Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama BKKBN

Outline Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota SDM Pengelola Advokasi dan KIE Below The Line Penerapan SPM Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah

Jumlah Kabupaten/Kota Kondisi Kelembagaan A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP 41/2007 No Bentuk Kelembagaan Jumlah Kabupaten/Kota 1. Dinas KB dan PP 4 2. Dinas PP, KB dan PMD 11 3. Badan KB 23 4. Badan KB dan PP 247 5. Badan KB, PP dan PMD 132 6. Kantor KB 7 7. Kantor KB dan PP 51 8. Kantor KB, PP dan PMD 9 JUMLAH 484

Kondisi Kelembagaan B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca ditetapkannya UU 52/2009) No Provinsi Kab/Kota Nomenklatur No. Perda 1. Kep. Bangka Belitung 1 Kab. Bangka Sel. BKKBD 5/2012 2 Kab. Belitung Timur 5/2013 3 Kab. Bangka Barat 17/2013 2. Maluku Utara 4 Kota Ternate BPPKBD 4/2010 5 Kab. P. Morotai 3. Jawa Barat 6 Kab. Sukabumi 25/2012 4. Sulawesi Utara 7 Kab. Bolmut BKKBD dan PP 1/2011 8 Kota Bitung 41/2012 5. Gorontalo 9 Kab. Boalemo 11/2012 6. Sumatera Selatan 10 Kab. Empat Lawang BKBD 16/2012 11 Kab. Muara Enim BKBPP dan PA

Kondisi Kelembagaan Lanjutan No Provinsi Kab/Kota Nomen-klatur No. Perda 7. Sumatera Utara 12 Kap. Tapanuli Tengah BKBKS 7/2012 8. Sulawesi Selatan 13 Kab. Maros BKKBD 12/2012 9. Sulawesi Barat 14 Kab. Majene 14/2013 No Provinsi Kabupaten Nomenklatur Perbup 1 Papua 15 Kab. Paniai Badan Koordinasi KB Daerah 72 / 2012 2 Sulawesi Tenggara 16 Kab Kolaka Timur BKKBD Proses Penomoran Catatan: Belum seragam dengan nomenklatur BKKBD Pembentukan BKKBD merupakan amanat UU N0. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3)) Struktur yang ideal adalah terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang, yaitu Pengendalian Penduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN Melemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah 11 kab/kota (pemekaran) belum membentuk kelembagaan Anggaran APBD di kab/kota utk program KB belum mencukupi  masih sangat kecil dibanding prioritas pembangunan yang lain) Bervariasinya kelembagaan (Dinas, Badan, Kantor) Program KKB penting tapi tidak prioritas (dianggap konsumtif dan tidak menarik untuk isu politik  berdampak pada kebijakan pemda) Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola (PLKB, Kader/IMP) SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat variatif dalam penguasaan Program KKB

SDM PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal * Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %) dari target SPM 2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79. 418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB) Sebagian pimpinan SKPD-KB belum memahami substansi KKB secara utuh * Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013 ** Sumber: Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013

Kondisi Petugas Lapangan KB WILAYAH JUMLAH DESA/K KK JUMLAH PLKB (PNS & NON PNS RASIO PLKB THP DESA N=2 RATIO PLKB THP KK N=1000 JML DESA TANPA PLKB PROYEKSI KEBUTUHAN PLKB JUMLAH PPKBD RASIO PPKBD THP DESA N=1 JAWA BALI 25.947 39.839.450 10.347 2,5 3.850,3 5.253 2.626,5 30.625 0,85 LUAR JAWA BALI I 30.505 17.008.650 7.631 4,0 2.228,9 15.243 7.621,5 29.594 1,03 LUAR JAWA BALI II 22.966 7.953.962 4.503 5,1 1.766,4 13.960 6.980 14.787 1,55 TOTAL 79. 418*) 64.693.806* 22.481** 3,53 2.877,7 34.456 17.228 75.006 1,05 Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012 **) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013

Advokasi dan KIE Below The Line Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the line, through the line dan below the line, dengan titik berat pada below the line melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku Karakteristik below the line: media dengan jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat dengan sasaran, local content (menggunakan tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai norma dan budaya lokal).

