INOVASI MUSRENA; PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER Oleh: Hj. ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE (Wakil Walikota Banda Aceh) Disampaikan pada Acara Seminar Sosialisasi Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2013, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2013

Banda Aceh Luas Wilayah : 61,36 km² Kependudukan Jumlah Penduduk : 259.563 Jiwa (Sept. 2013) Laki-laki : 134.259 Perempuan : 125.304 Pemerintahan Jumlah Kecamatan : 9 Kemukiman : 17 Jumlah Gampong /Desa : 90

Komposisi Penduduk Kota Banda Aceh menurut Gender (Sept. 2013)

Visi: “Banda Aceh Model Kota Madani” Misi: Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Memperkuat ekonomi kerakyatan. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.  

MUSRENBANG (Perempuan termarginalkan ) Keterlibatan Perempuan < 20% Calon legislatif Perempuan <10% Posisi Pengambil Kebijakan dari perempuan masih kurang Partisipasi Perempuan bersifat pasif (hanya unsur PKK)

Landasan Hukum UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas khususnya Bab VIII tentang kedudukan dan kualitas hidup perempuan. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan pembangunan Nasional. UU RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada: ps. 75 tentang keterwakilan perempuan dan Partai politik lokal, ps.138 tentang perempuan dan pembentukan MPU, ps 154 tentang perempuan dan perekonomian, ps.215 tentang perempuan dan pendidikan, ps.231 tentang perempuan dan anak dan HAM. Peraturan Walikota Banda Aceh No 52 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena)

TUJUAN MUSRENA 6 Mendorong Percepatan PUG 1 Wadah komunikasi perempuan 2 Ajang pembelajaran dan peningkatan kapasitas perempuan (capacity building) 3 Untuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 4 Mendorong Percepatan Pencapaian Target RPJM 2012-2017 5 Komitmen Pemerintah CEDAW (Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) 6 Mendorong Percepatan PUG

Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJMD Rancangan Awal RKPD Prioritas pemb, Pagu indiakatif berdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja RKPD Ahir RKPD RKA- SKPD RAPBD Renstra Renja Renja SKPD Forum SKPD/integrasi RKPD Prov MUSRENBANG/ MUSRENA Kecamatan MUSRENBANG Desa/Kel. Musrenbang/ Musrena RKPD/ Penetapan KUA & PPAS PROV MUSRENBANGNAS Jan Feb. Feb/Mar Mar Apr Mei Agt RKP Jun Okt Pokok-pokok Pikiran DPRD

ALUR MUSRENA Monitoring: TK KECAMATAN: MUSRENA Kecamatan (1 hari) TK KOTA: MUSRENBANG Monitoring: WDC melakukan monitoring program responsif gender &Gender Mainstreaming FORUM SKPD: Penggabungan hasil Forum Integrasi dengan Program SKPD TK KECAMATAN: MUSRENA Kecamatan (1 hari) TK GAMPONG/DESA: Pemilihan Perwakilan

Manfaat MUSRENA Memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang responsif gender Menampung aspirasi spesifik kaum perempuan Memberikan akses yang luas kepada kaum perempuan Menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Salah satu jawaban peningkatan pemberdayaan perempuan Calon Legislatif perempuan pada PEMILU Legislatif 2014 mencapai 41 %, melebihi kuota nasional (30 %)

Peran Serta Perempuan Before & After MUSRENA a. 1 org Ketua PKK Kecamatan 1 org Anggota DPRK 1 org Fasilitator Utama 2 org Fasilitator Pendamping 2 org perwakilan tiap gampong 1 org Ketua PKK kecamatan 1 org perwakilan tiap SKPD terkait 6 org tim Monitoring dan Evaluasi

Usulan Program MUSRENA Tahun. 2010-2013

Semua daerah termasuk kategori kurang responsif gender, kecuali Kota Banda Aceh... Skor Sangat Responsif 89,4 - 100 Responsif 71,4 - 89,3 Cukup Responsif 57,2 - 71,3 kurang Responsif 0 - 57,1

Tiga posisi terbawah juga diduduki kabupaten di Aceh Indeks Keseluruhan KiPAD – hanya Kota Banda Aceh yang masuk kategori “cukup baik” Tiga posisi terbawah juga diduduki kabupaten di Aceh Kategori Skor Sangat Baik 85,9 - 100 Baik 69,6 - 85,8 Cukup Baik 52,4 - 69,5 kurang Baik 0 - 52,3

Capaian Prestasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 5 Tahun Terakhir : Anugerah ICT Pura Kategori Utama (2011) “Gender Awareness” dari Pemerintah German (2008) Innovative Government Award (2011, 2012) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (2008,2009,2010, 2011) IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 4,61 (2010) Penghargaan LAKIP Tepat Waktu (2008,2009,2010) Piagam Citra Pelayanan Prima (2008) Anugerah Piala Adipura (2009,2010, 2012) Anugerah Wahana Tata Nugraha (2011, 2012) LPSE Berprestasi Kategori Motivator (2011) Juara I Nasional PKPD-PU Bidang Penataan Ruang (2011) Juara II Nasional PKPD-PU Bidang Bina Marga (2011) Piala Citra Abdi Negara (2009) Piagam Pelayanan Publik Terbaik dari Pemerintah Aceh (2010) MDGs Award dari Merto TV (2010) Nilai Tertinggi UN Tingkat Nasional (2010) Inovasi MUSRENA menjadi Best Practice – APEKSI (2011) Termasuk Kota yang masuk kategori “Cukup Partisipatif” dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Survei USAID (Mei–2012) Kota yang “Cukup Responsif Gender” berdasarkan Survei FITRA (2012) Piala Adiwiyata 2012 Pelayanan Publik kemudahan dalam berusaha

Menerima Penghargaan Innovative Government Award Tahun 2012

Arahan Dalam Musrena

Penentuan Skala Prioritas Musrena

Musrena di Kecamatan

Gedung Balee Inong

Para Ketua Balee Inong

“Pekerja Perempuan Daur Ulang Plastik”

Daur Ulang Sampah Rumah Tangga

Perempuan Jual “Ranueb”

JAZAKALLAH ALHAMDULILLAH