KLASIFIKASI NEGARA DEMOKRASI MODERN
DUA DIMENSI KETATANEGARAAN (Supra Struktur Politik) Federal – Unitary Dimension (Pengaturan Kekuasaan vertikal dan horisontal) POLITIK (Infra Struktur Politik) Executive – Parties Dimension (Sistem Politik dan Pemerintahan)
Federal – Unitary Dimension Kesatuan dan pemerintahan yang tersentralisasi VERSUS federal dan pemerintahan yang terdesentralisasi. Konsentrasi kekuasaan legislatif dalam satu badan legislatif unikameral VERSUS pembagian kekuasaan legislatif kepada dua badan berbeda yang sama kuatnya. Konstitusi yang fleksibel yang dapat diubah dengan mayoritas sederhana VERSUS konstitusi rigid yang hanya dapat diubah dengan mayoritas luar biasa. Sistem di mana badan legislatif memiliki kekuasaan final dalam menilai konstitusionalitas legislasinya VERSUS sistem yang menempatkan hukum dapat diuji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Bank sentral yang tergantung pada eksekutif VERSUS bank sentral yang independen.
Concensus Model – Majoritarian Model Consensus/Proportional Model Westminster/ Majoritarian Model Desentralization Bikameral Konstitusi Rigid Supremasi Konstitusi(Judicial Review) Bank Sentral Independent Centralization Unikameral Konstitusi Fleksibel Supremasi Parlemen Bank Sentral Di Bawah Pemerintah
Executives-Parties Dimension Konsentrasi kekuasaan eksekutif pada kabinet mayoritas satu partai VERSUS pembagian (sharing) kekuasaan eksekutif pada koalisi multipartai yang luas. Hubungan eksekutif-legislatif yang didominasi eksekutif VERSUS keseimbangan kekuasaan dalam hubungan eksekutif. Sistem dua partai VERSUS sistem multi partai. Sistem pemilihan mayoritas dan tidak proporsional VERSUS perwakilan proporsional. Sistem kelompok kepentingan yang berkompetisi secara bebas VERSUS sistem kelompok kepentingan yang terkoordinasi dan “korporatis” dengan tujuan kompromi dan kebersamaan.
Concensus Model – Majoritarian Model Consensus/Proportional Model Westminster/ Majoritarian Model Presidential Proportional election Multi-party Coalition Corporatist Parliamentary Single member and disproportional 2 Parties Single Party Majority Pluralism