KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

MAKNA PEMERINTAHAN

Pemerintahan adalah suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial (Brewster 1963, 7) adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat (Mund 1955, 2)

Pemerintahan Pemerintahan sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warganegara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan warganegara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar (Muchlis Hamdi 2002, 125)

The last resort of problem solving PEMERIN-TAHAN pembangun nilai Pemelihara tatanan The last resort of problem solving

Fungsi pemerintahan sebagai unsur negara: berkaitan dengan pertahanan, yakni melindungi dan mengembangkan wilayah negara. Berkaitan dengan keamanan eksternal, yakni penegakan hukum. Peningkatan kesejahteraan penduduk. Pemeliharaan legitimasi ideologi dan simbolik. (Borre dan Goldsmith dalam Borre dan Scarborough 1998, 1-2)

Fungsi pemerintahan sebagai unsur negara (Fukuyama 2004, 11): Fungsi minimal: - penyediaan barang publik murni (pertahanan, trantib, hak pemilikan, manajemen ekonomi makro, kesehatan masyarakat) - perbaikan keadilan (melindungi kaum miskin) Fungsi antara: - mengurus eksternalitas (pendidikan, lingkungan) - mengatur monopoli (regulasi kemanfaatan, anti-monopoli) - mengatasi ketidak-sempurnaan informasi (asuransi, regulasi keuangan) Fungsi aktivis: - kebijakan industri - redistribusi kekayaan

Under pluralistic strategies of development, the state retains responsibility for such critical functions as (Esman 1991, 158): Establishing policy regimes that promote economic efficiency and expansion; Operating and maintaining the physical and social infrastructures of society; Enforcing regulations that protect public health and safety, the integrity of financial institutions, natural resources, and the environment; and Providing services that facilitate economic productivity and social well-being, including management education and training.

Bagaimana fungsi pemerintahan dilakukan? Metode Kegiatan Pengaturan Pelayanan Pemberdayaan Pembangunan Alokasi Distribusi Stabilisasi

Sektor publik berbeda dari sektor privat, karena: Menghadapi tugas yang lebih kompleks dan “ambiguous” Memiliki lebih banyak masalah dalam melaksanakan keputusannya Memperkerjakan lebih banyak orang dengan lingkup motivasi yang lebih besar Lebih berkaitan dgn pengamanan kesempatan atau kapasitas Lebih berkepentingan utk mengkompensasi kegagalan pasar

Terkait dgn aktivitas yang memiliki signifikansi simbolik lebih besar Terkait dg standar yang lebih ketat dalam komitmen dan legalitas Memiliki kesempatan lebih besar untuk merespons isyu keadilan Beroperasi atau tampak beroperasi dalam kepentingan publik Harus memelihara level minimal dukungan publik di atas level yang dipersyaratkan dalam industri privat. (W.F. Baber dlm Parsons 1995, 9)

Pemerintah dan Bisnis (Osborne & Gaebler 1992) Pemimpin bisnis digerakkan oleh motif keuntungan, sedangkan pemimpin pemerintahan digerakkan oleh keinginan untuk dipilih kembali. Bisnis mendapat uang dari pelanggan, sedangkan pemerintah dari pembayar pajak. Bisnis digerakkan oleh kompetisi; pemerintah biasanya menggunakan monopoli.

Politik dan Pemerintahan Government consists of those institutions that have the authority to make decisions binding on the whole society. Politics is the activity generated by the conflict over who will run the government and what decisions it will take (Wilson 1997, 3)

TUGAS NEGARA Membangun identitasnya sebagai suatu negara-bangsa yang bersatu dan terintegrasi dan menciptakan suatu sistem baru untuk pembuatan kebijakan dan keputusan. Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi dan tuntutan rakyat ke dalam kebijakan dan program yang layak, suatu proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap hal-hal utama.

Memperbaiki ketidak-samaan dan ketidak-adilan dalam masyarakat. Meningkatkan standar kehidupan dan memperbesar kesempatan individual untuk ekspresi dan kemajuan perorangan.