Below Media Line Above Media Line Through Media Line Televisi, Radio, Surat Kabar/ Majalah, Website Through Media Line Billboard, Umbul-umbul, Spanduk, Roll-up Banner Below Media Line Poster, Leaflet, Booklet, KIP/K, Stiker, Plakat, Media Merchandise

PENERAPAN SPM memperoleh pelayanan dasar SPM 2010-2014  3 jenis pelayanan dasar (9 INDIKATOR) Menjamin akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar Indikator  Sederhana, konkrit, mudah terukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung jawabkan (RPJMN 2010-2014)

Kab/Kota menyelenggarakan pelayanan KB & KS berdasarkan SPM yang meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 meliputi :   A. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan KS; B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi; C. Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga. DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS  

Ckpn PUS yg isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5% JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR NILAI Batas waktu 1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) Ckpn PUS yg isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5% Ckpn Sasaran PUS jd peserta KB aktif 65% Unmetneed 5% Ckpn Anggota BKB ber-KB 70% Ckpn anggota UPPKS ber-KB 87% 6. Ratio PLKB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kel ( 1 PLKB/2Desa) Ratio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa/Kel 1PPKBD/Desa 100 2014 100 2014 2014 100 2014 2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 3. Penyediaan Informasi Data Mikro 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa 100%

3 JUKNIS SPM Juknis Perencananaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK-010/B5/2010) Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS (Perka BKKBN No. 232/HK-010/B5/2010) Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan Pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 281/PER/B4/2011)

PERMASALAHAN PENERAPAN SPM Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9 Provinsi terdapat beberapa permasalahan: Seringnya mutasi pengelola program KKB Persepsi Stakeholders beragamProgram KB belum menjadi program prioritas Kelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan SPM Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan

PERMASALAHAN PENERAPAN SPM Lanjutan Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota belum mampu memenuhi indikator penyediaan kontrasepsi 30 % Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5 % PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama) Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5% Unmet Need (indikator ketiga) Rasio PLKB yang belum tercapai

SINKRONISASI PEMBIAYAAN PUSAT DAN DAERAH

Kondisi Penganggaran Program KKB Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota untuk program KKB hanya berkisar antara: 0,04 % - 2 %* Program KKB merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar, namun pada umumnya belum menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran. *)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)

PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 ALOKASI URUSAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 dalam juta rupiah NO DAERAH TOTAL BELANJA URUSAN KEPENDUDUKAN RASIO URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK URUSAN KELUARGA BERENCANA TOTAL 1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10=4+6+8 11=10/3 Nanggroe Aceh Darussalam 11.779.837,22 15.481,84 0,13% 22.887,39 0,19% 0,00 0,00% 38.369,23 0,33% Sumatera Utara 8.866.922,25 Sumatera Barat 3.313.159,75 7.724,42 0,23% 963,27 0,03% 8.687,68 0,26% Riau 8.432.096,32 12.828,64 0,15% 5 Kepulauan Riau 2.554.464,79 6.187,12 0,24% 10.065,00 0,39% 16.252,12 0,64% Jambi 2.652.390,63 13.041,61 0,49% 7 Bengkulu 1.768.329,28 10.920,55 0,62% Sumatera Selatan 5.763.277,90 4.970,43 0,09% 180,00 5.150,43 9 Bangka Belitung 1.909.258,66 8.881,15 0,47% 10 Lampung 4.410.729,85 470,00 0,01% 2.630,00 0,06% 3.100,00 0,07% 11 DKI Jakarta 45.576.328,96 153.960,20 0,34% 17.645,39 0,04% 60.110,43 231.716,02 0,51% 12 Jawa Barat 17.516.652,42 25.179,95 0,14% 13 Banten 6.052.003,24 700,00 11.827,00 0,20% 350,00 12.877,00 0,21% 14 Jawa Tengah 12.730.236,62 17.134,22 15 DI Yogyakarta 2.454.919,43 11.712,82 0,48% 16 Jawa Timur 15.356.564,20 18.035,81 0,12% 17 Kalimantan Barat 3.337.134,74 4.000,00 8.113,17 12.113,17 0,36% 18 Kalimantan Tengah 2.547.201,52 616,87 0,02% 7.767,98 0,30% 803,95 9.188,80 19 Kalimantan Selatan 4.551.706,04 4.823,33 0,11% 20 Kalimantan Timur 12.900.000,00 1.889,70 19.423,53 1.330,27 22.643,50 0,18% 21 Sulawesi Barat 1.143.812,90 22 Sulawesi Utara 1.961.889,90 6.337,30 0,32% 23 Gorontalo 1.078.801,92 599,99 2.128,01 2.728,00 0,25% 24 Sulawesi Tengah 2.207.835,67 13.744,72 25 Sulawesi Selatan 5.644.397,12 8.202,95 26 Sulawesi Tenggara 2.039.366,27 5.638,35 0,28% 27 Bali 4.316.449,11 8.348,45 28 Nusa Tenggara Barat 2.488.708,88 786,75 6.086,76 418,24 7.291,75 0,29% 29 Nusa Tenggara Timur 2.400.818,26 30 Maluku 1.570.083,43 150,00 1.986,31 2.286,31 31 Maluku Utara 1.403.441,61 3.231,45 4.012,98 7.244,43 0,52% 32 Papua 8.034.736,39 1.976,88 7.000,00 8.976,88 33 Papua Barat 4.253.303,03 18.126,58 0,43% 26.142,20 0,61% 44.268,78 1,04% Total Provinsi Se- Indonesia 213.016.858,28 204.945,93 0,10% 324.458,88 68.319,13 597.723,95 Sumber data: Kemendagri

