RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Data dan Informasi Kesehatan
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) SURVEILANS GIZI DI WILAYAH PUSKESMAS JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012   DISUSUN OLEH : MAZKUR.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
MDGs Goal 5 IMPROVE MATERNAL HEALTH Kelompok 6 IKMA 2010 Anggi Rekha Ulya April Yenni Angga Rizka Nova Indi.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
DINKES PROPINSI LAMPUNG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI DI KABUPATEN SLEMAN
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Surveilans Berbasis Masyarakat
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
MASALAH DAN PROGRAM KEP
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2018
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI INDIKATOR INDEKS DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Umur Panjang dan Sehat Pengetahuan.
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.1 Visi Kementerian Kesehatan 2.2 Misi Kementerian Kesehatan 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.4 Kerangka Regulasi BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.1. a Upaya Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1.b. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN 1.2. Potensi dan Permasalahannya 1.2.a Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia KONDISI UMUM: AKI cenderung meningkat Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

1.2.a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia (lanjutan) PERMASALAHAN Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga Cakupan kunjungan dan persalinan oleh tenaga kesehatan tinggi tetapi kualitas persalinan belum memadai (obat, alat dan tenaga) Cakupan KI, K4, linakes meningkat, tetapi kelahiran di faskes hanya 36,8% Anemia remaja putri usia 15-19 th: tidak hamil 46,6%; hamil 38,8% Fasilitas dan tenaga : Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED, Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit TANTANGAN Peningkatan keberlangsungan pelayanan kesehatan (continuum of care), termasuk peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga dan fasilitas layanan kesehatan, Perbaikan gizi remaja perempuan dan ibu hamil, Pengembangan pelayanan kesehatan berkualitas bagi lansia.

1.2.b. PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT KONDISI UMUM: Beban ganda masalah gizi anak Kekurangan gizi meningkat (underweight, stunting, wasting) Gizi lebih (kegemukan dan obesitas) meningkat Beban ganda gizi terjadi pada penduduk miskin dan kaya Keamanan pangan Kegemukan dan Obesitas pada dewasa: Faktor resiko peyakit tidak menular (gula darah, tekanan darah, dll) Pemasalahan Gizi Mikro: anemia, kekurangan kalsium, Perilaku Masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, higine dan pengasuhan yang belum mendukung TANTANGAN Intervensi spesifik gizi (misalnya besi folat, garam beryodium, makanan tambahan) belum optimal Surveilans dan pemantauan status gizi (mis: penimbangan, penanganan gizi kurang, pemetaan rawan pangan dan gizi) melemah Koordinasi dan integrasi ntervensi sensitif (lintas sektor) belum optimal Peran upaya kesehatan berbasis masyarakat)

1.2.b. Perbaikan Status Gizi Masyarakat (lanjutan) TANTANGAN Peningkatan surveilans termasuk pemantauan status gizi Peningkatan intervensi gizi spesifik dalam perbaikan gizi pada 1000 HPK (hari pertama kehidupan) termasuk penanganan kelebihan gizi, Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan gizi kurang dan gizi buruk termasuk jumlah dan kualitas tenaga kesehatan bidang gizi, dan pemberdayaan UKBM Penguatan koordinasi pusat-daerah dan integrasi lintas sektor Pemilihan intervensi spesifik sesuai target: Stunting Baduta Undrweight Balita ???? PMT, ? Gizi Ibu, remaja Gizi Ibu, remaja, PMT? Gizi Ibu, remaja, ASI, MP-ASI

1.2.c PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMASALAHAN Transisi epidemiologi: peningkatan kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular masih cukup tinggi, PTM berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia (2013), Peningkatan faktor resiko (seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan), Penyakit menular masih menjadi masalah besar terutama TB, malaria, HIV/AIDS, diare, Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 0,4 persen (Riskesdas 2013) Annual Paracite Index (API) sebesar 1,14 per 1.000 penduduk (Laporan Kemenkes 2013) Jumlah Kasus HIV sebesar 20.397 kasus (Laporan Kemenkes 2013) Period prevalence diare pada semua kelompok umur sebesar 7 persen (Riskesdas 2013) Neglected diseases masih terjadi di Indonesia: prevalensi kusta 9,6 per 100.000 penduduk (2012) dan 11.903 kasus filariasis (2012), Ancaman penyakit menular dari negara lain (Polio, SARS, Flu Burung, MERS, dll), Penduduk tanpa akses terhadap terhadap air minum dan sanitasi layak masih tinggi. Tahun 2013, penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak adalah 66,8 persen dan 59,8 persen TANTANGAN Peningkatan survailans dan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular, Peningakatan upaya pencegahan kejadian luar biasa (KLB), Penurunan berbagai faktor resiko penyakit dan perbaikan kesehatan lingkungan, Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi.

