D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEPARTEMEN HUKUM CORPORATE SECRETARY
Advertisements

PENJUALAN DAN PEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
MENURUT HUKUM INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIVISI PERTANAHAN Oleh: GMD Pertanahan.
Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Jakarta, 28.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Memulai Bisnis Property
Manajemen Sumberdaya Manusia
PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
SIKLUS HIDUP PROYEK Manajemen Proyek_Gasal 2012/2013.
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
BUSINESS PROCESS.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Tender & Kontrak Pertemuan 11-12
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
Kementerian Perumahan Rakyat
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PENGADAAN BARANG/JASA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KONTRAK (“CONTRACT”) Arti :
DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
MANAJEMEN WIRAUSAHA : BUSINESS PLAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA
PENGADAAN BARANG/JASA JALUR UNIT KERJA (P3MI & PENELITIAN)
Week 2: Perusahaan Go Public
ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
BANK SYARIAH.
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Tujuan Manajemen Logistik
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Presented by: Cempaka Paramita,
Managemen Proyek Nama : Hengky Anggie Wibowo
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Surat Perkenalan Usaha dan Surat Permintaan Penawaran
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L PENGENALAN UNTUK CALON PEGAWAI BATCH X PERUM PERUMNAS Jakarta , September 2013 D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERUMNAS POSISI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L

MATA RANTAI NILAI PERUMNAS POSISI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L Aktivitas Penunjang Korporasi, Perencanaan Strategis Penelitian & Pengembangan (Teknologi & Produk Baru) Akuntansi, Keuangan Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan (Bahan & Komponen Produk) Kebutuhan & Keinginan Konsumen Kepuasan Konsumen Aktivitas Utama Perencanaan Pembangunan Promosi & Penjualan Bastan & HPL APP SS P2L Feed back

JOB DESCRIPTION DIVISI PEMBANGUNAN & P2L Cakupan Job Description Divisi Pembangunan & P2L: Pelaksanaan pembangunan & pemeliharaan berdasarkan Buku Rencana Proyek (BRP) Strategi pelaksanaan pembangunan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di Regional & Cabang Program dan persiapan produksi di Kantor Pusat Konsolidasi dan rencana kerja Divisi Pembangunan dan P2L dengan Divisi Perencanaan dan Perancangan

PERSIAPAN PEMBANGUNAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L SISTEM KERJA DIVISI PEMBANGUNAN & P2L EVALUASI RENCANA (RKAP) MONITORING (LAPORAN) PELAKSANAAN PROSES BISNIS PERSIAPAN PEMBANGUNAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L

PERSIAPAN PEMBANGUNAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L JOB DESCRIPTION DEPARTEMEN DI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L PERSIAPAN PEMBANGUNAN Persetujuan Izin Prinsip Pekerjaan Pembangunan Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran Pengendalian terhadap PRA yang telah terbit Monitoring terhadap Daftar Rekanan Terpilih (DRT) di Regional Usulan RKA kepada GMD Pembangunan & P2L PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L Persetujuan Izin Prinsip Pekerjaan P2L Rekomendasi Persetujuan Modal Kerja Pengendalian pelaksanaan pembangunan dan serah terima lingkungan yang dilakukan di Regional/Cabang Usulan RKA kepada GMD Pembangunan dan P2L Draft rencana kerja dan perkiraan anggaran berdasarkan RKAP dan BRP

DEPT. PERSIAPAN PEMBANGUNAN DEPT. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L DIVISI PEMBANGUNAN & P2L REGIONAL/ CABANG DIVISI LAIN BRP Izin Prinsip PPRA Kontrak Rekomendasi Modal Kerja Rumah Siap Huni (RSH) Serah Terima Lingkungan ke Pemda Rekomsar Permohonan Izin Prinsip DEPT. PERSIAPAN PEMBANGUNAN ALUR PROSES BISNIS DIVISI PEMBANGUNAN & P2L Permohonan PPRA Pemberian Pekerjaan Permohonan Rekomendasi Modal Kerja Penjualan DEPT. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & P2L

IZIN PRINSIP PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN: IZIN PRINSIP PEKERJAAN PEMBANGUNAN Izin Prinsip Pekerjaan Pembangunan: Izin dari Pengendali Bidang Produksi (GMD Pembangunan & P2L) untuk melaksanakan pekerjaan Dalam persetujuan IP Pekerjaan Pembangunan & P2L, ditetapkan hal-hal sbb: 1. Pola pemberian pekerjaan: - Tender/Pelelangan - Penunjukan Langsung - Penugasan Ulang (RO) - Swakelola 2. Pola Pembiayaan: - Memakai Modal Kerja (Reguler/sistem termin) - Turn Key Project 3. Cakupan Kegiatan yang akan dilaksanakan: - Jumlah & tipe rumah yang akan dibangun - Prasarana yang akan dibangun

PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN (PPRA) PERSIAPAN PEMBANGUNAN: PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN (PPRA) Pengajuan anggaran dana proyek kepada Divisi Keuangan untuk melaksanakan pekerjaan PRA > 1 M: Proses PPRA dan PRA di Kantor Pusat PRA < 1 M: Proses PPRA dan PRA di Regional Prosedur PPRA-PRA di Kantor Pusat: Setelah terbit IP, Regional mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran (PPRA) kepada Direktur Produksi Berdasarkan Disposisi Direktur Produksi dan GMD Pembangunan & P2L, MD Persiapan Pembangunan mengevaluasi ajuan MD Persiapan Pembangunan membuat Nota Dinas PPRA yang ditandatangani oleh Direktur Produksi, ditujukan kepada Direktur Keuangan & SDM

POLA PEMBERIAN PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN: POLA PEMBERIAN PEKERJAAN TENDER/ PELELANGAN TERBATAS Menawarkan suatu jenis kegiatan kepada rekanan yang terdaftar sebagai rekanan perumnas, sesuai kualifikasi dan kemampuan PENUNJUKAN LANGSUNG Menawarkan suatu jenis kegiatan terhadap satu rekanan tertentu Syarat bisa dilakukan penunjukan langsung: Pekerjaan tidak dapat ditunda Spesifik Bersifat Knowledge PENUGASAN ULANG (REPEAT ORDER) Penugasan kembali suatu jenis kegiatan kepada rekanan yang pada saat yang sama sedang melaksanakan pekerjaan yang sama SWAKELOLA Pelaksanaan pekerjaan oleh internal Perum Perumnas Situasi khusus boleh dilakukan swakelola: daya serap pasar sangat terbatas tidak ada kontraktor yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut (karena segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya) untuk percepatan proses pekerjaan (jika lebih efisien dari segi waktu maupun biaya daripada proses pelelangan) adanya keuntungan tambahan Perusahaan jika dikerjakan sendiri daripada dikerjakan oleh kontraktor nilai pekerjaan tidak besar sesuai dengan ketetapan oleh direksi

PROSES PELAKSANAAN TENDER/PELELANGAN TERBATAS PERSIAPAN PEMBANGUNAN (DI REGIONAL/CABANG): PROSES PELAKSANAAN TENDER/PELELANGAN TERBATAS Verifikasi Rekanan yang akan mengikuti tender Memilih 7 Rekanan di antara Rekanan Terpilih Penyampaian surat penawaran ke Rekanan terpilih antara lain: a. Uraian Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan b. Pernyataan kesediaan untuk mengikuti penawaran 4. Undangan Pelelangan, dalam undangan disampaikan: a. Jadual pengambilan dokumen b. Jadual penjelasan pelelangan (aanwizjing) dan peninjauan lapangan c. Jadual pemasukan dan pembukaan penawaran d. Biaya dokumen pelelangan 5. Evaluasi penawaran yang masuk syarat minimal 5 penawaran, di antaranya 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat 6. Penetapan pemenang terendah I 7. Penetapan/Penunjukan pemenang pelelangan

SISTEM SWAKELOLA PERSIAPAN PEMBANGUNAN (DI REGIONAL/CABANG): Pembatasan Sistem Swakelola: Untuk pembangunan RST maksimal ±20 unit atau dengan perputaran Modal Kerja maksimal Rp 400 juta Pertanggungjawaban penggunaan Modal Kerja swakelola maksimal 1(satu) bulan sejak pencairan dana dilakukan Laporan pertanggungjawaban ditembuskan juga ke Divisi Pembangunan & P2L, lengkap dengan foto realisasi pekerjaan

