PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN
Peraturan LPJK Nasional tentang Registrasi Usaha Penyedia Jasa Konstruksi “Sosialisasi Peraturan Registrasi & Persyaratan Asosiasi VVA” Pekanbaru,
PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU
REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA TAHUN MELALUI STI - GAPENSI (KTA – ONLINE)
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS KEUANGAN
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
SOSIALISASI PERUNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA
Pengelolaan Dana Hibah
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
DIKLAT ASESOR BAP-S/M PROVINSI JATIM
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Grha LPJK Nasional, 9 Februari 2009 DISAMPAIKAN OLEH
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN RE-SERTIFIKASI
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
Surat Pemberitahuan (SPT)
PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN RE-SERTIFIKASI
Dokumen Usulan Penilaian Angka Kredit DUPAK
Perbendaharaan Negara
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
ALUR PELAYANAN PERIZINAN HILIR MIGAS MELALUI APLIKASI
Pendaftaran Hak Cipta Online
SERTIFIKASI HALAL PRODUK
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
LPJK Nasional Jl. Wijaya I No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pengembangan SIKI Baru & Sertifikat Digital.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU Disampaikan pada : Pelatihan Petugas Verifikator Validator LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD Gedung Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Mekanisme Sertifikasi Permohonan SBU Mekanisme sertifikasi usaha jasa konstruksi terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu : Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen permohonan, Penelitian kelengkapan isi dan substansi setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan “verifikasi”, Pemeriksaan keabsahan setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan “validasi” Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi terhadap permohonan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. Kegiatan 1,2, dan 3 merupakan tanggung jawab asosiasi dalam menfasilitasi permohonan SBU anggotanya , dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh “PETUGAS VERIFIKATOR DAN VALIDATOR”

Diagram alir Sertifkasi SBU BUJK mengajukan permohonan SBU Pemeriksaan kelengkapan berkas Tidak lengkap di kembalikan setelah diberi catatan. Penelitian kelengkapan isi dan substansi berkas selanjutnya disebut “verifikasi” Tidak sesuai isi dan substansi di kembalikan setelah diberi catatan. Penelitian kebsahan setiap isi dan substansi berkas selanjutnya disebut “validasi” Tidak sesuai kriteria “validasi” di kembalikan setelah diberi catatan. Penilaiain kelayakan klasifikasi dan kualifkasi Penilaian yang tidak sesuai kembali ke BU  Registrasi

Kelengkapan Berkas Dokumen Permohonan

Kriteria “Tersedia (ADA)” pada Checklist Berkas bentuk surat dan formulir Menggunakan format yang dipersyaratkan. Terisi data Tertera data Tempat, tanggal dan ditandatangani oleh direksi BU Menggunakan kop surat BU bila dipersyaratkan. Berkas Lampiran Masa berlaku dokumen belum kadaluarsa kecuali SBU. Data dalam berkas tidak di coret atau dirubah. Tertera data tempat, tanggal dan ditandatangani oleh lembaga berwenang Menggunakan kop surat dari lembaga penerbit . Klarifikasi Berkas Dapat diminta menunjukkan dokumen asli. Bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke kantor Badan Usaha

PENGETIAN VERIFIKASI - VALIDASI Verifikasi adalah pemeriksaan, penelitian dan pengujuan akurasi dan ketepatan semua data yang dipersyaratkan dan tertera pada suatu berkas atau dokumen yang kemudian menjadi objek pengujian dalam validasi. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian keabsahan , melalui tata cara kriteria pembuktian yang sesuai pada Obyek data yang diperoleh dari hasil verifikasi. Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa memenuhi persyartan peraturan dn perundang-undangan. Verifikasi – validasi suatu berkas mempunyai data telusur dengan berkas lainnya dalam suatu dokumen, dan bila tidak ditemukan serta diperlukan pembuktian dapat di konfirmasikan kepada lembaga atau pihak terkait.

Metode Validasi Face Validity (validitas tampang), kesesuaian persyartan validasi dengan data yang akan divalidasi. Misalnya surat permohonan SBU sudah diatur bentuk dan isinya. Logical Validity (validitas konstruksi),ketepatan logika antara data berkas dengan persyaratan, misalnya AD BU memperoleh pengesahan dalam 3 kurun waktu tiga bulan. Factorial Validity (statistical validasity), berkas yang diteliti mencakup keseluruhan data yang dipersyaratkan. Misalnya kontrak pekerjaan. Content Validity (validasi isi), Data yang divalidasi harus sesuai dengan persyaratan yang sudah berlaku di seluruh Indonesia, misalnya neraca dan laporan keuangan. Emperical Validity (validitas empirik), dilakukan mengukur derajad kesesuaian data dengan keadaan yang sebenarnya.

Verifikasi – Validasi Berkas Permohonan SBU Dokumen Permohonan SBU yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK yang wajib memalui proses verifikasi validasi mencakup : Berkas Adminstrasi Badan Usaha Berkas Keuangan Badan Usaha. Berkas SDM Badan Usaha. Berkas Pengalaman Pekerjaan.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Masukan untuk perbaikan disampaikan melalui : ruslanrivai@gmail.com