1.2.d Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Beban ganda : Penyakit tidak menular naik, penyakit menular masih tinggi Peningkatan ini sejalan peningkatan faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia 1990-2010 Sumber: Global Burden of Disease, 2010. *) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit

1.2.d Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien) Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah Sistem rujukan belum optimal Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana TANTANGAN Pemenuhan sarana, alat kesehatan dan obat serta peningkatan kompetensi petugas di fasilitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan (termasuk sistem rujukan, sistem informasi, medical record, sistem akreditasi)

Kesiapan Pelayanan Kesehatan Fasiitas kesehatan perlu dilengkapi dengan sarana, alat kesehatan, obat, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan Indikator Capaian Jumlah tempat tidur rawat inap per 10.000 penduduk 12,6% Jumlah admission per 10.000 penduduk 1,9% Rata-rata bed occupancy rate 65% Persentase Rumah Sakit Kab/Kota mampu PONEK 25% Kesiapan Pelayanan Umum di Puskesmas 71% Kesiapan pelayanan PONED di Puskesmas 62% Kesiapan Pelayanan Penyakit tidak menular di Puskesmas 79% Kesiapan Pelayanan PONEK di RS Pemerintah 86% (Sumber: WB berdasarkan data Rifaskes, 2011)

1.2.e. Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas: 380 puskesmas tanpa dokter 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadai Jenis Nakes per 100.000 penduduk Status Target 2019 Dokter Umum 13,7 45 Dokter Gigi 4,3 13 Perawat 89,9 180 Bidan 49,9 120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan dr drg Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8 Tertinggi 77.8 73.3 72.2 Terendah 13.3 10.0 7.8 Skor kelulusan 44.0 37.5 40.1 62.0 53.8 Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0 TANTANGAN Menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja tenaga kesehatan Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan

1.2.f. Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan Pemenuhan standar mutu, khasiat dan keamanan: Obat mencapai 96,8%; alat kesehatan 85.84 % (2011) Tetapi bersertifikasi GMP dan CPOB baru 78,22% (sarana produksi obat) dan 78,18 % (sarana produksi alkes dan PKRT) (2013 Ketersediaan, obat dan vaksin: 96,93% (2013) Tetapi sangat tinggi : 13 propinsi > 100 persen; beberapa propinsi < 80 % Penggunaan obat generik 96,1% (Puskesmas) dan 74,89% (Rumah Sakit) Penggunaan obat rasional 61,9 % dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik rendah Instalasi farmasi kabupaten/kota telah memenuhi standar 71,63% Tetapi kesesuaian pelayanan kefarmasian dengan standar baru 35,3% (RS) dan 25,0 % (Puskesmas). TANTANGAN Peningkatan peresepan, penggunaan dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik dan obat rasional Penetapan dan pengendalian harga obat melalui berbagai insentif fiskal dan finansial Pengurangan ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan luar negeri Pengembangan obat tradisional

1.2.g Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan TANTANGAN Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan

1.2.h. Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi Permasalahan Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik namun masih didukung sistem informasi yang masih lemah Kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal Sikroninasi perencanaan pembangunan yang lemah antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) TANTANGAN Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan program Menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana Mengembangan manajemen terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang tepat, efektif, dan efisien Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kesehatan Ibu dan Anak

1.2.i Pembiayaan Kesehatan Ketersediaan data untuk mendukung evidence- based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari: Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal Peningkatan teknologi kesehatan Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional Persentase pengeluaran kesehatan total (Toal Health Expenditure) terhadap PDB di beberapa negara Asia, 2011 Pengeluaran kesehatan total Indonesai baru mencapai 2,9 persen dari PDB atau sekitar USD 95 per kapita per tahun Dari total pengeluaran tersebut, sebagian besar merupakan pengeluaran masyarakat yang terdiri dari swasta dan out of pocket

Rangkuman Isu Strategis Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok usia Peningkatkan Status Gizi Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan lingkungan Penguatan Sistem Kesehatan Peningkatan Akses dan mutu yankes

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.1 Visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Berkeadilan” 2.2 Misi Kementerian Kesehatan Menjamin pengelolaan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesimbungan Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 2.3 Tujuan 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya social and financial risk protection

