BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Advertisements

PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT

TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010

KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI

PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.

PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.

DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT

SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.

PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP

PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK

PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK

UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.

PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Hotel Ambhara, 27 Februari 2014

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.

PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017

IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.

MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR

OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA

Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018

EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN

PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA

PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL

Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

Transcript presentasi:

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si. (KABID ILMEA)

ARAH KEBIJAKAN INDUSTRI SECARA NASIONAL (PERPRES N0. 28 TAHUN 2008) 1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA MELALUI FASILITASI PEMBANGUNAN 13 KAWASAN INDUSTRI & 22 SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI DENGAN TARGET PENAMBAHAN SEBESAR 9 RIBU USAHA INDUSTRI BERSKALA BESAR & SEDANG, DMN 50% TUMBUH DI LUAR JAWA, SERTA 20 RIBU UNIT INDUSTRI KECIL DGN MENDORONG INVESTASI UNTUK INDUSTRI 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS, KHUSUSNYA PENINGKATAN NILAI EKSPOR & NILAI TAMBAH MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI TEKNIS

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustri Logam dasar, fero dan non fero, mesin, peralatan rekayasa, dan rancang bangun serta tekstil, elektronik dan aneka dan tugas pembantuan. MENURUT PERGUB SU NO. 41 TAHUN 2012 SEKSI LOGAM DASAR FERO DAN NON FERO SEKSI MESIN PERALATAN REKAYASA DAN RANCANGAN BANGUNAN SEKSI TEKSTIL, ELEKTRONIKA DAN ANEKA

FUNGSI BIDANG ILMEA Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Penyelenggara penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas

FUNGSI BIDANG ILMEA Penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Penyelenggaraan pembinaan iklim usaha dan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar yang ditetapkan

2. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Realisasi Kegiatan ILMEA 2014 (SUMBER DANA APBD) 1. PROGRAM PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN : PEMBINAAN WAJIB SNI – KOMODITI ILMEA Rp. 44.920.000 (ANGGARAN Rp. 45.000.000,- EFESIENSI BIAYA PERJALANAN DINAS Rp. 80.000,-) 2. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI * PENGEMBANGAN DESA BINAAN MELALUI SARANA USAHA DAN PELATIHAN (Rp. 20.200.000,-) (ANGGARAN Rp. 132.470.000,- KEBIJAKAN EFESIENSI ANGGARAN SEBESAR Rp. 112.270.000.-) * SOSIALISASI TENTANG RENCENA AKSI DAERAH (RAD) GAS RUMAH KACA Rp. 35. 150.000,- (ANGGARAN Rp. 39.350.000,- EFESIENSI BIAYA PERJALANAN DINAS Rp. 4.200.000,-

3. PROGRAM PERSAINGAN USAHA KEGIATAN PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TINGKAT PROVINSI (KABUPATEN SIMALUNGUN) DAN TINGKAT NASIONAL DI SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) RP.93.140.900,- (ANGGARAN Rp. 94.680.000,- EFESIENSI BIAYA PERJALANAN DINAS Rp. 1.540.000.-) REALISASI KEGIATAN BELANJA LANGSUNG ALOKASI BIAYA : Rp. 311.500.000,- REALISASI KEUANGAN : Rp. 193.410.000,- (62,09%) SISA ANGGARAN : Rp. 118.542.090,- (37,91%)

PROGRAM 2015 1. PROGRAM PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rp. 49.750.000,- (Pembinaan Wajib SNI) 2. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Rp. ,- 3. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI RP. 39.280.000,- (Sosialisasi tentang RAD Gas Rumah Kaca)

PROGRAM 2015 4. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI a. Pengembangan Desa Binaan Melalui Pengadaan Sarana Usaha dan Pelatihannya Rp. 103.600.000,- b. Keikutsertaan dan Pengadaan Barang-Barang Untuk Pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional Rp. 82.970.000,- c. Peningkatan Ketrampilan Pembuat/Pencetak Batu Bata Rp.94.070.000,-

PERMASALAHAN MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA PROVINSI SUMATERA UTARA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL OLEH KARENA TIDAK TERSEDIANYA INFORMASI JUMLAH ATAU/DATA PERUSAHAAN YANG UPDATE SETIAP TAHUN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PROVINSI KURANG BERSINERJI OLEH KARENA KETERBATASAN ANGGARAN DAN KOORDINASI USULAN PROGRAM KEGIATAN YANG BELUM OPTIMAL. KOORDINASI KEGIATAN PENGAWASAN PRODUK ILMEA ILEGAL, WAJIB SNI DAN TIDAK LAYAK BEREDAR BELUM DAPAT DILAKSNAKAN DENGAN BAIK OLEH KARENA KURANGNYA TENAGA PPNS DAN PPBJ SERTA KURANGNYA KOORDINASI DIANTARA BIDANG-BIDANG KURANGNYA FASILITAS KANTOR/RUANGAN YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP OPERASIONAL KEGIATAN.

STRATEGI 1. PENYUSUNAN DATABASE INDUSTRI LOGAM MESIN ANEKA MELALUI KOORDINASI PENDATAAN DENGAN KAB/KOTA, SERTA MENGADAKAN KEGIATAN EVALUASI PENDATAAN ILMEA PADA TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA DIPEROLEH DATA ILMEA YANG AKURAT MELALUI USULAN KEGIATAN PADA APBN DAN APBD) MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT/ STAKEHOLDER UNTUK PENCAPAIAN PROGRAM TERKAIT, BAIK DI TINGKAT PROVINSI MAUPUN DENGAN KAB/KOTA (KOORDINASI KEGIATAN PADA MUSREMBANG) UPAYA PENINGKATAN JUMLAH TENAGA PENGAWAS MELALUI PENGYUSULAN PENDIDIKAN UNTUK PPNS DAN PPBJ BAIK MELALUI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN MAUPUN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KOORDINASI PENINGKATAN FASILITAS KEGIATAN ILMEA DENGAN SEKRETARIAT DAN BIDANG-BIDANG TERKAIT.

TERIMA KASIH