DUKUNGAN PENGANGGARAN PROGRAM KKB Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU (APBD) Sumber Dana dari Pusat (APBN) : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB Alkon Dukungan Kegiatan

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH Pembagian Urusan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Urusan Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 APBD DBH PAD UU No.28/2009 DAU DAK Desentralisasi Pendapatan Transfer Dana Otsus K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur Dekonsentrasi Dana Penyesuaian Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Hibah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Dana Darurat Belanja Penggunaan SILPA Surplus/Defisit Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman Daerah APBN

KEBIJAKAN PENGANGGARAN (Kemendagri) MELIPUTI : BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM BELANJA LAIN-LAIN

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB : DAK DBH - DR DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU DANA OTSUS (Untuk Program) DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA KEGIATAN DPA - L DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP)

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UNDANG-UNDANGAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA BANTUAN PARPOL INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BELANJA MODAL BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM : 26 URUSAN WAJIB (ada KB) (diluar pendidikan dan kesehatan) 8 URUSAN PILIHAN Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN PERLU PANGAWALAN : PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA MENU PENGGERAKAN KKB PENGAWALAN PADA PERENCANAAN MULAI PADA MUSRENBANGDES

Terima Kasih

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : BANGKA BELITUNG No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Bangka 7.0 76.8 12.1 100.0 93.4 2.0 0.9 31.3 2 Belitung 1.0 84.3 8.8 82.1 82.3 8.2 0.0 3 Pangkalpinang 1.1 76.0 14.4 66.7 24.2 85.7 4 Bangka Barat 4.2 77.4 12.9 97.8 4.1 1.3 91.4 5 Bangka Tengah 4.6 80.3 7.4 45.2 81.8 0.5 6 Bangka Selatan 10.4 11.2 94.8 88.7 17.7 0.8 59.9 7 Belitung Timur 3.2 7.1 91.5 56.0 2.4 75.0 PROVINSI 5.0 79.3 10.9 84.4 85.2 1.8 20.9 93.6

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : BENGKULU No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Bengkulu Utara 5.3 81.6 10.1 60.0 83.5 3.0 0.7 0.0 89.8 2 Bengkulu Selatan 1.7 86.3 6.1 75.8 75.7 0.9 1.0 100.0 3 Rejang Lebong 4.3 77.5 9.8 91.1 91.0 98.7 4 Kota Bengkulu 82.3 8.8 82.9 80.8 1.1 5 Mukomuko 6.4 80.9 9.5 33.1 99.9 5.1 6 Kaur 71.6 18.9 47.0 79.5 0.8 7 Seluma 15.2 66.8 21.7 70.6 84.3 13.4 8 Kepahiang 83.3 7.4 98.1 95.9 9.2 99.1 9 Lebong 6.8 77.1 16.2 66.2 66.9 13.1 1.3 78.5 10 Bengkulu Tengah 6.7 81.1 8.5 50.4 6.0 88.1 PROVINSI 6.2 78.4 11.9 74.8 87.2 2.8 95.0