TUJUAN PEMBANGUNAN Penghapusan kemiskinan. Peningkatan kualitas kehidupan dengan memperhatikan hak-hak martabat dan kebebasan kemanusian. (cara pengungkapannya adalah melalui peningkatan secara progresif pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan agar setiap orang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan pandangannya mengenai kebahagiaan dan keberhasilan).

Kewarganegaraan “konsepsi dengan mana individu diberi keanggotaan, hak, dan tanggungjawab dalam suatu komunitas politik, khususnya suatu kota atau suatu negara-bangsa. Ia diberikan kepada individu oleh pemerintah, yang mempunyai otoritas tunggal untuk menentukan kriteria kewarganegaraan dan manfaat yang mengalir dari status tersebut” (Gorman 1996, 177)

Warganegara mempunyai empat tujuan, yakni: - Didengar dalam suatu cara yang bermakna, diperlakukan seolah-olah pendapat dan informasi mereka benar-benar penting. - Mempengaruhi perumusan masalah dan juga kebijakan yang disarankan. - Bekerja dengan administrator dan pembuat kebijakan untuk menemukan solusi bagi masalah- masalah publik. - Mempunyai suara yang sama dalam proses kebijakan. (Mary Timney dalam King & Stivers 1998, 200)

Warganegara mempertanyakan hubungan mereka dengan pemerintah dan mengalami rasa keterpisahan di bawah tiga kondisi, yakni: - Ketika warganegara yakin pemerintah menggunakan kekuasaan yang menentang mereka atau tidak menolong mereka; - Ketika warganegara menemukan kebijakan dan pelayanan menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau bermasalah; dan - Ketika warganegara tidak merasa bagian dari pemerintahan, merasa terabaikan, atau merasa salah dimengerti oleh pemerintah. (Berman 1997, 105-106)

Pengembangan masyarakat warganegara memperkuat kapasitas masyarakat untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri, dan untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk bertindak berdasarkan nilai dan prioritas tersebut meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam proses perubahan dengan suatu fokus pada inisiatif sendiri dan penyediaan bantuan teknis untuk memungkinkan pembangunan kepemimpinan

SISTEM PEMERINTAHAN

Makna Sistem Pemerintahan merupakan suatu tatanan penyelenggaraan kekuasaan dan fungsi pemerintahan tergambar dari susunan lembaga-lembaga negara dan pemerintah hubungan yang berkaitan dengan susunan lembaga tersebut secara internal dan eksternal

Arahan Konstitusional Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Negara Indonesia adalah negara hukum MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.

Kelembagaan Pemerintahan Nasional Sempit Luas legislatif, eksekutif, dan yudikatif Eksekutif

Hubungan Fungsional Kelembagaan Masing-masing lembaga pemerintahan nasional mempunyai wewenang dan tugas tertentu Pelaksanaan wewenang dan tugas Muncul hubungan fungsional kelembagaan

Kementerian Negara dipimpin oleh Menteri Negara. berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: - urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. - urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. - urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Keuangan Negara Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang Pengaturan mengenai pengelolaan hak dan kewajiban negara diatur dengan undang-undang

PEMERINTAHAN DAERAH

Manfaat Desentralisasi (Cheema dan Rondinelli 1983,14-16) sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan nasional terpusat memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat terhadap masalah dan kebutuhan lokal memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif pemerintah pusat yang lebih baik pada bagian-bagian pelosok negara memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang lebih besar meningkatkan efisiensi pemerintah pusat

menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan koordinasi melembagakan partisipasi masyarakat mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. memungkinkan para pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif dalam komunitas meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa meningkatkan jumlah barang dan layanan publik dengan biaya yang lebih rendah.

Merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat Makna Pemerintahan Daerah Muncul sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara Dalam negara kesatuan, daerah otonom dibentuk oleh pemerintahan nasional Merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat

Makna Pemerintahan Daerah Daerah otonom adalah suatu istilah yang tak dapat dilepaskan, dan muncul sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara. Dalam negara kesatuan, daerah otonom dibentuk oleh pemerintahan nasional Dari segi letaknya, pemerintahan daerah dipahami merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas pembantuan

Kelembagaan Pemerintahan Daerah Disusun berdasarkan pada urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan daerah dan urusan lainnya yang dipandang oleh daerah perlu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya Disusun dengan memperhatikan juga prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemudahan interaksi

Keuangan Daerah keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara semua pengaturan mengenai keuangan daerah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan mengenai keuangan negara

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan Perencanaan pembangunan daerah

Partisipasi masyarakat Dalam konteks good governance, otonomi daerah adalah kepentingan, komitmen, dan interaksi dari semua unsur pemerintahan negara, termasuk masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan warga negara dan pembangunan sosial budaya

HUBUNGAN PEMERINTAHAN

Hubungan Negara dan Warganegara Negara atau pemerintah berkewajiban membekali atau mempengaruhi warganegaranya dengan nilai dan ketrampilan yang akan membuat mereka menjadi anggota komunitas yang berguna dan setia. Kewajiban warganegara mencakup preservasi dan proteksi negara, dan tanggungjawab untuk membayar bagian mereka yang wajar (fair share) dari pembiayaan program publik, biasanya melalui pajak. Selain itu, setiap warganegara juga diwajibkan untuk mematuhi hukum negerinya, dan dapat dihukum apabila tidak demikian (Gorman 1996)

Makna Hubungan Pusat dan Daerah Dalam suatu negara kesatuan, hubungan Pusat dan Daerah bersifat hirarkis Hubungan tersebut bersegi banyak, mulai dari distribusi fungsi sampai dengan kemudahan akses dan kemungkinan diskresi

Hubungan kewilayahan dan hubungan administratif Dimensi hubungan Pusat dan Daerah Hubungan wewenang Hubungan keuangan Hubungan pelayanan Hubungan pemanfaatan sumberdaya Hubungan kewilayahan dan hubungan administratif

Binwas Pembinaan Pengawasan ditujukan untuk peningkatan kondisi (kinerja dan kapasitas) yang lebih baik dari waktu ke waktu bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan spefisikasi yang telah ditentukan, secara prosedural dan substansial Tercapainya tujuan pembentukan pemerintahan daerah dan tujuan pemerintahan negara

Kerjasama Daerah Makna merupakan salah satu opsi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kerjasama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. Bingkai Tersedianya peta kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. Tersedianya peta konektivitas antar daerah berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu Ruanglingkup dari teknis penyediaan pelayanan sampai dengan penyusunan kebijakan dan program pelayanan. objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum

Globalisasi Makna Karakter Proses meningkatnya saling ketergantungan masyarakat dunia. Globalisasi hubungan-hubungan sosial hendaknya dipahami terutama sebagai penataan kembali waktu dan jarak dalam kehidupan kita (Giddens 1989, 519-20) Complexity and diversity. Intense pattern of interaction. The permeability of the nation-state. Rapid and cascade change. The fragility of order and governance (McGrew & Lewis 1992)

BIROKRASI PEMERINTAHAN

Makna Birokrasi Pemerintahan Institusi pelaksana untuk mencapai tujuan pemerintahan Memiliki karakter berupa: - hirarki yang terumuskan dengan baik - adanya sistem aturan - adanya sistem prosedur - hubungan yang bersifat impersonalitas - seleksi dan promosi atas dasar kompetensi

Peranan Birokrasi Pemerintahan Melalui pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan, birokrasi "mengajarkan" kepada masyarakat mengenai kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya Birokrasi merupakan “essential and vitally important instrument of development”

Penyakit birokrasi dysfungsi Penipuan, pemborosan, penyalahgunaan politisasi

merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara sistemik Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara sistemik tidak hanya berkaitan dengan organisasi, manajemen atau kinerja dari satu persatu instansi pemerintah, tetapi dengan keseluruhan kegiatan pemerintah dan perilaku menyeluruh dari pelaksana kegiatan pemerintahan “reform is endless, oscillating and repetitive for there is always need for improvement. When people tire of reform, they tire of life.”

Profil Birokrasi Yang Diharapkan administrator aktif bercirikan perilaku: - memberikan informasi pd warganegara - bermusyawarah dgn warganegara, - belajar dari pengalaman warganegara, - membuat proses dan praktek administratif yang membangun, atau membangun kembali, kepercayaan publik dan rasa keterhubungan dgn pemerintah" (King & Stivers 1998, 197)

MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

good governance bermakna "penerapan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan negara; dan terdiri dari mekanisme, proses, dan institusi untuk warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan, memediasi perbedaan, dan melaksanakan hak dan kewajiban“

wilayah governance: negara, swasta, masyarakat Negara (mencakup legislatif, yudikatif, eksekutif, dan militer) menciptakan suatu lingkungan hukum dan politik yang kondusif. Sektor swasta (dari usaha kecil sampai bisnis raksasa) menghasilkan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat sipil (mencakup organisasi non pemerintah dan berbasis-masyarakat, asosiasi profesional, kelompok agama, kelompok wanita, dan semua warganegara) memfasilitasi interaksi sosial dan politik.

NEGARA berfungsi untuk memediasi kepentingan yang berkenaan dengan public good, menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan, memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan, menciptakan suatu visi dan identitas nasional, mengembangkan kebijakan dan program publik, menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik, mengembangkan anggaran dan implementasinya, menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.

SEKTOR SWASTA berfungsi dalam pasar untuk: menghasilkan barang-barang, memberikan pelayanan, menciptakan pekerjaan bagi warganegara, memperkuat perusahaan swasta.

MASYARAKAT SIPIL berfungsi untuk: menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, dan menyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat.

Karakteristik good governance akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, tertib hukum, daya-tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis.

Reinventing Government pengemudian (steering) ketimbang pendayungan (rowing). pemberdayaan ketimbang pelayanan. menyuntikkan kompetisi kedalam penyediaan pelayanan. mentransformasi organisasi yang dipandu aturan. mendanai hasil, bukan masukan.

memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. mengupayakan pendapatan ketimbang pembelanjaan. melakukan pencegahan ketimbang penyembuhan. mengupayakan pemerintahan yang partisipatif dan team-work. mendorong perubahan melalui pasar

Penutup Pemerintahan sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warganegara adalah pencerminan dari aspirasi warganegara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar Persoalan pemerintahan terutama akan berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang akan menjadi pemetik manfaat utama dari penyelenggaraan pemerintahan

Daftar Pustaka Berman, Evan. 1997. "Dealing with Cynical Citizens." Public Administration Review, 57 (2), 105-112. Borre, Ole & Scarborough, Elinor (eds). 1998. The Scope of Government. Oxford, UK: Oxford University Press. Brewster, R. Wallace. 1963. Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company. Esman, Milton J. 1991. Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies. West Hartford, Connecticut: Kumarian Press. Finer, Herman. 1962. The Major Governments of Modern Europe. New York: Harper & Row, Publishers. Fukuyama, Francis. 2004. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile Books Ltd Gant, George F. 1979. Development Administration: Concepts, Goals, Methods. Madison, USA: The University of Wisconsin Press. Gorman, Robert F. 1996. “Citizenship in World Governments.” Dalam Magill, Frank N. International Encyclopedia of Government and Politics. Volume One. New Delhi: S. Chand & Company Ltd, pp. 177-180. Howlett, Michael & M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press. Ivancevich, John M, James H. Donnelly, Jr, & James L. Gibson. 1989. Management: Principles and Functions. 4th edition. Boston, MA: Richard D. Irwin, Inc. King, Cheryl Simrell & Camilla Stivers. 1998. Government is Us: Public Administration in an Anti-Government Era. Thousand Oaks: SAGE Publications. Smith, Brian C. 1967. Field Administration: An Aspect of Decentralization. London: Rouledge and Kegan Paul. Starling, Grover. 1986. Managing the Public Sector. 3rd edition. Chicago, Illinois: The Dorsey Press. Wright, Deil S. 1978. Understanding Intergovernmental Relations. North Scituate, Massachusetts: Duxbury Press. Znaniecki, Florian. 1952. Modern Nationalities: A Sociological Study. Urbana: The University of Illinois Press

Terima Kasih Orientasi Tugas Anggota DPRD Pemilu 2004