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.4 Sasaran Strategis T1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat SS1. Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 359 menjadi 231 SS2. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24,2 SS3. Menurunnya angka kematian neonatal dari …. menjadi … SS4. Menurunnya angka kematian balita dari …. menjadi T2. Meningkatnya social and financial risk protection SS1. Meningkatnya penduduk yang terdaftar pada JKN dari 64,7% menjadi 95% SS2. Menurunnya rumah tangga dengan pengeluaran katastropik (JKN) dari 2,7% menjadi 2,2% SS3. Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 7% menjadi 1%

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN 2015-2019) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia Meningkatkan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri) Meningkatkan efektivitas litbang Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah Meningkatkan Good Corporate Governance Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja

Peta Strategi Pencapaian Visi 2019 Kementerian Kesehatan

Arah Kebijakan Kemenkes 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan Strategi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasyankes Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Penguatan Sistem Rujukan Optimalisasi Peran UPT Vertikal Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan Indikator %Kec dengan kesiapan layanan primen % Kab/Kota dengan kesiapan layanan rujukan Jumlah RS yang terakreditasi Jumlah Puskesmas yang terkakreditasi

Arah Kebijakan Kemenkes 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Strategi Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat program, terutama obat esensial generik di fasilitas kesehatan Peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat Peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan PKRT Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 80% ketersediaan alat kesehatan poliknik umum Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan Persentase Penggunaan Obat di Rumah Sakit yang mengacu pada Formularium Nasional Persentase Penggunaan Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota yang mengacu pada Formularium Nasional

Arah Kebijakan Kemenkes 3: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Strategi Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan/DTPK (affirmative policy), Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan, Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan melalui pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer, Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan, Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. Indikator 1. Persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar 2. Persentase fasilitas Rumah Sakit yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar 3. Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 4. Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada standar nasional dan internasional

Arah Kebijakan Kemenkes 4: Meningkatkan perilaku hidup sehat Strategi Indikator 1.

Arah Kebijakan Kemenkes 5: Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Strategi Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan tumbuh kembang, Peningkatan cakupan dan kualitas paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan dan perbaikan gizi remaja, Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan gizi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan, Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi, Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat/UKBM (Posyandu, Poskesdes), termasuk peran dunia usaha, masyarakat madani dan perguruan tinggi, Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi. Indikator Persentase anemia pada ibu hamil Presentasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah ASI ekslusif pada bayi 0-6 bulan Persentase kekurangan gizi pada balita Persentase baduta stunting (pendek dan sangat pendek)

Arah Kebijakan Kemenkes 6: Meningkatkan Pengendalian Penyakit Strategi Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit, Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah, Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, Penatalaksanaan kasus (penemuan kasus dan pengobatan) dan pemutusan rantai penularan, Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan, Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa. Indikator Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan STBM Menurunnya Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) Menurunnya prevalensi tuberculosis (Tb) Jumlah Kab/ kota dengan API < 1 per 1000 penduduk Jumlah provinsi mencapai eliminasi Kusta Jumlah provinsi mencapai eliminasi filariasis

Arah Kebijakan Kemenkes 7: Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Strategi Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk penyehatan lingkungan, Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene dan sanitasi, Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyehatan lingkungan, Peningkatan kapasitas tenaga teknis dan pengelola program di daerah. Indikator 1.

Arah Kebijakan Kemenkes 8: Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan Penguatan gerakan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan, swasta, dan civil society dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat Peningkatan upaya promotif dan preventif di setiap program pembangunan kesehatan dan di fasilitas kesehatan Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan Indikator 1. Prevalensi hipertensi (persen) 2. Prevalensi kegemukan dan obesitas penduduk usia 18+ (persen) Persentase penduduk usia 15+ yang merokok ( persen) Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan Jumlah regulasi dalam rangka promosi kesehatan

Arah Kebijakan Kemenkes 9: Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri) Strategi Indikator 1.

Meningkatkan efektivitas litbang Arah Kebijakan Kemenkes 10: Meningkatkan efektivitas litbang Strategi Indikator 1.

Arah Kebijakan Kemenkes 11: Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev Strategi Indikator 1.

Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah Arah Kebijakan Kemenkes 12: Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah Strategi Indikator 1.

Arah Kebijakan Kemenkes 13: Meningkatkan Good Corporate Governance Strategi Indikator 1.

Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Arah Kebijakan Kemenkes 14: Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Strategi Indikator 1.

Arah Kebijakan Kemenkes 15: Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja Strategi Indikator 1.