AMDAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bobi B. Setiawan PhD. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM Kerangka Diskusi Prinsip dan Instrumen Pengelolaan Lingkungan Amdal dan Pengambilan Keputusan Apa Yang salah dengan AMDAL Selama ini? Aspek Sosial dalam AMDAL Valuasi Ekonomi dalam AMDAL Beberapa Saran Kedepan Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Definisi Pengelolaan Lingkungan “Pengelolaan Lingkungan adalah satu proses intervensi publik yang sistematis dan menerus dalam pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam untuk memecahkan persoalan-persoalan lingkungan saat ini dan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan” (Setiawan, 2000) Kata kunci: Proses yang sistematis dan menerus (activity - verb); Intervensi publik (form dan justifikasinya: kewenangan pemerintah vs. mekanisme pasar; isu tentang distorsi/ketidaksempurnaan pasar); Lingkungan dan Sumber daya (objek: Konsepsi ABC); Persoalan lingkungan saat ini dan menuju pembangunan yang berkelanjutan Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan HAKEKAT: mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan; TUJUAN AKHIR: Keseimbangan antara Kualitas Lingkungan dan Kehidupan; PENDEKATAN: Holistik-Adaptif; PROSES: Koordinasi dan Manajemen Konflik; KONTEKS: Desentralisasi, Globalisasi, Perdagangan Bebas, HAM, Demokratisasi, Good Governance. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Instrumen Pengelolaan Lingkungan No Instruments Contoh Catatan 1 Regulatory Instruments Amdal, Rencana Kota; Zoning, Sub-division Control; Building regulations dll. Law enforcement lemah 2 Direct –Inter Ventions/Program dan Proyek Prokasih, Langit Biru, RLKT, Pembangunan Infrastruktur Dana Publik terbatas; 3 Economic Instruments Pajak/Retribusi; Insentive-disinsentive; poluter’s pay; NRA, Mendorong peretumbuhan; social jeaulousy 4 Alternative Instruments Kemitraan, Partisipasi masy. Award, Demo Project dll. Butuh waktu Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Strategi Pengelolaan Lingkungan PREVENTIF: AMDAL, LCA, Produksi bersih, EMS, Audit lingkungan; PERSUASIF: Sosialisasi, Education, Ecolabel, Training; Public Campaign; KURATIF: Prokasih, RLKT, Langit Biru; REPRESIF: Boycott, Demonstrasi, Protes, Mogok, Ancaman dll. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Amdal dan Pengambilan Keputusan Amdal diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang rencana usaha; Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha; Amdal merupakan syarat mendapatkan ijin usaha; Amdal sebagai dokumen perencanan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Amdal dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Aspek Legalitas; Manfaat dan Resiko Lingkungan (dampak positip dan negatip); Kelayakan teknis pengelolaan dan pemantauan dampak besar dan penting; Kelayakan ekonomi pengelolaan dan pemantauan dampak besar dan penting. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Keputusan dalam Menilai Dokumen Amdal 1. KA: Menyetujui Menerima dengan perbaikan Menolak, apabila lokasinya tidak sesuai Tata-ruang 2. ANDAL, RKL/RPL: Dikembalikan untuk diperbaiki; Ditolak karena: (1) dampak besar dan penting tidak dapat ditanggulangi; dan (2) biaya penanggulangan terlalu mahal Disetujui Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Keputusan/Penilaian Kualitas dokumen Amdal; Kemampuan penilai; Suasana sosial-politis; Suasana psikologis. Catatan: 1) kualitas dokumen dan presentasi sangat penting; 2) keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Apa yang Salah dengan AMDAL Selama Ini? BAGI PEMRAKARSA: AMDAL hanya dilihat sebagai persyaratan formal perijinan; tidak dilihat sebagai bagian dari studi kelayakan proyek yang komprehensif; BAGI PEMERINTAH: AMDAL dilihat sebagai satu-satunya instrumen pengelola lingkungan; BAGI PENYUSUN: AMDAL terlalu menekankan pada aspek teknis saja: aspek sosialnya kurang mendapat perhatian; Valuasi ekonomi tidak pernah dilakukan secara utuh Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Realitas Pelaksanaan AMDAL Tidak Semua dokumen disusun dengan benar, terlalu bertele-tele, kurang menekankan pada main issues; kualitas konsultan belum merata, biaya belum ada standarisasi; RKL dan RPL tidak digunakan sebagai masukan bagi Environmental Management System (EMS) perusahaan; Tidak ada sistem yang menjamin dilaksanakannya RKL dan RPL; Pelaksanaan RKL dan RPL cenderung dilihat sebagai cost center Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM Aspek Sosial AMDAL Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL belum sepenuhnya efektif; Mekanisme Public Announcement dan Public Consultation cukup membantu, akan tetapi metode dan tekniknya perlu dikembangkan; Aspek sosial AMDAL masih menekankan pada isu-isu dasar, belum mengcover isu-isu sosial yang lebih luas (mis: adaptasi Kultural, konflik sosial, gender issue, dan pemberdayaan); Program Community Development, sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR), belum sepenuhnya terintegrasikan dalam kajian AMDAL; Solusi-solusi sosial seharusnya bukan hanya tanggungjawab pemrakarsa saja: pemerintah daerah wajib terlibat Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Valuasi Ekonomi Dalam AMDAL Valuasi ekonomi bermanfaat untuk memberi masukan pada kelayakan proyek secara utuh; Tidak adanya valuasi ekonomi menyebabkan RKL dan RPL lebih dilihat sebagai “cost center”; Valuasi ekonomi akan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sepertinya “cost center” sebenarnya membawa benefit baik langsung maupun tak langsung; Valuasi ekonomi dapat membantu penurunan biaya operasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Beberapa Saran Kedepan Aspek sosial harus mendapat perhatian lebih, khususnya pada taraf pra konstruksi. Pemrakarsa harus mempunyai Divisi Humas yang handal untuk dapat melakukan public consultation yang baik; Valuasi ekonomi harus diintegrasikan dalam AMDAL, sehingga membantu pemrakarsa untuk meningkatkan efisiensi kegiatan; Dokumen RKL dan RPL harus cukup luwes dan adaptif untuk mengantisipasi perubahan internal dan eksternal perusahaan; Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM

Beberapa Saran Kedepan Pemrakarsa harus mengembangkan Environmental Management System (EMS) untuk menjamin pelaksanaan RKL dan RPL; AMDAL harus menjadi dokumen publik dan mengikat tidak hanya pemrakarsa melainkan juga pemerintah dan masyarakat sendiri; Program community development harus disusun sebagai bagian dari corporate social responsibility, akan tetapi pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat wajib terlibat. Bobi. B. Setiawan, PSLH UGM