BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman Kemerdekaan

Zaman Hindia belanda : Antara lain : Ordonansi dibidang Perikanan ( Stb 1927 No.144 , tgl 1 September 1927 ) 2. Ordonansi di bidang Perlindungan Satwa ( Stb 1931 No.134, tgl 1 Juli 1931 ) 3. Ordonansi di bidang Gangguan (Stb 1926 No.226 ,tgl 1 Agustus 1926 )

Zaman Jepang : Osamu S Kanrei No.6 Zaman Kemerdekaan : 1.Tersebar diberbagai macam peraturan 2.Dapat dibagi menjadi 2 : * Sebelum Th 1982 Sesudah Thn 1982

UUG / HO Stablad / Stb 1836 No.110 (di Belanda ) Di Hindia Belanda

HB Stb 1926 N0.226 tgl 13 Juni 1926 mulai berlaku pd 1-8-1926 Kemudian dirubah . Di + Stb 1940 No.450

Stb 1926 No.226 PERDA NO.6 / 1999 SK WALIKOTA / SK BUPATI

SK WALIKOTA a> No.11 / 2001 ,tgl 19-4-2001 SURABAYA SK WALIKOTA a> No.11 / 2001 ,tgl 19-4-2001 b> No.31 / 2003, tgl 23-6-2003 c> No.01 / 2004

SIDOARJO SK BUPATI A> NO.10 / 2001 B> NO.16 / 2001

SK WALIKOTA 1.NO.11 / 2001 Tgl 9-4 -2001 14 Bab , 29 Pasal Isinya antara lain Ttg : +> Jenis2 Tempat Usaha Yang wajib memiliki Izin gangguan Pasal 2 +> Persyaratan2 Untuk memiliki Izin Gangguan = Pasal 3

PERDA NO,31 THN 2003 tgl 23 Juni 2003, 9 Bab , 17 Pasal Lembaran Daerah Kota Surabaya Thn 2003 ,Nomor 22 / D Isinya antara lain : +> Pasal 2 - Obyek Izin Gangguan +> Pasal 3 – Persyaratan Permohonan izin Gangguan +> Pasal 12 – Jangka Waktu

PERDA NO.01 TAHUN 2004 TGL 19 JANUARI 2004 LD KOTA SURABAYA 2004 NOMOR 1 / C 21 BAB , 33 PASAL ISINYA ANTARA LAIN : 1> Pasal 2 – Obyek & Subyek Izin 2> Pasal 4 – Persyaratan & tata Cara memperoleh izin

YANG WAJIB PUNYA IZIN GANGGUAN GANGGUAN RINGAN 3> Pasal 7 – Penolakan Permohonan Izin 4> Pasal 8 - Masa Berlaku Izin YANG WAJIB PUNYA IZIN GANGGUAN GANGGUAN RINGAN 1.Usaha yang tidak mengerjakan,menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya & ber- acun ( B 3 )

2> Usaha yang tidak menggunakan peralata produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga aelektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW / 4 PK ; 3> Bangunan Tempat Usaha tidak bertingkat

GANGGUAN BERAT = PASAL 1 UUG / UUHO USAHA –USAHA LAINNYA : 1. DI BIDANG PARIWISATA a. RUMAH MAKAN,RESTAURANT,DEPOT & CAFÉ b.TEMPAT PENGINAPAN c.TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSIK DSB

B> USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1>Ruang/gedung/tempat penyimpanan penim- bunan barang-barang Dagangan ; 2> Perusahaan Konveksi 3> Perusahaan Percetakan 4>Pengelolaan gedung2 perkantoran/pertokoan

5> Toko Elektronika 6> bengkel perbaikan Speda/ speda motor,/motor ,aki , dinamo 7> Ruang Pamer 8> Tempat pembuatan makanan & minuman

C> USAHA DIBIDANG KESEHATAN 1. Apotek ,Toko Obat 2 C> USAHA DIBIDANG KESEHATAN 1.Apotek ,Toko Obat 2.Klinik Spesialis / Rumah Sakit Bersalin/ RS /Laboratirium ,Balai Pengobatan . Industri Farmasi .Klinik Kecantikan . 3.Peredaran produk makanan,minuman,rokok

D.> USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN 1> Stasiun Radio & TV 2> Tempat penyimpanan / pool container E. USAHA DI BIDANG JASA 1.Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor 2.Travel,Perusahaan TKI

F> USAHA DI BIDANG PERTANIAN 1 F> USAHA DI BIDANG PERTANIAN 1.Tempat Peternakan Unggas , sapi ,sapi perah Dan sebagainya . G.USAHA LAINNYA YANG DITETAP KAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .

UNDANGUNDANG GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE UUG / HO UNDANGUNDANG GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE Terdiri dari 18 Pasal Diuraikan pasal-pasal tertentu ,antara Lain Pasal 1 ( 1 ) & Pasal 9 Pasal 1 : (1) Dilarang mendirikan tanpa izin tempat usaha yang berikut :

I. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas,demikian pula dengan elektro motor & tempat usaha lainnya yang memper- gunakan uap air,gas atau uap bertekanan tinggi ; Ada 20 butir di dalamnya, antara lain :

UUG / HO HINDER ORDONANTI PASAL 1, BUTIR : XX – Warung Dalam Bangunan Tetap, Begitu Juga Semua Tempat Usaha lainnya yang dapat menimbulkan Bahaya,Kerugian atau Gangguan . * Bagaimana Menurut Sdr !

XIV TEMPAT PERSEWAAN KENDARAAN * Bagaimana Menurut Anda ? * Apa yang dimaksud dengan Kendaraan ? * Bagaimana Dengan saat kini ?

