FORUM BAKOHUMAS DI BPKP PERAN CONSULTING DAN ASSURANCE BPKP DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BAIK PASCA TERBITNYA INPRES 4 TAHUN 2011 Oleh: Djoko Prihardono, Ak.M.Comm (Hons) FORUM BAKOHUMAS DI BPKP

Agenda Profil BPKP Paradigma Baru Internal Auditor Peran Consulting dan Assurance BPKP Aktivitas Consulting dan Assurance BPKP Contoh Peran Consulting yang pernah dilakukan BPKP Contoh Peran Assurance yang pernah dilakukan BPKP Menjalin Kerjasama dengan BPKP

Profil BPKP

Sejarah Singkat Djawatan Akuntan Negara (Governement Accountantsdienst) Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN/DJPKN) pada Departemen Keuangan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 BPKP Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983

VISI BPKP Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

Struktur Organisasi

SDM Total pegawai BPKP sebesar 5297 pegawai terdiri dari: Struktural 371 orang (7%) Fungsional Auditor: 2.966 orang (56%) Fungsional Non Auditor: 212 orang (4%) Fungsional Umum: 1536 orang (28%) Dipekerjakan: 212 orang (4%)

Paradigma Baru Internal Auditor

PARADIGMA BARU AUDITOR INTERNAL URAIAN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Peran Watchdog Consultant & catalyst Pendekatan Detektif (mendeteksi masalah) Direktif, preventif , detektif, korektif, dan perbaikan sistem Sikap Tdk Equal Mitra Ketaatan Terhadap semua kebijakan Policy yang relevan Fokus Kelemahan / penyimpangan Tata kelola, manajemen risiko, kinerja Hubungan dengan manajemen Terbatas Intens (support for management and decision making process) Tools Financial / compliance audit Financial, compliance, operasional, assessment, monitoring, evaluasi, reviu, analisis, dll Orientasi Past On going & future 9 9 9

EVOLUSI PERAN AUDIT INTERNAL   URAIAN WATCHDOG CONSULTANT CATALYST Proses Audit kepatuhan (Compliance Audit) Audit operasional Assurance Fokus Adanya Variasi (penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dll) Penggunaan sumber daya (resources) Nilai (Values) Impact Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang 10 10 10

PERAN CONSULTING DAN ASSURANCE BPKP

Definisi Peran (IIA) Consulting Assurance Advisory and related client service activities, the nature and scope of which are agreed with the client and which are intended to add value and improve an organization’s governance, risk management and control processes Assurance An objective examination of evidence for the purpose of providing an independent assesment on risk management, control or governance processes for the organization

Perbedaan Jasa Consulting dengan Assurance (1) Uraian Jasa Konsultasi Jasa Assurance Maksud utama penugasan Memberikan jasa nasihat, diklat, atau fasilitasi Memberikan penilaian independen Pihak yang terlibat Ada dua pihak, yaitu: customer – orang/ grup pencari/penerima jasa; auditor intern – orang/grup yang menawarkan/ memberikan jasa Ada tiga pihak Auditor intern – orang/ grup yang melakukan penilaian independen auditan – orang/ grup yang terlibat langsung terlibat dalam proses, sistem/ subyek permasalahan lain pengguna – orang/grup yang mengandalkan penilaian independen Sifat dan lingkup penugasan Tergantung pada persetujuan antara fungsi audit intern dengan customer Ditentukan oleh fungsi audit intern

Perbedaan Jasa Consulting dengan Assurance (2) Uraian Jasa Konsultasi Jasa Assurance Pelaksanaan standar struktur kurang kompleks Standar implementasi tidak seketat dan sebanyak jasa assurance Struktur kompleks Standar implementasi lebih ketat dan banyak dibandingkan jasa assurance Komunikasi/ laporan hasil penugasan Hanya untuk penerima jasa Jenis informasi bervariasi, sesuai dengan lingkup dan maksud penugasan Laporan didistribusikan dalam berbagai format yang berbeda Bentuknya dapat formal atau informal Untuk auditan dan pengguna Jenis informasi yang dikomunikasikan serupa Format laporan tidak variatif Bentuknya lebih formal Sumber: Internal Auditing/l Assurance & Consulting Services (Reding K.F. et al, 2009)