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : DI YOGYAKARTA No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Bantul 0.8 69.3 12.4 87.8 83.6 1.2 1.0 0.0 100.0 2 Sleman 0.6 69.9 12.5 88.2 87.5 1.4 3 Gunung Kidul 2.1 76.5 10.0 86.1 91.8 2.3 4 Kulon Progo 67.8 15.0 84.1 84.3 5 Kota Yogyakarta 66.1 15.1 80.8 86.5 1.5 PROVINSI 1.1 70.7 86.0 1.7

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : DKI JAKARTA No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Jakarta Pusat 0.8 75.2 14.5 61.3 71.0 0.6 0.1 0.9 100.0 2 Jakarta Utara 2.1 75.0 16.8 84.2 91.5 5.1 3 Jakarta Barat 1.5 77.3 14.2 77.0 88.5 9.7 4 Jakarta Selatan 0.2 77.5 13.1 75.6 82.4 7.6 5 Jakarta Timur 77.2 14.3 71.1 84.5 0.4 8.0 6 Kepulauan Seribu 9.8 78.0 96.8 85.7 6.0 0.3 0.0 PROVINSI 1.1 76.7 74.2 83.7 7.0

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : GORONTALO No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Boalemo 3.9 77.6 10.5 29.0 92.2 0.4 1.0 0.0 100.0 2 Gorontalo 3.8 75.5 13.3 89.5 88.5 5.0 3 Kota Gorontalo 1.6 78.4 91.4 4 Pahuwato 5.5 71.0 16.2 87.3 89.0 1.2 5 Bone Bolango 2.9 77.4 11.0 95.1 99.3 6.4 0.9 6 Gorontalo Utara 4.0 76.2 12.2 48.1 86.7 11.2 PROVINSI 3.6 75.9 12.5 75.2 1.7

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAMBI No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Batanghari 3.0 78.8 11.2 78.9 85.2 6.8 1.1 0.0 51.1 2 Bungo 6.3 77.4 13.4 69.1 90.4 1.8 0.7 100.0 3 Kerinci 6.1 79.0 10.4 81.8 84.6 0.4 0.5 99.1 4 Tanjab Barat 14.3 72.8 17.4 73.7 73.1 4.1 0.9 5 Merangin 6.5 77.9 12.3 70.1 80.4 3.1 6 Kota Jambi 0.6 71.1 10.5 86.7 90.2 3.2 2.5 90.5 7 Muaro Jambi 2.9 76.4 13.5 93.1 93.9 5.2 1.3 95.9 8 Tebo 5.5 75.4 15.7 80.0 86.2 1.4 0.8 98.9 9 Tanjab Timur 4.6 73.4 15.6 84.5 87.4 1.5 1.7 98.7 10 Sarolangun 6.9 79.3 9.6 85.3 91.7 5.3 1.9 85.4 11 Kotai Sungai Penuh 79.8 10.2 80.1 86.6 2.3 1.0 PROVINSI 76.2 12.9 81.6 2.0 91.3

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Cilacap 2.3 71.4 18.7 67.8 71.6 1.7 1.0 0.0 100.0 2 Banyumas 1.2 73.8 15.4 82.5 87.3 2.6 0.1 3 Purbalingga 3.2 80.3 9.4 81.5 85.0 1.9 4 Banjarnegara 74.0 12.5 77.5 85.3 4.0 5 Kebumen 74.7 14.9 82.4 82.1 3.5 6 Purworejo 0.9 79.7 10.4 80.2 4.4 7 Wonosobo 2.9 10.5 83.1 82.3 3.8 1.5 8 Magelang 1.3 11.0 81.3 79.8 9 Boyolali 82.6 9.1 79.1 2.5 10 Klaten 0.7 76.8 14.2 74.5 82.9 5.1 11 Sukoharjo 79.5 75.3 2.2 12 Wonogiri 1.1 8.5 87.1 86.8

