Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Advertisements

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDPT)
ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Februari 2013
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
STANDAR BAN PT.
KEBIJAKAN DITJEN DIKTI DALAM MEMPERSIAPKAN AKREDITASI PERGRUAN TINGGI ILLAH SAILAH DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN DIKTI-KEMDIKBUD.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
LAM-PTKes Tim Borang AIPDiKI.
PAPARAN KEPALA DINAS DIKMENTI PROVINSI DKI JAKARTA Disampaikan dalam : SEMINAR NASIONAL Diselenggarakan Oleh : ASOSIASI DOSEN INDONESIA dengan UNIVERSITAS.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
EVALUASI PELAKSANAAN & PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Penjaminan Mutu Pendidikan
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Kesinambungan SPMI dan SPME dalam Membangun Budaya Mutu Pendidikan Tinggi Intan Ahmad Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
Peran LAM-PTKes dalam Meningkatkan Mutu Program Studi Kesehatan
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
OLEH: SUYATNO, Ir. MKes. (Hp: / @suyatnoundip) 2017
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI TERKAIT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
ALUR PENERBITAN STRTTK
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
Pemanfaatan PD-Dikti oleh Ditjen. Belmawa
PTIPD Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Kesimpulan Sidang Komisi III
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Renstra Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UGM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Kebijakan Pendidikan Tinggi
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Implementasi Kebijakan
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Akreditasi Institusi.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Kedokteran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

VISI : untuk menghasilkan insan cerdas komprehensif Kementerian Pendidikan & Kebudayaan VISI : untuk menghasilkan insan cerdas komprehensif MISI : K KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN KUALITAS KESETARAAN KEPASTIAN melayani semua dengan amanah

FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun 2010-2014 ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 5 PRIORITAS PROGRAM INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT 5 PT Pendidikan AKADEMIK 4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI. SM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU 3 INTEGRASI & PEMBIASAAN SMP exploring – strengthening - empowering 2 PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN. SD TK PAUD Pendidikan KARAKTER 1 PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

KONSEP INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN – PELAYANAN DAN KERJASAMA ANTAR PROFESI KEDOKTERAN & KESEHATAN LAINNYA Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Memperkuat Sistem Kesehatan Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Kolaborasi Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang Optimal Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Pendidikan Inter-Profesi Sistem Pendidikan Reformasi Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL

Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Facilitating Empowering Enabling

Pendekatan Sistem Alur Pendidikan menuju Pelayanan Kedokteran INPUT Standar Pendidikan Standar Kompetensi Standar Pelayanan INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME Proses Seleksi Mahasiswa Kurikulum (KBK) Lulusan yang Kompeten Tenaga Dokter/Dokter Gigi yang Melayani dengan Amanah

Alur Pendidikan menuju Pelayanan Kedokteran yang Berkualitas Posisi Stakeholders, Kewenangannya dan Aspek Legal Ijazah akademik & Ijazah profesi Ijazah Profesi (sertifikat profesi, UU PT) & Sertifikat Kompetensi Surat Tanda Registrasi (STR) Surat Izin Praktik (SIP) UU Pendidikan Tinggi UU Praktik Kedokteran FK / FKG Organisasi Profesi Konsil Kedokteran Indonesia pemerintah Badan Independen Pelaksana Uji Kompetensi & Lembaga Akreditasi Mandiri

Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Kedokteran dan Sistem Pelayanan Kedokteran

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMDIKBUD PADA PENDIDIKAN KEDOKTERAN Sistem Penjaminan Mutu Prodi (LAM PTKes) Kemandirian LAM PTKes & LPUK Revitalisasi peran, fungsi & tanggung jawab AIPKI, AFDOKGI, IDI, PDGI & masyarakat profesi Sistem Penjaminan Mutu Lulusan/Nakes (LPUK) Sistem Informasi Pendidikan Tinggi & Dunia Kerja INTEGRASI PROSES Implementasi budaya mutu pada semua pihak TIK Wahana pendidikan praktek klinik (RSP) KEPEMIMPINAN YANG KOKOH PDPT Sarpras uji kompetensi Variabel PDPT untuk bidang kedokteran Berbagi pengalaman & keahlian untuk SDM & LAM BERBAGI SUMBER DAYA Sistem akuntabilitas LAM PTKes & LPUK

PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEDOKTERAN PT AIPT dr drg Sp OP SubSp LAM Prodi LPUK kompetensi QA Pendidikan Kedokteran KEMDIKBUD KKI KEMKES QR QA QC member QC : Quality Culture QA : Quality Assurance QR : Quality Regulator

KEBIJAKAN STRATEGIS KEMDIKBUD UNTUK LAM PTKes, LPUK SERTA LINTAS SEKTORAL LUARAN PROYEK ASPEK LEGAL KEBIJAKAN KEMENDIKBUD & LINTAS SEKTORAL YANG DIPERLUKAN LAM PTKes UU Pendidikan Tinggi SKB Alih bina institusi pendidikan tinggi kesehatan milik Kemkes & Kemdagri SKB untuk pembinaan mutu akademik SKB untuk mengintegrasikan sistem PDPT (Kesehatan) dengan E-Health (Kemkes)  Sistem Informasi Pendidikan Tinggi & Dunia Kerja Permendikbud LAM PT LPUK UU Praktik Kedokteran Permenkes No.1796 tentang Registrasi Nakes RUU Tenaga Kesehatan PB Kemkes & Kemdikbud tentang Uji Kompetensi Permendikbud LPUK Pemanfaatan bersama lokasi uji kompetensi (resource sharing) RSP UU No.44 ttg Rumah Sakit Permenkes 1069 thn 2008 tentang Klasifikasi & Standar RSP PP RSP PP Dosen Klinis SK Tim Penetapan bersama RSP ----- Meeting Notes (10/2/12 11:55) ----- RSP : -PP RSP : amanah dari UU RS (hanya koordinasi antara kemkes dan Kemdikbud) --> sebenarnya melibatkan juga kemdagri, hankam -RSP : RS yang dikelola Univ (target : bgmn bisa ditetapkan sbg wahana pendidikan untuk RS daerah, dll) -RSP terintegrasi dengan Univ (penelitian, pendidikan, pelayanan), hrs bekerjasama erat --> kemkes & kemdikbud bekerjasama untuk academic health center -Hasil akhir utama RSP : tata kelola, kelembagaan dan bagaimana hub dg kemkes -PB tidak memiliki kekuatan hukum Perlu didefinisikan lebih jelas dan diexercise : RSP apa yg dikerjakan pada proyek ini (mendirikan RSU) atau RSP berbasis fungsi Dosen klinis dikelola melalui UU Dikti (melalui penyelesaian operasional) --> PP agak sulit karena tidak ada cantolannya 5 Kementerian akan bertemu untuk memutuskan UU Dikdok (4 Oktober) PB Uji kompetensi akan segera dittd

Tujuan Pengembangan LAM-PTKes & LPUK Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kesehatan yang lebih akuntabel dan transparan Peningkatan kapasitas dan keterlibatan secara positif dan proaktif dari berbagai pemangku kepentingan profesi kesehatan dalam sistem penjaminan mutu dan regenerasi profesi yang sehat dan berkualitas Peningkatan pengakuan global pada mutu pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia 1 2 3

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kesehatan PTN/PTS Profesi Kesehatan Data Dispatcher Business Intelligent Staging Web Entry Web Loader Service Universitas Terbuka Mapping Kedinasan Keagamaan ETL Umum Datawarehouse PDPT Kesehatan

Optimalisasi TIK pada Sistem Pendidikan-Pelayanan Kedokteran DATABASE LPUK (HPEQ) DASHBOARD LPUK (HPEQ) Data Dasar Mahasiswa Data Hasil Uji Profesi / Kompetensi MAHASISWA & LULUSAN Data Dasar Institusi SARANA & PARASARANA UJI Data Dasar Khusus FEEDBACK INSTITUSI Contoh Data Dasar Khusus : RSP, Dosen Klinis, Kurikulum sistem blok Modifikasi Hasil Pembahasan Tim IT Dikti, HPEQ, KKI, Detiknas ; 13-14 Juli 2012

Harmonisasi antar pihak akan memancarkan nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar Terima kasih….