AMANDEMEN DENGAN BIAYA TIDAK BERTAMBAH PENGENDALIAN PEMBANGUNAN: PERUBAHAN PEKERJAAN (AMANDEMEN KONTRAK) PENYEBAB: 1. Kondisi lapangan 2. Perubahan desain 3. Perubahan spesifikasi terkait ketersediaan bahan WEWENANG PERSETUJUAN PERUBAHAN AMANDEMEN DENGAN BIAYA TIDAK BERTAMBAH Persetujuan oleh Manajer Cabang AMANDEMEN PENAMBAHAN Perlu persetujuan izin prinsip yang baru dari GMD Pembangunan & P2L

REKOMENDASI MODAL KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN: REKOMENDASI MODAL KERJA Permohonan pembayaran biaya pembangunan (Regional kepada Pusat) sesuai prestasi pembangunan di lapangan Prosedur Permohonan Modal Kerja: Regional mengajukan permohonan Rekomendasi Modal Kerja kepada Direktur Produksi atau GMD Pembangunan & P2L Berdasarkan Disposisi Direktur Produksi dan GMD Pembangunan & P2L, MD Pengendalian Pembangunan & P2L melakukan evaluasi permohonan MD Pengendalian Pembangunan & P2L membuat Nota Dinas Persetujuan Rekomendasi Modal Kerja, yang ditandatangani oleh Direktur Produksi atau GMD Pembangunan & P2L, ditujukan kepada Direktur Keuangan & SDM Modal Kerja > 1 M: Persetujuan Rekomendasi Modal Kerja oleh Direktur Produksi Modal Kerja < 1 M: Persetujuan Rekomendasi Modal Kerja oleh GMD Pembangunan & P2L

PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN (P2L): PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA Permendagri Nomor : 1 Tahun 1987 Dan diperbaharui sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009. Agar Pengembang yang sudah melaksanakan pembangunan kawasan Permukiman yang didalamnya terdapat peruntukan fasos/fasum wajib untuk menyerahkannya kepada Pemda, yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Syarat-syarat serah terima: 1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi: lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan 2. Persyaratan teknis Sesuai spesifikasi teknis Dalam kondisi baik 100% 3. Persyaratan administrasi: dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN (P2L): PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA Permendagri Nomor : 1 Tahun 1987 Dan diperbaharui sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009. Agar Pengembang yang sudah melaksanakan pembangunan kawasan Permukiman yang didalamnya terdapat peruntukan fasos/fasum wajib untuk menyerahkannya kepada Pemda, yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Syarat-syarat serah terima: 1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi: lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan 2. Persyaratan teknis Sesuai spesifikasi teknis Dalam kondisi baik 100% 3. Persyaratan administrasi: dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH DALAM PERIODE SATU TAHUN RKAP BIDANG PRODUKSI & P2L Menentukan rencana kerja dan anggaran dari: Jadual Pembangunan Rumah dan biayanya Pematangan tanah dan biayanya Biaya Pengurusan IMB, pemasangan Air, dan pemasangan Listrik Biaya Pengelolaan Prasarana Lingkungan (P2L) PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH DALAM PERIODE SATU TAHUN 2011 2012 2013 PP PB PD Kontrak RSH Periode Pembangunan suatu rumah dimulai dari terbitnya kontrak (0% fisik bangunan), hingga Rumah Siap Huni/RSH (100% fisik bangunan) PP: Program Penyelesaian PB: Program Baru PD: Program Dimulai

MONITORING Realisasi vs Rencana PENGENDALIAN PEMBANGUNAN: Laporan Rutin Divisi Pembangunan kepada Direktur Produksi: Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Pembangunan berisi: 1. Realisasi pembangunan (unit) terhadap target pembangunan dalam RKAP 2. Realisasi Pembayaran dan Rekomendasi Modal Kerja terhadap nilai kontrak, dan terhadap anggaran RKAP

t e r i m a k a s i h