Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan 2014.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEAMANAN JAMU Direktorat Bina Produksi dan Dsitribusi Kefarmasian 2014
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
JAMU DAN OBAT TRADISIONAL CINA DALAM PRESPEKTIF MEDIK DAN BISNIS
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
oleh : Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc Kepala Badan POM RI
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Kebijakan Obat Tradisional Nasional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Arah Kebijakan Persusuan
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
JAMU DAN OBAT TRADISIONAL CINA DALAM PRESPEKTIF MEDIK DAN BISNIS
Arah Kebijakan Persusuan
Renstra Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UGM
KEDAULATAN BAHAN BAKU FARMASI INDONESIA
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI INDIKATOR INDEKS DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Umur Panjang dan Sehat Pengetahuan.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN 2 0 1 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMENUHAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MEDUKUNG KEMANDIRIAN OBAT DAN BBO Disampaikan pada Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) Pekalongan, 17 s.d. 19 Juni 2014 Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN 2 0 1 4

OUTLINE Landasan Hukum Kebijakan Nasional Kebijakan Obat Tradisional Nasional Kondisi Obat Tradisional di Indonesia Upaya Pengembangan Obat Tradisional Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah Penutup

Landasan Hukum UU Kesehatan No. 36 / 2009; PP No 72 /1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; PP 17 /1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; Kepmenkes No 381 Tahun 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KOTRANAS); Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan; Permenkes No. 88 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan BBOT

Reformasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kebijakan Nasional RPJMN 2010 - 2014 Reformasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Perlunya upaya kemandirian di bidang bahan baku obat dan obat tradisional Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati

KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL (KOTRANAS) 2007 Kepmenkes No KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL (KOTRANAS) 2007 Kepmenkes No. 381/MENKES/SK/III/2007 Tujuan: Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia agar memiliki daya saing Tersedianya obat tradisional Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul

Dapat diterima di pelayanan kesehatan Mensejahterakan rakyat Perlunya upaya kemandirian di bidang bahan baku obat dan obat tradisional Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati (Roadmap Reformasi Kesehatan 2010 – 2014) Meningkatkan ketersediaan bahan baku jamu/ OT yang terstandar Membangun sistem yang integratif melalui pengembangan dan pengintegrasian jamu /OT Meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi pengembangan jamu / OT Mendorong industri jamu/ OT berperan di pasar domestik dan manca negara TUJUAN : Dapat diterima di pelayanan kesehatan Mensejahterakan rakyat

Terbukti secara Empirik Memiliki Keunggulan Komparatif Obat Tradisional Warisan budaya Digunakan secara luas Terbukti secara Empirik Memiliki Keunggulan Komparatif Dimensi Manfaat : Kesehatan – Ekonomi – Sosial Budaya

KONDISI INDONESIA Indonesia sebagai mega-center keragaman hayati dunia, menduduki urutan terkaya kedua di dunia. Bila biota laut ikut diperhitungkan, maka Indonesia menduduki urutan terkaya pertama di dunia. Dari 30.000 spesies yang sudah teridentifikasi tersebut, diketahui sekurang-kurangnya 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional. BESARNYA POTENSI ALAM INDONESIA UNTUK DIKEMBANGKAN OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN BAKUNYA

Pasar Jamu (data GP Jamu 2012) Pasar Internasional tahun 2020 : US $ 150 Milyar ( pasar Indonesia +/- 0.22%) Belum termasuk obat tradisional lainnya menunjukan besarnya potensi pasar obat tradisional

Kemandirian Bahan Baku Obat UPAYA KEMANDIRIAN Kemandirian Bahan Baku Obat BBO BBOT PUSAT DAERAH

KENDALA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN BBOT Ketersediaan dan Sustainability Kualitas kalah bersaing dengan impor Kurangnya Penelitian yang aplicable Kurangnya Networking dan sinergitas ABG

STRATEGI PENGEMBANGAN OT Peningkatan ketersediaan bahan baku obat tradisional yang terstandar Membangun networking Meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi Pengintegrasian obat tradisional ke dalam pelayanan kesehatan Meningkatkan daya saing industri obat tradisional Pengembangan Laboratorium Sertifikasi untuk bahan baku obat tradisional

PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL Tanaman Obat Simplisia Ekstrak Sediaan Farmasi Quality Sustainability Dukungan : Komitmen pemerintah pusat dan daerah Sumber daya manusia Pendanaan

RENCANA PENGEMBANGAN Melalui Pendekatan Penyediaan Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) Fasilitasi peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Fasilitasi peralatan Laboratorium Mikrobiologi P4TO Fasilitasi peralatan Pusat Ekstrak daerah (PED)

Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Didirikan di provinsi dan atau kab/kota Membantu petani untuk menyiapkan simplisia yang memenuhi standar dan persyaratan Membantu UMOT dan UKOT untuk mendapatkan simplisia yang memenuhi standar dan persyaratan Menyiapkan bahan baku pembuatan ekstrak yang terstandar

Pusat Ekstrak Daerah (PED) Didirikan di provinsi dan atau kab/kota Menampung simplisia hasil dari Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Menerima toll ekstraksi dari pengusaha kecil obat tradisional (UKOT, UMOT, UJG, UJR); maupun masyarakat umum Menjamin ekstrak yang dihasilkan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan

Tujuan Pendirian P4TO dan PED Penyediaan BBOT baik simplisia maupun ekstrak yang terstandar dan memenuhi persyaratan jika memungkinkan untuk digunakan pada program pemerintah seperti Saintifikasi Jamu atau kepentingan masyarakat Penyediaan bahan baku ekstrak bagi pengembangan sediaan Penguatan kelembagaan di daerah agar mampu membangun menyediakan dan membentuk jejaring kerjasama dalam pengembangan OT

Penerima Fasilitasi PED P4TO dan Lab Mikrobiologi Lab Mikrobiologi Kab Kaur B2P2TOOT Tawangmangu P4TO dan Lab Mikrobiologi Kab Maros Kab Tulang Bawang Barat Lab Mikrobiologi Kab Tegal Kab Sukoharjo Kab Bagli

Next Plan Terdapat di seluruh provinsi Terdapat di kabupaten/kota yang memiliki potensi dalam pengembangan obat tradisional Manfaat maksimal bagi seluruh pihak

Keuntungan Bagi Daerah Pemenuhan kebutuhan simplisia bagi : Produsen Obat Tradisional (UJG,UJR, UMOT) Sarana pelayanan kesehatan (saintifikasi jamu, griya jamu, puskesmas, pengobat tradisional, masyarakat umum)

PENGEMBANGAN PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT (P4TO) dan PUSAT EKSTRAK DAERAH (PED)

KESIMPULAN Indonesia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pengembangan obat tradisional Ekstrak merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk dikembangkan Perlu adanya kerjasama dan komitmen daerah dalam melakukan pengembangan obat tradisional

TERIMA KASIH