DEMOKRASI PASCA REFORMASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Advertisements

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Berkelas.
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Uud dasar negara republik indonesia
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-4 Mata Kuliah Kewarganegaraan
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Lembaga Legislatif Indonesia
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Demokrasi Pengertian Demokrasi
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-3 Mata Kuliah Kewarganegaraan
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Berkelas.
DEMOKRASI Disampaikan pada Mata Kuliah Kewarganegaraan
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
DEMOKRASI Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
DEMOKRASI INDONESIA NORI SAHRUN, S.Kom., M.Kom.
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Dinamika Demokratisasi di Indonesia
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
KONSEP DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-4 Mata Kuliah Kewarganegaraan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

DEMOKRASI PASCA REFORMASI PANCASILA AHMAD MUJIANA DENNY INDRA KURNIAWAN 20100540048

Pendahuluan… 1.LATAR BELAKANG Pasca Reformasi seharusnya masyarakat menginginkan indonesia dapat menjadi lebih baik setelah hilangnya negara yang otoriter pada era soeharto. Namun pada kenyataanya pemerintah baru belum dapat memenuhi hak-hak masyarakat kecil pada umumnya. Seakan-akan tiada arti demokrasi di negri ini walau sudah terlepas dari negara yang otoriter.

2.RUMUSAN MASALAH Bagaimanakah perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi jika dilihat padabeberapa aspek? Bagaimana caranya untuk mewujudkan demokrasi yang baik?

PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi Masa demokrasi era reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berusahamengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, danyudikatif). Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasimemperoleh nafas baru. Di samping itu periode ini ditandai dengan perubahan pertama – Kedua  – ketiga dan keempat UUD 1945 dengan tujuan untuk melakukan demokratisasidi Indonesia.

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasiyang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, denganmeningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negaradengan menegaskan fungsi,wewenang dan tanggung jawab yang mengacu padaprinsip pemisahan kekuasaan dan tatahubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. DemokrasiIndonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR - MPR hasil Pemilu 1999 yang telahmemilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapakemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partaiadalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsungyang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalamtahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat danmenyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para rakyat kecil mampumenyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihatmelakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahandalam mengambil suatu kebijakan publik.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia belum memikirkan kaum lemah dan hanyamemikirkan mereka yang kuat di kancah perpolitikan Indonesia. Bagi kaum lemah, demokrasibelum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah yang menjadi tantanganpemerintahan Indonesia yakni bagaimana meratakan demokrasi di Indonesia. Ini dapatdilakukan dari pejabat-pejabat yang bersifat egois dengan mencuru uang negara untuk kaumlemah. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi memiliki kaitan yangerat dengan pemenuhan hak asasi manusia, karena dengan demokrasi hak untuk berpendapatberserikat dn berkumpul sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, segenap rakyat Indonesia harusnyamemberikan aspirasi dan kritikan terhadap jalanya pemerintahan.

Jika rakyat sudah mulaimemberikan aspirasi dan kritikan, sebaiknya pemerintah memberikan informasi bagaimanamemberikan suatu asirasi dan kritikan dengan baik, agar tidak ada lagi demonstrasi yanganarkis. Demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara kuat(seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negaraberkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampumensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

  2. Usaha-Usaha Untuk Mewujudkan Demokrasi yang Baik Dalam usaha mewujudkan demokrasi yang makin kukuh, kita memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal terakhir tahun 2007 dan semester pertama tahun 2008 yang berkaitandengan makin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Melalui koordinasi dankerja sama kelembagaan yang makin baik, sejumlah langkah yang cukup penting telah berhasildilkasanakan. Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat untuk dapat melaksanakan pemilupada waktunya dan dengan hasil yang diharapkan optimal. Semua upaya pemerintah didasarkanpada keyakinan bahwa pelembagaan demokrasi yang utuh adalah kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya,banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari,keluarga, ataupun masyarakat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang baik antara lain: a. Mendorong percepatan penetapan peraturan dn perundang-undangan dan meningkatkansosialisasi dan fasilitasi proses penyelenggaraan pemilu serta proses penyelenggaraannegara pada umumnya. b. Memperkuat dan mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara c. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas masyarakat sipil dan partai politik agarmampu ikut serta secara optimal dalam proses perumusan kebijakan public dan ikut sertasecara aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan negara

KESIMPULAN/saran .   Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang baik antara lain: Mendorong percepatan penetapan peraturan dn perundang-undangan dan meningkatkansosialisasi dan fasilitasi proses penyelenggaraan pemilu serta proses penyelenggaraannegara pada umumnya. b. Memperkuat dan mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara. c. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas masyarakat sipil dan partai politik agarmampu ikut serta secara optimal dalam proses perumusan kebijakan public dan ikut sertasecara aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan negara

Daftar pustaka http://agusthutabarat.wordpress.com/2008/12/08/ham-dan-perjalanan-politik-demokrasi-di-indonesia/  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/perjalanan-dan-penerapan-demokrasi-di-indonesia/  http://www.scribd.com/doc/3176841/Reformasi