Aplikasi Perijinan disket

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

Pembebasan Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
GUDANG BERIKAT PMK NOMOR 143/PMK
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK
PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PMK 255/PMK.04/2011.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Aplikasi BonZA (Bonded Zone Administration)
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)
Fungsi DJBC Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
HIPOTESIS & UJI PROPORSI
Letter of Credit.
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)
Pengelolaan Dana Hibah
PPN.
KEBERATAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Bandung.
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Sistem Informasi Administrasi Pencatatan Pabean Kawasan Berikat
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
ajustment/opinion/deal
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA
Bagaimana Cara Mendapatkan Fasilitas ?
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
ajustment/opinion/deal
PAPARAN Inspektur Wilayah III
FASILITAS PELAYANAN SEGERA
Wewenang Pemeriksaan :
MUTASI BARANG KENA CUKAI
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
STUDI KASUS PERPAJAKAN 2 PT Kreatif Advertising
Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Transcript presentasi:

Aplikasi Perijinan disket KPPBC TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA 23 JULI 2012 TIM DTDD KPPBC TMP APURWAKARTA

Latar Belakang/Permasalahan Pemanfaatan TI untuk pengolahan data. Banyaknya dokumen perijinan yang harus diselesaikan Pembuatan surat perijinan dari perusahaan, dan persetujuan perijinan dari KPPBC yang tidak standar Beberapa ada kekeliruan naskah

Jenis Perijinan dalam Modul Aplikasi Permohonan Persetujuan Subkontrak Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Hari ke TLDDP Permohonan Persetujuan Subkontrak Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Hari ke KB Lain Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke KB Lain Dalam Rangka Subkontrak Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke KB Lain Bukan Dalam Rangka Subkontrak Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP Dalam Rangka Subkontrak Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP Bukan Dalam Rangka Subkontrak

Jenis Perijinan dalam Modul Aplikasi Permohonan Pemasukan Barang Modal dari Luar Daerah Pabean Permohonan Pemasukan Barang Contoh Asal Luar Daerah Pabean Permohonan Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku/Sisa Bahan Baku Asal Impor untuk Direekspor Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Dibayar BMnya untuk Direekspor Permohonan Persetujuan Pengeluaran Peralatan Perkantoran Asal Impor yang Belum Lunas BM untuk Direekspor Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke Luar Daerah Pabean Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke TLDDP Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke KB Lain

Modul Aplikasi Perijinan (di Pengusaha KB) Fungsi: Merekam data surat dan material terkait permohonan perijinan Membuat dan mencetak surat permohonan perijinan Membuat dan mencetak perhitungan pungutan untuk jaminan (Subkon ke TLDDP)

Inhouse Perijinan (di KPPBC) Fungsi: Menerima Data Permohonan Perijinan Integrasi dengan data Office Automation Melakukan Proses Pelayanan Perijinan: Distribusi dokumen ke pejabat/pemeriksa Membantu pemeriksa melakukan pemeriksaan Mencetak surat penolakan/persetujuan Menginformasikan kepada pengusaha status dokumen melalui media SMS (jika diperlukan) Menyediakan data statistik

Keuntungan menggunakan Aplikasi Mudah membuat dokumen perijinan Format dokumen lebih standar Proses pelayanan di BC menjadi lebih cepat Status dokumen dalam pelayanan di BC dapat dimonitor melalui OA Data nantinya akan berlanjut menjadi dokumen pemberitahuan pabean *)

Potensi kendala Kesulitan menginput data barang Penggantian sdm di perusahaan yang kurang memahami aturan

Tambahan Satu pengajuan surat untuk satu perijinan Tabel konversi tetap disampaikan Barang awal ( subkontrak ) ditulis sesuai yang dikeluarkan Surat menyatakan sisa subkontrak akan dikembalikan disampaikan di pengajuan surat Pengisian skep TLDDP adalah ijin usaha

Terima Kasih