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan) No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 13 Karanganyar 0.5 78.9 10.4 81.5 82.6 0.7 1.0 0.0 100.0 14 Sragen 76.4 13.2 70.1 80.5 15 Grobogan 3.3 74.8 14.9 84.3 81.6 2.6 0.9 16 Blora 7.2 11.7 78.7 90.4 6.4 17 Rembang 3.1 7.6 90.9 91.2 4.0 18 Pati 3.0 78.3 11.2 80.1 82.8 0.8 19 Kudus 2.3 77.3 12.4 83.3 89.4 20 Jepara 4.2 13.3 84.1 81.8 2.1 21 Demak 76.9 8.3 82.3 80.4 22 Semarang 77.9 10.5 88.1 85.3 1.2 93.2 23 Temanggung 81.4 8.7 80.8 85.5 5.1 24 Kendal 1.4 77.6 12.3 79.7 78.0 3.7

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan) No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 25 Batang 2.7 79.2 11.8 78.9 82.8 3.0 1.0 0.0 100.0 26 Pekalongan 2.1 79.7 9.7 79.4 81.3 4.8 27 Pemalang 2.6 76.0 13.5 80.2 74.8 28 Tegal 1.8 76.1 13.0 78.4 81.4 29 Brebes 3.6 78.0 12.6 59.4 30 Magelang 0.5 76.7 11.5 99.5 99.8 1.1 3.4 31 Surakarta 0.6 78.7 11.1 72.0 75.5 1.2 32 Salatiga 11.6 88.7 83.8 3.7 33 Semarang 75.1 14.1 79.3 2.3 34 0.7 14.2 84.6 1.7 35 2.5 73.0 15.9 67.4 57.2 PROVINSI 77.3 12.3 79.9 83.0 0.1

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : KALIMANTAN SELATAN No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Tanah Laut 3.52 82.03 17.97 84.05 85.14 2.01 1.0 0.0 100.0 2 Kotabaru 4.79 87.15 12.85 87.77 86.04 2.57 3 Banjar 6.05 76.71 23.29 73.76 84.03 4.26 4 Barito Kuala 3.30 74.94 13.13 85.57 88.48 4.90 5 Tapin 4.62 81.94 18.06 83.87 78.09 3.82 6 Hulu Sungai Selatan 3.99 79.74 20.04 80.55 83.98 4.77 7 Hulu Sungai Tengah 3.48 76.29 23.71 60.54 79.07 5.12 8 Hulu Sungai Utara 3.11 73.05 26.95 78.44 90.69 7.30 9 Tabalong 4.09 10 Tanah Bumbu 10.18 79.18 20.82 88.53 87.06 1.78 1.1 11 Balangan 4.36 79.70 7.68 80.49 90.14 7.85 12 Banjarmasin 2.12 74.95 25.05 85.34 87.73 0.83

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan) No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 13 Banjarbaru 1.71 73.19 26.81 89.32 88.93 0.34 1.0 0.0 100.0

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : MALUKU No Kabupaten/Kota % PUS Istrinya < 20 Tahun (3,5%) % Peserta KB Aktif (65%) % Unmet Need (5%) % PA Anggota BKB (70%) % PA Anggota UPPKS (87%) Rasio PLKB: Desa/ Kel. (2) Rasio PPKBD: Desa/ Kel. (1) Penye-diaan Alkon (30%) Cakupan Data Mikro Keluarga (100%) 1 Maluku Tengah 5.6 61.6 24.3 72.5 100.0 1.7 1.0 0.0 88.7 2 Maluku Tenggara 3.4 50.8 32.8 80.5 0.9 3 Kota Ambon 2.6 77.5 13.5 85.8 1.2 4 Maluku Tenggara Barat 5.9 55.3 30.5 83.2 3.3 5 Buru 81.5 11.3 88.9 7.5 1.6 97.6 6 Seram Bagian Barat 6.9 55.1 28.1 85.3 10.2 1.8 7 Seram Bagian Timur 8.5 45.1 39.3 83.7 1.3 98.6 8 Kepulauan Aru 67.1 17.0 86.0 84.5 2.8 9 Kota Tual 26.1 57.8 26.7 87.8 1.1 1.5 10 Maluku Barat Daya 91.3 79.5 58.5 11 Buru Selatan 19.2 54.5 23.4 PROVINSI 6.7 63.0 23.2 80.4 99.2 2.9 1.4 86.2