PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DATA PROFIL INSTALASI FARMASI SELURUH INDONESIA Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan Pada Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2014 Yogyakarta, 4 – 7 Juni 2014

PENATAAN SIKLUS PENGELOLAAN OBAT & VAKSIN *) FORNAS e-CATALOGUE FORNAS GPP e-PURCHASING GDP GSP *) Management Sciences for Health

Tujuan Pengelolaan Obat Menyediakan obat dengan jenis, jumlah, waktu dan cara yang tepat dan efisien yg dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan disetiap unit pelayanan kesehatan Memastikan obat yang tersedia dan digunakan adalah obat yang aman, bermanfaat dan bermutu Meningkatkan penerimaan dan kredibilitas fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penyediaan dan pelayanan obat yang baik dan pemakaian pasien yang taat

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR (2013) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 85 90 95 100 82 87 92,85 96,93 Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 60 65 70 75 - 82,80 85,49 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar 32,8 71 71,63 79,48 Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin Target tahun 2013 95 % sedangkan target ini dibagi menjadi target antara B04 berupa tersusunnya21 paket pengadaan obat program, B04 25 % dan B09 75 % Persentase Penggunaan Obat generik dihitung kumulatiftarget 2013 75 % Persentase IFK sesuai Standar juga kumulatif target 2013 75 %

Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Perubahan Peraturan Menkes Tentang Harga Obat Generik Kebijakan Rasionalisasi Harga Obat Generik Tujuan : Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat Bentuk : Penurunan Harga ▪ Penggabungan Dua Item Kenaikan Harga ▪ Kemasan Baru Harga Tidak Berubah Penambahan item Obat Pengeluaran Item Obat Perubahan Peraturan Menkes Tentang Harga Obat Generik Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah Item Total 453 499 498 535 Item Turun Harga 13 327 Item Naik Harga 432 170 Item Harga Tetap 495 Item Baru 54 1 Item Keluar 8 3 Dua Item jadi satu Kemasan Baru 40

2. Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin

3. Penggunaan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Pemerintah

Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan

Penilaian Instalasi Farmasi SDM (40%) Penanggungjawab Perbandingan SDM Peningkatan SDM Sarana & Prasarana (40%) Struktur Organisasi Luas Tanah Luas Bangunan Status Gedung Sarana Pengaman Sarana Penyimpanan & Distribusi Sarana Administrasi Anggaran & Biaya Operasional (20%) Biaya Operasional Penggunaan Biaya Operasional Anggaran Perkapita 2 1 3

DATA PERSENTASE IFK TAHUN 2010 s.d 2013

1. Struktur Organisasi IFK

2. Sumber Daya Manusia Pengelola IFK 2012 2013

3. Sarana Penyimpanan IFK

2012 2013

2012 2013

4. Sarana Pengamanan IFK

5. Sarana Distribusi IFK

6. Sarana Penunjang IFK

7. Sarana Administrasi IFK

4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian No Provinsi Alokasi 2010 2011 2012 2013 1. Aceh 28.493.800.000 29.329.000.000 32.529.180.000 40.900.030.000 2. Sumatera Utara 59.314.600.000 73.265.000.000 72.450.220.000 69.154.430.000 3. Sumatera Barat 28.176.700.000 24.771.200.000 24.362.550.000 33.811.180.000 4. Riau 10.212.000.000 2.536.800.000 3.854.250.000 5. Kepulauan Riau 4.212.400.000 6.774.700.000 8.337.420.000 7.446.480.000 6. Jambi 12.750.900.000 14.726.000.000 14.481.020.000 14.572.710.000 7. Sumatera Selatan 20.731.300.000 26.148.000.000 25.292.620.000 30.515.690.000 8. Bangka Belitung 4.114.200.000 6.522.500.000 8.051.320.000 8.801.080.000 9. Bengkulu 12.103.200.000 14.368.400.000 11.712.010.000 13.550.510.000 10. Lampung 32.507.100.000 41.331.600.000 43.512.560.000 39.212.160.000 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 179.901.500.000 147.868.900.000 169.329.430.000 132.957.520.000 13. Banten 39.213.900.000 35.665.800.000 43.082.230.000 22.763.850.000 14. Jawa Tengah 151.655.600.000 149.392.200.000 117.766.590.000 104.595.290.000 15. DI.Yogyakarta 13.869.700.000 10.249.600.000 7.811.460.000 10.894.720.000 16. Jawa Timur 166.802.400.000 145.463.500.000 140.261.750.000 118.352.710.000 17. Kalimantan Barat 21.205.800.000 25.882.000.000 28.433.890.000 30.843.200.000 18. Kalimantan Tengah 4.602.300.000 10.217.600.000 9.090.120.000 12.391.510.000 19. Kalimantan Selatan 11.827.300.000 5.369.300.000 11.232.800.000 9.767.350.000 20. Kalimantan Timur 981.100.000 5.895.300.000 5.726.940.000 4.106.530.000 21. Sulawesi Utara 22.115.500.000 26.568.100.000 24.069.890.000 23.347.370.000 22. Gorontalo 8.038.100.000 7.311.400.000 7.869.930.000 11.971.500.000 23. Sulawesi Tengah 9.581.600.000 15.978.900.000 15.934.160.000 16.847.570.000 24. Sulawesi Selatan 38.527.500.000 41.224.100.000 40.848.150.000 46.452.960.000 25. Sulawesi Barat 4.874.100.000 8.031.100.000 10.369.320.000 9.947.670.000 26. Sulawesi Tenggara 20.253.310.000 27. Bali 16.646.200.000 15.616.100.000 19.622.980.000 12.411.020.000 28. Nusa Tenggara Barat 23.658.200.000 19.616.400.000 21.025.710.000 18.937.800.000 29. Nusa Tenggara Timur 28.201.500.000 37.019.600.000 38.251.920.000 41.843.520.000 30. Maluku 4.287.900.000 20.433.300.000 18.914.260.000 24.601.280.000 31. Maluku Utara 4.605.200.000 11.304.100.000 12.721.430.000 17.838.720.000 32. Papua 25.467.300.000 89.758.200.000 81.867.190.000 121.635.310.000 33. Papua Barat 776.700.000 15.947.500.000 17.007.210.000 26.105.770.000 Total : 1.000.000.000.000 1.100.685.000.000

4. Realokasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012 Tahun 2013 PROVINSI   KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN SUMUT 1 Kota Padangsidimpuan 1.050.000.000 Rehabilitasi IF 2 Kota Gunung Sitoli 4.055.000.000 Pembangunan Baru IF SUMBAR 3 Kabupaten Tanah Datar 429.704.436 4 Kabupaten Padang Pariaman 545.454.545 RIAU 5 Kabupaten Siak 2.800.000 BENGKULU 6 Kabupaten Kaur 299.831.818 7 Kota Bengkulu 479.729.000 8 Kabupaten Mukomuko 300.000.00 9 Kabupaten Lebong 465.912.000 LAMPUNG 10 Kabupaten Lampung Tengah 1.000.000.000 JABAR 11 Kabupaten Garut 181.818.182 12 Kabupaten Subang 300.000.000 13 Kabupaten Majalengka 560.018.181 JATENG 14 Kabupaten Pemalang 935.769.000 15 Kota Semarang 296.000.000 16 Kabupaten Kendal 1.090.908.050 JATIM 17 Kabupaten Blitar 406.594.980 18 Kabupaten Nganjuk 15.000.000 NTT 19 Kota Kupang 572.727.273 20 Kabupaten Nagekeo 397.840.000 KALSEL 21 Kabupaten Hulu Sungai Utara 600.000.000 SULUT 22 Kabupaten Kepulauan Sangihe 2.552.533.636 23 Kota Tomohon 500.000.00 TOTAL 18,805,841,101 PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN SUMBAR 1 Kota Pariaman 976.363.636 Rehabilitasi IF   2 Kota Payakumbuh 374.976.982 JAMBI 3 Kabupaten Batanghari 649.411.700 BABEL 4 Kabupaten Bangka 454.545.000 5 Kabupaten Bangka Tengah 1.355.220.000 Pembangunan Baru IF BENGKULU 6 Kabupaten Seluma 150.000.000 JABAR 7 Kabupaten Bekasi 1.359.600.000 8 Kabupaten Cirebon 198.859.000 9 Kabupaten Purwakarta 2.323.000.000 10 Kabupaten Subang 300.000.000 JATENG 11 Kabupaten Demak 577.266.000 12 Kabupaten Mojokerto 448.082.000 13 Kabupaten Pemalang 1.590.089.282 14 Kabupaten Purworejo 15 Kota Semarang 950.000.000 16 Kabupaten Wonogiri 850.000.000 JATIM 17 Kabupaten Banyuwangi 1.339.111.500 BALI 18 Kabupaten Bandung 2.076.000.000 19 Kabupaten Buleleng 1.100.000.000 KALBAR 20 Kabupaten Landak 900.000.000 KALSEL 21 Kabupaten Banjar 340.000.000 KALTIM 22 Kota Samarinda 1.200.000.000 SULUT 23 Kabupaten Bolaang Mongondow 856.075.909 24 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 306.654.545 25 Kota Manado 84.000.000 SULTENG 26 Kabupaten Donggala 1.123.600.000 SULTRA 27 Kabupaten Konawe Utara 294.642.945 SULBAR 28 Kabupaten Mamuju Utara 663.590.000 MALUKU 29 Kota Tual 100.000.000 PAPUA 30 Kabupaten Lanny Jaya 3.000.000.000 TOTAL 26.389.170.499

