DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
BAB 02 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & PENCATATAN BERPASANGAN
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
MONITORING PINJAMAN BUMN/PT
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Suku ke- n barisan aritmatika
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
LABA DITAHAN Chapter 15b.
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
FE/D3 Man Keuangan Dan Perbankan UNIVERSITAS MAHAMMADIYAH MALANG
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
Jurnal Khusus Standar Kompetensi: Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi Dasar: Mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus Indikator.
Materi Kuliah Kalkulus II
Piutang Wesel/ Wesel Tagih (Notes Receivable)
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
BAB 3 BUNGA MAJEMUK.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
Luas Daerah ( Integral ).
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Tebing Tinggi, 29 Nopember AKUNTANSI DAN PELAPORAN Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
LABA DITAHAN Chapter 15b.
PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
KAS Materi 03.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
ITK-121 KALKULUS I 3 SKS Dicky Dermawan
Kompleksitas Waktu Asimptotik
JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Disampaikan pada acara :
Transcript presentasi:

EVALUASI REKONSILIASI OUTSTANDING PINJAMAN/PENERUSAN PINJAMAN SEMESTER I

DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman Peraturan Direktur Jenderal Nomor 8/PB/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tupoksi dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Tujuan Meningkatkan akurasi data dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BA Penerusan Pinjaman (BA 999.04) Semester I TA 2011; Pelaksanaan pendelegasian tugas rekonsiliasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan; Peningkatan peranan dan koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyampaian data outstanding pinjaman debitur posisi per 30 Juni 2011; Mencapai Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman (BA 999.04) yang akuntabel dan reliable;

Hasil Rekonsiliasi Telah diadakan rekonsiliasi outstanding pinjaman/penerusan pinjaman Semester I untuk Pinjaman Pemda dan PDAM di seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 11 s.d. 23 Juli 2011 Hasil dari Rekonsiliasi: telah dapat direkonsiliasi sebesar 78,9% No Debitur Hadir Tidak Hadir Jumlah (jutaan Rp) 1 BUMD 176 26 5.051,64 2 Pemda 125 47 833,34 Total 301 71 5.884,98

Tindak Lanjut Atas debitur yang tidak dapat hadir pada Rekonsiliasi telah dilakukan rekonsiliasi di lokasi debitur Telah dilakukan evaluasi atas rekonsiliasi outstanding Semester I dengan sample 15 Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Hasil Evaluasi No Uraian Usulan Tindak Lanjut 1 Bimtek Meningkatkan frekuensi dan memperdalam materi Bimtek dengan pendalaman materi dan teknis pelaksanaan dengan melibatkan pelaksana Melibatkan pelaksana 2 Koordinasi Meningkatkan koordinasi Koordinasi antar Dit SMI, Kanwil dan Debitur dengan membuat data base yang lebih baik 3 Sistem Penyempurnaan Sistem SLIM Dalam proses penyempurnaan sistem 4 Akses Mempercepat akses aplikasi Bekerjasama dengan Dit SP

Mapping Debitur No Kanwil Jumlah Debitur Jumlah Perjanjian 1 BANDA ACEH 7 12 2 MEDAN 16 27 3 PADANG 5 9 4 PEKANBARU JAMBI 6 PALEMBANG BANDAR LAMPUNG 11 8 BENGKULU PANGKALPINANG 10 SERANG JAKARTA BANDUNG 15 13 SEMARANG 14 YOGYAKARTA 18 24 SURABAYA PONTIANAK 17 PALANGKARAYA BANJARMASIN 19 SAMARINDA 20 DENPASAR 21 MATARAM 22 KUPANG 23 MAKASSAR PALU 25 KENDARI 26 GORONTALO MANADO 28 TERNATE 29 AMBON 30 JAYAPURA

Rencana Kerja Pendelegasian untuk rekonsiliasi dan penagihan akan dilaksanakan pada pinjaman yang jatuh tempo bulan mulai Januari 2012 Rekonsiliasi untuk pinjaman yang jatuh tempo bulan Januari dilaksanakan pada bulan Desember 2011 Rekonsiliasi outstanding pinjaman/penerusan pinjaman Semester II untuk penyusunan Laporan Keuangan BA Penerusan Pinjaman TA 2011 akan dilaksanakan pada bulan Januari 2012

Terima Kasih