DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
Advertisements

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Lembaga Kepresidenan di awal kemerdekaan
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Lanjutan Kuliah HTN ke III
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
HUKUM TATA NEGARA # Hierarki Peraturan Perundang-Undangan # Asas HTN
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan.
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sistem Pemerintahan Indonesia
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
HUKUM TATA NEGARA.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
Ketanegaraan Indonesia
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
Pengantar Ilmu Politik
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI Demokrasi : sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat memegang peranan yang menentukan (segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat)
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4

DEMOKRASI : BENTUK KEKUASAAN DARI/OLEH/UNTUK RAKYAT KEKUASAAN ~ POLITIK & PEMERINTAHAN RAKYAT ~ WARGANEGARA BENTUK DEMOKRASI : • SETIAP NEG MEMILIKI CIRI KHAS • PEM MONARCHI : ABSOLUT, KONSTITUSIONAL & PARLEMENTER • PEM REPUBLIK : oleh dan untuk kepentingan rakyat KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN : 1. KEKUASAAN LEGISLATIF 2. KEKUASAAN EKSEKUTIF 3. KEKUASAAN FEDERTIF

KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN : 1. KEKUASAAN LEGISLATIF : kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang dijalankan oleh Parlemen 2. KEKUASAAN EKSEKUTIF : kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang oleh Pemerintah. Kekuasaan YUDIKATIF (mengadili) merupakan bagian dari Eksekutif (Teori Trias Politika – John Locke) 3. KEKUASAAN FEDERTIF : Kekuasaan untuk menyatakan Perang dan Damai, membuat Perserikatan dan tindakan-tindakan lain dengan Luar Negeri)

2. SISTEM PENGISIAN JABATAN PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN : 1. SISTEM KEPARTAIAN * MULTI PARTAI * DUA PARTAI * SATU PARTAI 2. SISTEM PENGISIAN JABATAN PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA 3. HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KEKUASAAN NEGARA, terutama LEGISLATIF & EKSEKUTIF MODEL SISTEM PEMERINTAHAN : 1. SIS PEM DIKTATOR 2. SIS PEM PARLEMENTER 3. SIS PEM PRESIDENTIL 4. SIS PEM CAMPURAN

VERSI ASLI : 18-08-45 s/d 14-11-45 Batal 31-08-45 * PELAKSANA SISTEM MPR UUD 1945 VERSI ASLI : 18-08-45 s/d 14-11-45 MPR Utusan Utusan GOL DAERAH DPR * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT • PENJELMAAN • LEMBAGA TERTINGGI (LT) Keputusan PPKI 22-08-45 Partai Tunggal PNI Batal 31-08-45 PRESIDEN Integralistik - Totaliter LT LT

DPR REKAYASA I : 14-11-45 s/d 06-09-50 * PELAKSANA SEPENUHNYA SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA I : 14-11-45 s/d 06-09-50 MPR Utusan Utusan GOL DAERAH KNIP DPR * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT • PENJELMAAN • LEMBAGA TERTINGGI (LT) MAKLUMAT WAPRES 03-11-45 10 PARTAI PRESIDEN Integralistik - Totaliter KABINET PARLEMENTER LT LT

REKAYASA II : 05-07-59 s/d 20-06-66 ABRI * PELAKSANA SEPENUHNYA SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA II : 05-07-59 s/d 20-06-66 MPR ABRI Utusan GOL DAERAH DPR-GR * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT • PENJELMAAN • LEMBAGA TERTINGGI (LT) FRONT NASIONAL Presiden Seumur Hidup PIMPINAN=MENTERI NASAKOM Demokrasi Terpimpin Utusan PRESIDEN MANDATARIS LT LT PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

REKAYASA III : 01-10-99 s/d 09-11-2001 ABRI LT LT PRESIDEN * PELAKSANA SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA III : 01-10-99 s/d 09-11-2001 * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT • PENJELMAAN • LEMBAGA TERTINGGI (LT) * SIDANG TAHUNAN LPJ MEMORANDUM MPR ABRI Utusan GOL DAERAH DPR LABIL Utusan 12 FRAKSI TIDAK ADA PARTAI DOMINAN LT LT PRESIDEN SISTEM PARLEMENTER GUSDUR JATUH

KEDAULATAN RAKYAT utuh KONSTITUSI AMANDEMEN UUD 45 : SISTEM KONSTITUSI KEDAULATAN RAKYAT utuh KONSTITUSI UUD 45 MK MA MPR PRESIDEN DPR BPK DPD WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIATUR DENGAN KONSTITUSI SISTEM PRESIDENTIL STABIL - DEMOKRATIS