BUTIR MANA LAGI DARI PASAL 1 YANG MASIH RELEVAN DENGAN SAAT KINI ? KESIMPULAN ? PASAL 5

PASAL 1 PASAL 5 HO : PERAN SERTA MASYARAKAT * PASAL 9 PERIZINAN

SISTEM PERIZINAN *Bentuk TERTULIS Diberikan oleh PENGUASA Dalam Bentuk BESCHIKKING Merupakan Instrument yang amat penting .

UU 4 / 1982 UU NO.23 / 1997 PASAL 7 ( 2 ) PASAL 18 ( 2 ) ( 3 ) UU NO.32 / 2009 – Paasal Kesimpulan Pasal 1 HO ?

PASAL 9 IZIN BARU DIPERLUKAN UNTUK : 1.Memperluas Tempat Usaha atau Mengadakan lain cara mengerjakan yang mengakibatkan perubahan sifat tempat usaha itu ; 2.Menjalankan kembali Tempat Usaha yang telah 4 Tahun berhenti

3> Memperbaiki suatu tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat daripada sifat atau pemakaian tempat usaha itu * KESIMPULAN !!!

UNDANG-UNDANG TTG LINGKUNGAN HIDUP ( UULH ): Merupakan pijakan Ix bagi Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan nya ; * Sebelumnya dibentuklah :BAPEDAL

BAPEDAL : Keppres No.23 / 1990 tGl : 5 Juni 1990 Uu no.4 / 1982 : UU ttg ; KETENTUAN POKOK PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ; Merupakan UU Nasional yang Pertama kali, me- ngatur Masalah Lingkungan Hidup.

UU NO.4 / 1982 : * Di sahkan pd tgl 11 Maret 1982 Terdiri dari 9 BAB ; 24 Pasal Lembaran Negara Thn 1982 No.12 , TLN No.3215 SISTEMATIKA :

BAB URAIAN PASAL JUMLAH I II III IV V VI VII VIII IX Ketentuan Umum Asas & Tujuan Hak,Kewajiban & Wewenang Perlindungan L Hidup Kelembagaan Ganti Rugi & Kelayakan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1,2 3,4 5 s.d 10 11 s.d 17 18,19 20,21 22 23 24 2 6 7 1

UU NO.23 TAHUN 1997 Disahkan pada tanggal 19 =9 -1997 LNRI 1997 No.68 ; TLN No.3699 Terdiri : 11 Bab , 52 Pasal Sistematikanya :

BAB URAIAN PASAL JUMLAH I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ketentuan Umum Asas ,Tujuan & Sasaran Hak,Kewajiban & Peran Serta Wewenang Pengelolaan LH Pelestarian Fungsi LH Persyaratal Penataan LH Penyelesaian Sengketa LH Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1,2 3,4 5 s.d 7 8 s.d 13 14=17 18-29 30-39 40 41-48 49 50-52 2 3 6 4 12 10 1 8

UU NO.32 TAHUN 2009 : disahkan :3 -10-2009 LNRI Tn.2009 No.140 TLNRI No.5059 Isi : 17 BAB , 127 Pasal Sistematika :

BAB URAIAN PASAL JUMLAH I II III IV V VI VII Ketentuan Umum Asas ,Tujuan & Ruang Lingkup Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengelolaann Bahan Berbahaya & Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya & Beracun 1 2,3,4 5 s.d 11 12 13=56 57 58-61 3 7 4

BAB URAIAN PASAL JUMLAH VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Sistem Informasi Tugas,Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah Hak,Kewajiban & Larangan Peran Serta Masyarakat Pengwasan & Sanksi Administratif Penyelesaian Sengketa LH Penyidikan & Pembuktian Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

*Untuk dibahas lebih lanjut : 1.Pasal 1 dari UU No.23 / 1997 dan UU No.32 / 2009 2.Cari Pasal=pasal yang memerlukan pengatur- an lebih lanjut ; 3. Dikumpulkan ; * Perbedaan ke 2 UU ttg LH

“ Sengketa Lingkungan Hidup adalah Per- PENJABARAN PASAL: 1.Pasal 1 (19 ) & Pasal 1 ( 25 ) “ Sengketa Lingkungan Hidup adalah Per- selisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga ada – nya pencemaran dan / atau perusakan Lingkungan Hidup “

“Sengketa Lingkungan Hidup adalah Per- Pasal 1 (25 ) UU 32 / 2009 : “Sengketa Lingkungan Hidup adalah Per- selisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang potensial dan / atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup “

PERAN SERTA : * UUHO – Pasal 5 UULH 1.UU No.4 / 1982 2.UU No.23 / 1997 3.UU No.32 / 2009 4.UU yg lainnya : +>UU 18/2003 UU 24 / 1992

PERIZINAN : * UU HO / UUG Pasal 1 UU NO.4 / 1982 Pasal 7 UU No.23 / 1997 Pasal 18 UU No32 / 2009 Pasal

* Sebutkan macam-macam bentuk sanksi dari perizinan . Jenis Perizinan Lingkungan :a.l 1> Izin Tempat Usaha ( UUHO .Stb.l926 . Pasal 1 ) 2> Izin Usaha Industri UU No.5 / 1984 , Pasa; 13 (1)

3.Izin Usaha Kawasan Industri :KEPPRES No.53 Thn l989 4.Izin Usaha Perikanan : UU No.9/ 1985 5.Izin Mengambil / Memungut Hasil Hutan 6. Izin Memperbaiki Monomen,Menghancur kan,Merobah Wujud,Bentuk atau pengguna- annya,Mengambil Benda-benda yang tidak bergerak dari sebuah Monomen atau Memi- sahkan kelain tempat Benda-benda bergerak milik Monomen ataupun bagian dari Monomen. ( Ordonansi Cagar Budaya ,Stb 1931 No.238 ) 7. Dan Sebagainya