KUALITAS PEMERINTAHAN DAN KETIMPANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Evaluasi KD 5.3 START.
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Negara Maju dan Negara Berkembang
PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
KEMISKINAN Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan: Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan. Menurut Andre Bayo (1981) Kemiskinan bersifat.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Bahan Kuliah Pembangunan Pertanian
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI. Membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan Negara lain.
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB I
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Asisten Pemerintahan dan Kesra
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
Good Governance Etika Bisnis.
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) KEMENTRIAN KEUANGAN RI
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGERTIAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG
Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu negara
Oleh : Septiana Susi Purwantini
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
Keadaan Penduduk Indonesia
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Lingkungan geografis, demografi, ekonomi dan keuangan
MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Oleh: Zulaiha Nur Rahmawati.
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Ketahanan Nasional & Identitas Nasional
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL STIESS BATANG.
“unless we destroy corruption, corruption will destroy us”
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Ekonomi Pembangunan Ketimpangan Distribusi Pendapatan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
EKONOMI POLITIK.
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Indikator Pembangunan Ekonomi
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Transcript presentasi:

KUALITAS PEMERINTAHAN DAN KETIMPANGAN M. Mas’ud Said Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

Kualitas Pemerintahan Kepemimpinan pemerintahan: integritas, program, efektifitas birokrasi Kualitas Keuangan Daerah: bagaimana wajah APBD, bagaimana menyalurkan uang Perencanaan dan pengatasan masalah masalah krusial: antara RPJMD, Renstra dengan capaian Kerjasama, modal sosial dan politik lokal yang kondusif; masyarakat selalu menjadi tumpuan

Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003) Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan. a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi; b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa; c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi; d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.

KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL Kemiskinan adalah gejala yang bersifat multidimensi. Penyebab kemiskinan setidaknya ada tiga, sesuai penyebabnya 1. Kemiskinan alamiah, 2. kemiskinan kultural dan 3. kemiskinan kultural. Kondisi pertama disebabkan oleh keadaan alamiah yang kurang menguntungkan. Keadaan kedua disebabkan oleh kebijakan yang kurang atau tidak pro rakyat, Kondisi ketiga lebih disebabkan oleh mentalitas penduduk tertentu yang menikmati kemiskinan sebagai karunia Tuhan yang tidak bisa dirubah Maka implikasinya adalah tidak ada satupun cara atau kebijakan tunggal yang dapat menanggulangi kemiskinan.

PROGRAM PRO RAKYAT PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 1 KLUSTER 2 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN KLUSTER 2 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI 7 BANK NASIONAL KLUSTER 4. RUMAH MURAH KENDARAAN MURAH AIR MINUM LISTRIK MURAH