Tahun 2013 PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN ACEH 1   KAB/KOTA JUMLAH JENIS PEMBANGUNAN ACEH 1 Kota Subulussalam 327,800,000 Sarana Pendukung 2 Kabupaten Aceh Besar 297,187,720 SUMUT 3 Kota Padangsidimpuan 205,000,000 4 Kota Tebing Tinggi 721,288,000 SUMBAR 5 Kabupaten Tanah Datar 1,061,590,045 6 Kabupaten Padang Pariaman 45,454,545 7 Kabupaten Dharmasraya 378,000,000 8 Kota Solok 182,380,000 9 Kabupaten Solok 126,759,600 10 Kota Payakumbuh 83,000,000 RIAU 11 Kabupaten Siak 443,500,000 BENGKULU 12 Kabupaten Kaur 144,400,000 13 Kota Bengkulu 216,320,000 14 Kabupaten Mukomuko 18,727,500 15 Kabupaten Seluma 580,000,000 LAMPUNG 16 Kabupaten Tanggamus 135,200,000 17 Kabupaten Lampung Selatan 340,000,000 18 Kabupaten Pesawaran 80,000,000 JABAR 19 Kabupaten Garut 454,545,455 20 Kabupaten Majalengka 272,727,272 21 Kota Bogor 64,032,500 JATENG 22 Kabupaten Pemalang 484,231,000 23 Kota Semarang 116,955,131 24 Kabupaten Kendal 454,546,500 25 Kab. Purbalingga 23,000,000 26 Kabupaten Jepara 76,500,000 JATIM 27 Kabupaten Blitar 216,643,900 28 Kabupaten Nganjuk 131,000,000 29 Kabupaten Tulungagung 140,813,000 30 Kota Batu 209,272,727 NTB 31 Kota Mataram 250,000,000 NTT 32 Kota Kupang 68,181,818 KALSEL 33 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 255,423,025 KALBAR 34 Kabupaten Ketapang 596,709,954 SULUT 35 Kabupaten Bolaang Mongondow 603,459,999 SULTENG 36 Kabupaten Sigi 372,200,000 SULSEL 37 Kabupaten Toraja Utara 117,840,000 SULTRA 38 Kabupaten Konawe 246,126,963 39 Kabupaten Buton Utara 400,000,000 MALUKU 40 Kota Tual 854,457,977 MALUKU UTARA 41 Kabupaten Halmahera Timur 913,160,909 TOTAL 12,708,435,540

C. Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi di Provinsi/Kab/Kota

Jabatan Dan Asal Instansi Pemenang Tenaga Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2012 Nama Jabatan Dan Asal Instansi Penilaian Individu Penilaian Institusi Nilai Akhir Penguasan Kompetensi Kinerja Lola Obat Porto Folio 1. Dra. Lusia Ang, Apt Pengelola IF Provinsi Papua 40 33.63 12 88.75 86.57 2. Sri Winarni, S.Si., Apt., M.Kes Ka. UPTD IF Kab. Sleman 38.50 35.16 8.5 90.07 84.53 3. Arwis, S.Si., M.M.Kes., Apt. Ka. UPTD IF Kab. Bulukumba 40.00 34.33 10.50 79.73 83.30 1 2 3

Pemenang Tenaga Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2013 NAMA JABATAN DAN ASAL INSTANSI PENILAIAN INDIVIDU PENILAIAN INSTITUSI NILAI AKHIR PENGUASAAN KOMPETENSI KINERJA LOLA OBAT PORTOFOLIO 1. Decky Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala Seksi Obat dan Napza IF Dinkes Provinsi Lampung 39.00 30.992 6.00 72.63 148.62 2. Dra. Helmi Rahayu, Apt Ka. UPTD IF Dinkes Kota Semarang 37.00 17.20 5.00 92.37 151.57 3. Hj. Renny Haslinda, S.Si., Apt Ka. UPTD IF Dinkes Kab. Tapin 18.50 37.392 2.00 91.50 149.39 1 2 3

D. Pemanfaatan Data Profil Instalasi Farmasi 1. Dasar Pogram Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes. 2. Dasar untuk mengalokasikan dan Realokasi dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Dasar untuk mengalokasikan dana Dekonsentrasi 4. Dasar untuk melakukan Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi di Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengelolaan Obat kab-Kota