ETIKA SP-16 Juni 2011 ETIKA & DEMOKRASI ETIKA : Konsensus Klpk. Standard Perilaku Pedoman Nilai2 internal NILAI2 LOKAL/LAMA: Reinventing Revisiting LOCAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Advertisements

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
PARTAI POLITIK.
PARTAI POLITIK.
KEWRGANEGARAAN STMIK - MJ.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pancasila sebagai Sistem Etika
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
1  Bahan 3  Etika Administrasi  FISIP UNS 2011.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Masyarakat Madani (Civil Society)
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
ETIKA SOSIAL POLITIK Multikulturalisme Multikulturalisme Baca Buku Baca Buku Will Kymlicka, Bab : Will Kymlicka, Bab :
KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
DEMOKRASI Berasal dari kata Yunani: “demos” yang berarti “Rakyat” atau “penduduk”, dan “Createin” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
PERWUJUDAN POLSTRANAS
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Etika Sosial Politik 12 Mei 2011
NILAI FILOSOFIS SILA I.
SISTEM POLITIK INDONESIA
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Pertemuan 13 POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
PERWUJUDAN POLSTRANAS
DEMOKRASI.
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
PANCASILA SISTEM FILSAFAT TM 5
Pert. 2 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
Berkelas.
D E M O K R A S I Nia Karniawati, S.IP.,M.Si..
DEMOKRASI.
Geostrategi Nasional Pengertian geostrategi:
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Teori konstitusi.
Unggul Profesional Islami
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pendidikan Kewarganegaraan
Pancasila sebagai Ideologi Nasional
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
Transcript presentasi:

ETIKA SP-16 Juni 2011 ETIKA & DEMOKRASI ETIKA : Konsensus Klpk. Standard Perilaku Pedoman Nilai2 internal NILAI2 LOKAL/LAMA: Reinventing Revisiting LOCAL WISDOM LOCAL INTELLIGENCE

Sultan Hamengku Buwono X. Pertama, watak baru yang berakar budaya, berwatak progresif dan memihak bangsa. Kedua, kebhinnekaan, kebersamaan, kerukunan, dan kebangsaan Indonesia perlu dirajut ulang serta Pancasila ditegakkan kembali. Ketiga, membela rasa keadilan rakyat, mengabdi Ibu Pertiwi demi kesejahteraan rakyat dan kemuliaan negara.

POLITISI 1.IBARAT HEWAN (MERPATI & ULAR) 2.TIDAK DIPERCAYA MASYARAKAT 3.MEMENTINGKAN KLP/PARTAI/ DIRI SENDIRI BETULKAH ??? 1.SOLUSI LEGAL 2.SOLUSI ORGANISASI 3.SOLUSI ETIKA

PERUBAHAN2 1.SISTEM POLITIK 2.SISTEM PEMILU 3.SISTEM ORGANISASI 4.SISTEM NILAI DEMOKRASI PERWAKILAN/ PEMILIHAN LANGSUNG INTERNAL PARTAI ETIKA POLITIK KODE ETIK2 (CODE OF CONDUCT)

NILAI2 ETIKA POLITIK 1.TINGKAH LAKU YG BAIK 2.KEBANGSAAN 3.KEPENTINGAN MASYARAKAT 4.KEPENTINGAN BERSAMA BISA JADI PANUTAN KONFLIK/ PERPECAHAN/ POLITIK UANG, DLL KEPENTINGAN PRIBADI/ KLP/PARTAI/ EGOISME

ETIKA POLITIK : 1.MEMBATASI 2.MENGATUR 3.MELARANG 4.MEMERINTAHKAN DENGAN NILAI2 IDEALYG DIKEMBANGAN BERSAMA 1.MUNCUL DARI DALAM DIRI 2.DISOSIALISASIKAN OLEH PIHAK LAIN MENJADI KONSENSUS/ KESEPAKATAN BERSAMA/ KELOMPOK

DEMOKRASI & ETIKA POL 1.KEDAULATAN RAKYAT 2.KESETARAAN WARGA NEGARA 3.DEMOKRASI KESETARAAN POLITIK KETIMPANGAN EKONOMI, HUKUM, DLL CIVIL SOCIETY (MASYARAKAT MADANI)

DEMOKRASI YG BERETIKA RASIONALITAS NALAR/MASUK- AKAL 1.PENGERTIAN (Understandability) 2. KOMUNIKASI (Communicability) Kebudayaan Sistem Pendidikan Nilai2/ Etika

ETIKA & PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN NILAI MANUSIA DIUKUR DARI : Self Esteem Personal freedom Security Love Trust Dll

PEMBANGUNAN = MEMERANGI KEMISKINAN/ (UNDERDEVELOPMENT ) Standard hidup rendah MateriRentan EK/SOS/POL Hub. ek. internasional Motivasi rendah Mau didominasi Self esteem RendahKebebasan Kontrol thd.nasib Rendah terhambat

Manusia membutuhkan/harus memiliki kesadaran kritis (critical conciousness) Yaitu : Suatu kesadaran yang dibangun melalui sistem pendidikan yang mendorong timbulnya suatu kesadaran bahwa nilai manusia harus dilihat dari eksistensi/ jatidirinya.

NATURAL ETHICS: 1. Pribadi yang lebih 2. Hukum yang lebih tinggi 3.Kebebasan bersama yg lebih baik 4. Hal yg lebih penting 5. Hal yg lebih psti 6. Hub yg lebih dekat 7. Kepentingan yg lebih besar

Prinsip Etika & Kekuasaan KEKUASAAN CENDERUNG KORUP(SI) (Power tends to Corrupt) TIDAK ADA ETIKA DLM POLITIK (?) PRINSIP2 : 1.HATI2 (Prudence) 2.TATA KELOLA BAIK (Governance) 3.MASUK AKAL (Rational Choice)

ETIKA (BARU) (Sultan HB X) 1.NILAI/ ETIKA BARU 2.KEBANGSAAN- KEBERSAMAAN 3.KERAKYATAN