EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
Struktur Organisasi Badan Air
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
Prosedur Operasional Baku Uji Petik 2014
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
EGM Peningkatan Peran DMS, QAS, FMS ROMS Februari 2015.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Application Audit Program
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Harian BUKU Kas Bank.
A dministrasi euangan K Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
SOP PENGAJUAN PEKERJAAN YANG AKAN DI SWAKELOLA DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN SWAKELOLA DI KEMENKO KESRA Presented by: Fiki Ikrom Ibrahim Marbella,
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
APA KABAR PLPBK ??.
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS VERIFIKASI PENYELENGGARA UNBK 2015/2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Inspektorat Kabupaten Sleman
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
PENJELASAN ADMINISTRASI
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Verifikasi atas Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2017
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015

Sumber Dana ROMS NoKeteranganIBRD 8259-IDGrant TF Prosentase pembiayaan 80% 20% (RM) 100% 2No Rekening Khusus No Register Termasuk: IDA Credit No IND dan APBN-RM

Perubahan baru di SOP Invoice Verification Pembayaran dilakukan melalui transfer dari manajemen. Bukti pengeluaran aktual di Regional, Provinsi, dan Kabupaten akan menjadi subjek audit dan review terpisah. Penyedia jasa mengajukan berkas kelengkapan tagihan/invoice kepada asisten administrasi dua bulan sekali. Pengajuan tagihan atas pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan setelah akhir periode. LPJ paling lambat dua minggu setelah acara selesai. ……..…….

…continued Verifikasi dilakukan oleh tim resmi yang dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses verifikasi harus diselesaikan dalam 10 hari kerja setelah dokumen diterima oleh tim verifikasi. Selama 10 hari kerja tersebut, hasil dan temuan dari tim verifikasi akan dikomunikasikan dan diselesaikan dengan pihak ketiga (firms dan panitia kegiatan-swakelola). Apabila diperlukan pihak ketiga akan memberikan jawaban atau perbaikan dalam kurun waktu 10 hari tersebut. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan kedalam sebuah Berita Acara Resmi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Proposed response: bila ditemukan fraud, tidak dapat ditagihkan lagi untuk receipts tersebut.

transfer Dari manajemen ke NoTingkatTransfer kepada 1RegionalOffice Manager 2PropinsiKoordinator Propinsi 3Kabupaten/KotaKoordinator Kabupaten/Kota

PENGAJUAN PENAGIHAN Penagihan dapat diajukan setiap bulan. Pembayaran yang telah dilakukan dapat ditagihkan maksimal 2 bulan dari tanggal pembayaran. Setelah batas kurun waktu tersebut tidak dapat ditagihkan. Bukti tagihan yang bersifat pembelian / pengadaan (purchase) dinyatakan valid apabila pembelian tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tandatangan kontrak, kecuali pembelian dengan spesifikasi khusus (indent) dan harus mendapat persetujuan dari pemberi pekerjaan. Staff personel yang ada dalam paket pekerjaan harus sesuai dengan nama, posisi / jabatan yang tertera dalam kontrak atau surat mobilisasi, sesuai dengan periode kontrak yang bersangkutan.

Biaya dengan plafon (ceiling cost), Non Bid dengan Management Fee Biaya yang bersifat tetap (fixed cost), Bid [identik dgn Lump-sum] yaitu merupakan penagihan atas pengeluaran dari jenis biaya dengan batas atas [pagu atas] harga satuan dengan bukti: Pembiayaan didasarkan pada pemenuhan Spesifikasi Teknis dan merupakan biaya yang bersifat tetap sesuai dengan unit cost didalam kontrak - asli yang menunjukkan jumlah biaya /nilai aktual [at-cost] - dilengkapi dengan rekapitulasi sesuai RAB - disertai bukti transfer asli dari manajemen ke rekening personal/pihakketiga/ProjectManager/K oordinator Kabupaten-Kota - rekapitulasi bukti transfer yang disiapkan oleh Office Manager - disertai bukti transfer asli dari manajemen ke rekening personal/pihakketiga/ProjectManag er/Koordinator Kabupaten-Kota - rekapitulasi bukti transfer yang disiapkan oleh Office Manager kelengkapan bukti Kelengkapan Bukti harus merujuk pada persyaratan kontrak yaitu

Struktur Pembiayaan Kontrak [BOP] pada Kontrak ROMS No.Jenis PembiayaanSifat Unit Cost Data yang dibutuhkan I.Biaya Personil (Remuneration)Fixed Rate dgn THP Bukti transfer atas pembayaran, bukti setor pajak, kwitansi penerimaan, Time Sheet II.Reimbursable Cost (termasuk BOP/Biaya Operasional). 1.Perjalanan Dinas (Duty Travel) Biaya Perjalanan (Sea/Air Transport) Biaya Perjalanan (Inland/Local Transport) Accomodation OSA (Perdiem) Celling Rate Fixed Rate Celling Rate Fixed Rate Tiket Pesawat/Boarding/Tiket Kapal Laut/Bis/Bukti Sewa Mobil/Kwitansi Bukti Transfer 2Biaya Rumah Tangga (Utility Expenses and Office Running Cost) a.Office Supply and ConsumableFixed Rate Bukti Pembayaran Bukti Transfer b.Office Running CostFixed Rate Bukti Pembayaran Listrik, Air, Pembelian perlengkapan rumah tangga Bukti Transfer c.Sewa Kantor (Office Space)Fixed Rate Bukti Pembayaran Sewa Bukti Transfer d.Communication dan Pengiriman DokumenCelling Rate Bukti Pembayaran /Kwitansi Bukti Transfer 3Sewa Kendaraan (Vichicles Rental), include Driver Fixed RateBukti Transfer

MEKANISME VERIFIKASI TAGIHAN PIHAK KETIGA DAN SWAKELOLA BA BA BAPP DP PD

Buku Kas

Rekapitulasi Bukti Transfer

Rekapitulasi Bukti Perjalanan Dinas

TIM VERIFIKASI Verifikator adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan untuk masing-masing CPIU. Penunjukan verifikator dilakukan berdasarkan surat keputusan Kepala Satker (mengikuti aturan CPIU masing-masing).

1. Kecukupan, validitas dan akurasi sistem pengelolaan keuangan proyek (termasuk pengendalian internal) 2. Ketaatan terhadap ketentuan kesepakatan pendanaan (Loan Agreement dan Grant Agreement), khususnya yang terkait dengan relevansi pelaksanaan akuntansi / keuangan yang mencakup bahwa: Semua dana eksternal digunakan sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan tujuan pendanaan; Semua pengeluaran yang dibebankan kepada proyek merupakan pengeluaran yang layak dan telah dikelompokkan dengan benar Seluruh Barang dan Jasa yang didanai dan diadakan (pengadaan) sesuai dengan kesepakatan pendanaan Semua bukti-bukti dokumen pendukung dan seluruh catatan pengeluaran telah disimpan sesuai dengan kegiatan proyek. Pelaksanaan verifikasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut: