Diskusi Kelompok IV DinKes Prop. DKI Jakarta DinKes Prop. Sulteng DinKes Prop. Sumatera Barat DinKes Prop.Sumatera Utara DinKes Prop. Jatim.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Bandung, 14 September MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN DOKTER GIGI Oleh : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
MONITORING DAN EVALUASI MTKI – MTKP 2012 Oleh : Divisi Evaluasi MTKI.
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
KEMITRAAN BAPELKES SALAMAN
Kompetensi pengembangan yang dilatih dalam tiap tahap 1 Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan.
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
HASIL DISKUSI KELOMPOK PTK PAUD
PRAKTIK KEPERAWATAN.
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
{PROFIL SDMK PROVINSI}
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
Up Date Terbaru Peraturan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
INFORMASI PELATIHAN SMP
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
S1 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN JAKARTA 2019.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

Diskusi Kelompok IV DinKes Prop. DKI Jakarta DinKes Prop. Sulteng DinKes Prop. Sumatera Barat DinKes Prop.Sumatera Utara DinKes Prop. Jatim

Pengelolaan SDM Kes FungsiPusatPropinsiKabupaten/kotaLokasiKeterangan PerencananPenentuan Metode Diatur oleh pergub, contoh di SulTeng Pelatihan TOT-Pelatihan-Penyusun dokumen perencanaan Bapelkes - Dibahas di Tim KFPTK untuk produksi dan pendayagunaan Mengusulkan hasil perencanaan ke Tim KFTPK Propinsi Standard SDM di Fasyankes PenetapanSupervisiMelaksanakan Pemenuhan CPNS/P3K/ Penugasan Khusus Advokasi ke Menpan untuk mendapatkan formasi CPNS/P3K/ Penugasan Khusus Mengusulkan formasi CPNS/P3K/ Penugasan Khusus ke Menpan Mengusulkan formasi CPNS/P3K/ Penugasan Khusus ke Men Penugasan Khusus perlu diatur dengan permenkes Kerjasama Propinsi dengan Fakultas Kedokteran (contoh sulteng dengan Universitas Udayana)

FungsiPusatPropinsiKabupaten/kotaLokasiKeterangan Penempatan /Realokasi Penempatan sesuai formasi di masing- masing faskes Penugasan tenaga Khusus daerah terpencil sangat terpencil dan tidak diminati Penugasan tenaga khusus oleh propinsi ke kabupaten/kota yang SDM Kes-nya tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Menerima tenaga Khusus daerah terpencil sangat terpencil dan tidak diminati Pengembanga n Standard Kompetensi Melaksanakan BapelkesAnggaran APBN melalui dana dekonsentrasi, daerah dengan APBD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pembinaan, pengawasan, Monev Perizinan Registrasi dan penerbitan STR Pendataan dan Penerimaan berkas Penerbitan Izin SIP Melibatkan diri dalam pengawasan TK asing bid Kesehatan (contoh DKI) Sistem Informasi Membuat SistemMelaksanakan Pusat Menyediakan anggaran melalui dekonsentrasi