIK & TK PRA-SARANA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENILAIAN PDPT INFOWARE HARDWARE LINGKUP PENGEMBANGAN PDPT ORGANOWARE HUMANWARE

LINGKUP PDPT Level Perguruan Tinggi Level Kopertis  mengikuti perkembangan kebijakan Dikti Level Nasional

PDPT PADA SKALA NASIONAL Arsitektur informasi Ditjen Dikti Kaitan dengan “Legacy System”  EPSBED Link dengan PDPT Perguruan Tinggi

utilization & innovation Policy & Strategy Operation Product & Services Dev. HEI Planning utilization & innovation kopertis pt/ps change management, leadership & commitment distribution system (intranet, stand alone, inherent, etc.) legal documents access & share database acad. community Content web-based PDPT Application Software System Platform reports national dev. policy

BANGUNAN PDPT DIKTI

PEMANFAATAN PDPT DIKTI

TERIMA KASIH