“EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN” PRESENTS BY KELOMPOK 5

Kelemahan Pendekatan Ekonomi Murni Pendekatan ekonomi murni adalah adanya kelangkaan dan pilihan. Model pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor motivasi yang ada dibelakang aktor yang terkait dalam proses atau peristiwa tertentu. Motivasi diasumsikan cateris paribus, dan semua faktor di luar bidang ilmu ekonomi dianggap telah terberi. Dengan penjelasan yang terlalu menyederhanakan persoalan, sehingga konsep-konsep ilmu ekonomi politik yang dikembangkan oleh kaum Klasik dan Neo Klasik mengabaikan faktor-faktor lain yang sebenarnya ikut menentukan bagaimana kegiatan ekonomi itu dilakukan.

Perbedaan Antara Ekonomi Murni dan Ekonomi Politik Kelembagaan Perbedaan prinsipil antara ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan ialah bahwa ekonomi murni, terutama Neoklasik, menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri. Sedang aliran kelembagaan memanfaatkan hampir semua ilmu sosial dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Ekonomi murni, terutama dari aliran ekonomi positif, hanya membahas ekonomi pasar (market economy) yang hanya peduli tentang "what is". Ekonomi politik kelembagaan mengamati peristiwa "apa" saja yang telah terjadi, serta berusaha menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" peristiwa ekonomi "seharusnya" terjadi.

Lanjut ↓ 3. Ekonom murni enggan membahas masalah yang terkait dengan kelembagaan dan sistem ekonomi politik karena dianggap sering emosional dan kurang menggunakan rasio. Ekonomi politik kelembagaan menganggapnya sebagai fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 4. Pada ekonomi murni, yang dianggap mampu mengubah seperangkat pilihan adalah perubahan harga dan pendapatan. Dalam ekonomi politik kelembagaan justru perubahan aransemen kelembagaan dianggap mampu mengubah seperangkat pilihan individu. Maka ekonomi politik kelembagaan lebih banyak membahas sekumpulan aturan main bagi berbagai pihak yang terlibat.

Lanjut lagi ↓ 6. Ekonomi murni terlalu bersifat materialistik, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih bersifat idealistis. Pendekatan ekonomi murni lebih banyak mengobservasi komoditas dan harga-harga, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih terfokus pada biaya transaksi dan kebijakan publik. Pendekatan ekonomi murni mengasumsikan tujuan individu sebagai kepentingan pribadi, sedang aliran kelembagaan beranggapan bahwa selain kepentingan pribadi harus juga diperhatikan kepentingan masyarakat.

TOKOH-TOKOH EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN Thorstein Veblen,1857-1929 (Peran Nilai-nilai dan Norma-norma) Weber, Schumpeter, dan Myrdal (Peran Wirausahawan) Commons, Coase, dan North (Peran Hukum)

Ekonomi Politik Kelembagaan Baru Ekonomi politik kelembagaan baru dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi politik kelembagaan yang menerapkan konsep – konsep hukum dalam ekonomi. Setidaknya ada hukum yang sudah ditranformasi oleh ekonom yaitu hukum tentang kelalaian, hukum kriminal, dan hukum kepemilikan. Hukum tentang kelalaian Dalam ilmu ekonomi politik kelembagaan hukum tentang kelalaian didefinisan menjadi tiga yaitu 1. Kemungkinan terjadinya kecelakaan (P) 2. Akibat atau kerugian karena kecelakaan (L) 3. Biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan (C)

Dengan demikian, secara matematis seseorang atau lembaga dapat dituntut jika P x L > C 2. Hukum kriminal Ekonom Gary Becker mengaplikasikan konsep – konsep ekonomi marshallian kedalam hukum kriminal. Dilihat dari segi ekonomi tedapat keuntungan dan kerugian dalam penanganan tindak kejahatan. Menurut Becker ada dua variabel yang dianggap penting oleh ekonom dalam penanganan kejahatan yaitu denda sebesar – besarnya dan hukuman fisik seberat – beratnya. Dilihat dari segi ekonomi penaganan kejahatan harus dilihat dari segi benefit (keuntungan) dan cost (kerugian). Jika kebijakan yang diberlakukan tersebut memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan maka, kebijakan tersebut dianggap memberikan keuntungan.

Namun, jika sebaliknya maka kebijakn tersebut dianggap gagal atau rugi Namun, jika sebaliknya maka kebijakn tersebut dianggap gagal atau rugi. Kerena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diberikan. 3. Hukum kepemilikan Ekonomi politik kelembagaan memasukkkan hukum kepemilikan dalam sub materi ekonomi kelembagaan. Menurut Douglas North (1984) kepemilikan meliputi kekayaan fisik (mencakup obyek – obyek konsumsi, tanah dan kapital) dan kekayaan nonfisik (mencakup ide – ide, karya seni, formula, dan sebagainya).

Menurut Alchian (1993), ada tiga elemen utama hak kepemilikan, yaitu : 1. Hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya 2. Hak untuk menerima jasa – jasa atau keuntungan dari sumber daya yang dimiliki 3. Hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati.

T H A N K Y O U By : Kelompok 5