GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL Oleh: DR. BINSAR H. SIMANJUNTAK AK, MBA, CMA KETUA KOMITE KERJA KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP) Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, 12 September 2014

AGENDA Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual Pengertian dan Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Peranan KSAP dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

DASAR HUKUM Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 1 UU17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

Akuntansi Basis Kas Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan secara lengkap  hanya Kas (Studi No.2 IFAC )

Akuntansi Basis Akrual Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pendapatan diakui pada saat (hak) penghasilan telah diperoleh (earned) dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

Manfaat Manfaat Gambaran Utuh Posisi Keuangan Akurasi Hak dan Kewajiban Manfaat Penyajian Wajar Nilai Aset Alat Ukur Penggunaan Sumberdaya Keterkaitan Operasi & Neraca

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SAP Berbasis Akrual (Basis Akrual) terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas pelaporan. Berisi Kerangka Konseptual dan 12 PSAP Berlaku paling lambat TA 2015 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Basis CTA) pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 LAMPIRAN I LAMPIRAN II

STRUKTUR PSAP AKRUAL VS KAS MENUJU AKRUAL BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 - Laporan Operasional

Komponen Laporan Keuangan CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL Laporan Keuangan Pokok 1. LRA 2. Neraca 3. LAK 4. CaLK Laporan yang Bersifat optional -Laporan Kinerja Keuangan (LKK) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (par 26) Keuangan Pokok 2. Laporan Perubahan SAL 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. LAK 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. CaLK

PERANAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2) High Level Meeting dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013 dan dihadiri oleh BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan KSAP. Kesepakatan ttg langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, antara lain: Menkeu: Perumusan peraturan/kebijakan Penyiapan aplikasi dan pendanaan Pelatihan/sosialisasi/koordinasi dengan stakeholder. Mendagri: Penyusunan pedoman SAP akrual berupa Permendagri Pengembangan SDM, penyesuaian aplikasi yang sudah ada ke sistem berbasis akrual Reviu kebijakan dan sistem akuntansi di pemerintah daerah

PERANAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2) Menyelesaikan PSAP dan bultek akrual yang menjadi target Menjadi partner pemerintah dalam penyusunan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual Membantu meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dengan sosialisasi, Training of Trainers dan lain-lain Mengawal implementasi akuntansi berbasis akrual, terutama membantu penyelesaian masalah pada tahun pertama implementasi serentak BPK: Pelatihan auditor untuk pemeriksaan LK berbasis akrual Menyusun alternatif strategi pemeriksaan Pengembangan e-audit dan studi banding ke negara yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual

Harapan KL/Pemda (penerapan akrual basis) Sistem Akuntansi dan IT Based System SDM yang kompeten Opini BPK atas LK meningkat atau dapat dipertahankan

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551 website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org