Jasa Konsultatif BPKP Pemberian Nasihat (Advisory consulting engagements) Membantu para pembuat keputusan dengan menilai program-program atau kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan, proses bisnis, serta berbagi informasi tentang praktek-praktek terbaik dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi Pendidikan dan Pelatihan (Training consulting engagements) Memberikan pengetahuan yang dibutuhkan mengenai subyek tertentu Fasilitasi (Fasilitative consulting engagements) Memfasilitasi suatu proses yang dibutuhkan dalam subyek tertentu Campuran ( Blended Engagements) Gabungan antara penugasan consultative dan assurance

Jasa Assurance BPKP Audit Evaluasi Reviu Pemantauan Pengujian Prosedur yang disepakati

Dasar Hukum Peran Consulting dan Assurance BPKP PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inpres No 4 Tahun 2001 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Inpres No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

PERAN DAN FUNGSI BPKP (PP 60/2008) PROSES PENETAPAN APBD TAHUN 2010 PERAN DAN FUNGSI BPKP (PP 60/2008) Melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang terdiri atas aspek keuangan dan non keuangan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas tunggal presiden sebagai pemegang kekuasaan negara untuk tujuan bernegara. Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 18

Peran BPKP dalam Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara (Inpres 4/2011) Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadual dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah 19

Contoh Peran Konsultatif yang pernah dilakukan BPKP

Jasa Konsultatif BPKP Pemberian Nasihat Kajian atas Pengelolaan PNBP Kajian atas Dana Hibah Kajian atas Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gas Bumi

Jasa Konsultatif BPKP Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi SPIP dan Diklat SPIP Good Corporate Governance (GCG) Manajemen Risiko (MR) Key Performance Indicator (KPI) Audit Berbasis Manajemen Risiko (ABMR) Fraud Control Plan (FCP) Akuntansi Keuangan Daerah, dll

Jasa Konsultatif BPKP Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Instansi Pemerintah hingga mendapat opini WDP dan WTP Penyusunan Laporan Keuangan K/L agar K/L dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan penyampaian tepat waktu Asistensi Penyusunan infrastruktur GCG Penyusunan Pedoman Perilaku Penerapan GCG Pendampingan Proses pengadaan barang dan jasa Pendampingan dan monitoring pembangunan beberapa proyek Pengadaan sistem di SKPD

Jasa Konsultatif BPKP Jasa Campuran Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh BUMN Kegiatan identifikasi, pengukuran dan pemetaan risiko dan memberikan usulan pengelolaan risiko pada BUMN yang terkait dengan kewajiban publiknya untuk mendistribusikan produk yang dihasilkannya Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan instansi penegak hukum seperti kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan Pengadilan

Contoh Peran Assurance yang pernah dilakukan BPKP

Jasa Assurance BPKP Audit Audit Keuangan Audit atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri Audit Kinerja Audit Kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Audit Kinerja PNPM Mandiri Pedesaan/Perkotaan, dll Audit Tujuan Tertentu Optimalisasi Penerimaan Negara: Pajak, Bea Cukai, dan PNBP Audit Pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Audit Kontraktor Kerjasama (KKKS) di bidang Migas Audit Investigasi Kasus Berindikasi TPK

Jasa Assurance BPKP Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemda Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dana Dekonsentrasi Pengelolaan Program pada Kementerian/Lembaga Kinerja Layanan Pemda LAKIP Pemda Laporan Penyelenggaraan PEMDA Penyusunan dan Penetapan APBD

Jasa Assurance BPKP Reviu Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Laporan Keuangan K/L

Menjalin Kerja Sama BPKP

Kinerja Kerjasama Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara No Uraian K/L Pemda Jumlah 1 Jumlah K/L/Pemda 75 523 598 2 Jumlah K/L/Pemda yang menandatangani MOU dengan BPKP 20 442 462 3 Jumlah K/L/Pemda yang diasistensi oleh BPKP 318 338 4 Jumlah Pemda yang Menggunakan SIMDA BPKP - 273 5 Jumlah K/L/Pemda yang diasistensi BPKP yang memperoleh opini minimal WDP 17 242 259   Jumlah K/L/Pemda yang diasistensi BPKP yang memperoleh opini WTP 13 18 Jumlah K/L/Pemda yang diasistensi BPKP yang memperoleh opini WDP 12 229 241

Manfaat Kerjasama BPKP Instansi Pemerintah mendapat bimbingan teknis untuk dapat mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan yang terkini Service after sales lebih terjaga karena BPKP akan selalu mendampingi setelah pelaksanaan kegiatan selesai Jenis kegiatan kerjasama sesuai kebutuhan instansi pemerintah karena bentuk layanan BPKP fleksibel (customized)

TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id email: humas@bpkp.go.id . 32 32