Mengapa KAT harus diberdayakan ?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Team Teaching Manajemen Agribisnis
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
GOOD GOVERNANCE.
Perencanaan Tata Guna Lahan
Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM PAUD.
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
Oleh : Hana Pertiwi, M.Pd SELAMAT DATANG
Namo Buddhaya.
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Namo Buddhaya.
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PRANATA SOSIAL.
INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
TATA CARA PENGISIAN MATRIK RPJM-DESA.-
BIMBINGAN PSIKO-EDUKATIF DI SEKOLAH DASAR
BAGI HASIL TANAH ABSENTEE (Studi Kasus di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat)   Permasalahan penguasaan tanah (pemilikan dan penggarapan) pada  hakikatnya.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN KELUARGA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MEMBUDAYAKAN LITERASI DI INDONESIA
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
-Extension Institutions-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Transcript presentasi:

Mengapa KAT harus diberdayakan ? KAT sebagai bagian integral dari masyarakat memiliki potensi kebudayaan yang harus dikembangkan KAT memiliki keunikan/kekhasan tersendiri berkenaan dengan nilai-nilai budaya yang dimilikinya

Pendekatan Pemberdayaan KAT Memperhatikan nilai-nilai budaya setempat Memperhatikan daya dukung aspek kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik KAT Memperhatikan kebutuhan dasar (basic needs) KAT

Studi Kelayakan Permukiman KAT Fokus : Bagaimana standar kelayakan permukiman KAT sesuai dengan karakteristik yang inhern pada KAT sendiri? Lembaga-lembaga apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kelayakan permukiman KAT?

LINGKUP PEMBERDAYAAN Penataan perumahan dan permukiman Penataan administrasi kependudukan Penataan bidang keagamaan Pengenalan dan peningkatan dibidang pendidikan Pelayanan dan peningkatan kesehatan warga Peningkatan pendapatan warga Pelayanan usaha kesejahteraan sosial

Penataan kelayakan permukiman (1) Penataan perumahan dan permukiman Penataan prasarana dan sarana sosial, umum dan lingkungan

Penataan Administrasi Kependudukan (2) Pendataan/registrasi kependudukan Pembuatan KTP Pengenalan dan penataan administrasi pemerintahan

Penataan Bidang Keagamaan (3) Penataan/pembuatan prasarana dan sarana ibadah Pengenalan dan penerapan intensitas aktivitas keagamaan Pembinaan kerukunan kehidupan beragama

Pengenalan dan peningkatan bidang pendidikan (4) Pendidikan Dasar Kejar paket A dan B Bantuan sarana pendidikan bagi anak-anak warga KAT Bantuan beasiswa Pengembangan sistem pengetahuan dan pendidikan lokal Pemantapan bidang keterampilan tertentu.

Pelayanan dan peningkatan kesehatan warga (5) Pelayanan kesehatan dasar Penataan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Memelihara dan mengembangkan potensi pelayanan/sistem kesehatan lokal

Peningkatan pendapatan (6) Pengembangan tanaman pangan Pengembangan tanaman perkebunan Budidaya peternakan Budidaya perikanan Pengelolaan hasil panen Pengembangan Usaha Kelompok (KUBE) Pengenalan dan peningkatan sistem pemasaran hasil Pemanfaatan hasil

Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (7) Pendampingan sosial Perlindungan atas hak dan kewajiban warga: hak atas tanah, hak akan adat istiadat, hak akan hukum adat, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, perlindungan hak atas kehidupan yang baik, perlindungan anak. Fasilitasi pemberdayaan SDM Pelayanan sosial mencakup : penanganan masalah sosial baik individu, keluarga maupun masyarakat. Pembentukan dan pengembangan organisasi lokal, jaringan kerja dan pranata adat. Penguatan sistem ekonomi Peningkatan kaum perempuan Pembinaan generasi muda

Konsientisasi (proses penyadaran) (8) Peningkatan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran akan permasalahan yang dihadapi, pentingnya hidup sejahtera. Menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan serta kreativitas warga KAT Pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan sikap kemandirian Perlindungan sebagai upaya memelihara dan melindungi adat istiadat, budaya dan lingkungan sosial yang mendukung terlaksananya program pembangunan.