DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN KASUS INDONESIA; pengantar diskusi

Demokrasi dan reformasi keamaman Demokratisasi menjadi pendorong untuk melakukan perubahan di semua aspek. Salah satunya adalah sektor keamanan Sektor keamanan meliputi militer (angkatan bersenjata), Polisi, Intelejen dan paramiliter Isu utama dalam reformasi itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat (civil participation) dalam mengontrol sektor-sektor keamanan tersebut

Implikasi dari upaya melibatkan masyarakat ke dalam sektor keamanan tersebut adalah:menuntut adanya kerangka aturan legal sebagai bentuk kontrol demokratik terhadap sektor keamanan, mekanisme pengawasan yang efektif (misalnya melalui parlemen untuk mengawasi anggaran, operasi militer dan HAM)

Di negara yang sedang menjalani demokratisasi, management sektor keamanan terutama sektor militer menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencapai konsolidasi demokrasi (mengingat sejarah militer dan aktivitas represinya di masa lalu) Upaya reformasi sektor keamanan terutama militer menghadapi persoalan yang rumit

Kompleksitas Berbagai persoalan yang muncul dalam reformasi keamanan di negara demokratik baru: Upaya reformasi keamanan menuntut banyak perubahan; kultur struktur keamanan, hubungannya dengan negara, anggaran, doktrin, postur dan operasi, hubungan sipil-militer dst. Kecenderungan terus mempolitisasi sektor keamanan Resistensi dari elit politik Pengaruh eksternal

Bagaimana mereformasi sektor keamanan Tidak ada rumus baku, tetapi poin pentingnya adalah adanya kontrol demokratik terhadap institusi keamanan; who guard the guards, konttrol terhadap pengambilan keputusan dalam urusan pertahanan dan keamanan Sipil militer mungkin berbeda, struktur berbeda, kapabilitas berbeda tiap-tiap negara, namun yang penting adalah ada proses demokratik yang akan mengambil kontrol dan kebijakan terhadap sektor keamanan.

Bagaimana dengan Indonesia Sejak 2003 sudah ada white defense paper, uu pemisahan TNI-Polri (tap MPR no VII/2000), namun ada yg rancu dalam UU no. 3/ 2002, bahwa dalam tugas Militer masih disebutkan: menjaga rakyat dari berbagai kemungkinan ancaman. Ini menimbulkan kontroversi: definisi keamanan dan siapa yang harus bertanggung jawab antara TNI dan Polri

Kasus kontroversi pembelian Sukhoi juga menunjukkan bahwa masih ada koordinasi yang lemah dan beda pendapat antara militer dengan sipil mengenai kebijakan pertahanan, sehingga masih ada anggapan meski sudah dipimpin sipil tapi kebijakannya masih di-drive militer Kontroversi yang lain adalah KOTER: krn militer masih diberi hak untuk menjaga keamanan rakyat

Keberhasilan Reformasi sektor keamanan tidak hanya berdampak kepada keamanan nasional saja, tetapi juga demokrasi secara luas Bagaimana keterlibatan sipil dalam konteks control civilian over military dan perlindungan terhadap sipil berkaitan dengan HAM akan mempengaruhi keberhasilan menuju konsolidasi demokrasi