KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Semester 2 Standar kompetensi: Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) Menampilkan perilaku kemerdekaan.

Advertisements

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK

DEMOKRASI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

PANCASILA 5 PENGERTIAN HUKUM DASAR

PANCASILA 6 MAKNA DAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 UUD 1945 MERUPAKAN SUMBER HUKUM DARI HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA.

FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM

HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

LOADING PEMBELAJARAN INTER AKTIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2012.

Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hak atas Kebebasan Pribadi

BELA NEGARA Pengertian Bela Negara

Politik Luar Negeri Indonesia

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENDIDIKAN PANCASILA OLEH PRIYO SULARSO HP :

DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH

BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945

I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008

Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT.

ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan

FILSAFAT PANCASILA ( PANCASILA NILAI DASAR FUNDAMENTAL )

1. Pendidikan Demokrasi secara teoritis

Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH

Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari

Wawasan Nusantara.

Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.

PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA

WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013

SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI

Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (Pembukaan UUD 1945)

MASALAH KEWARGANEGARAAN

Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara

KOPERASI Siti wahyuningsih A

MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dasar Berlakunya Hukum Adat

HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Tugas Media & Tekhnologi Pembelajaran PKn

BAB 2 POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm

BERKOMITMEN TERHADAP POKOK KAIDAH NEGARA FUNDAMENTAL

Kelompok 3 Nama: 1. ahmad eka a anggita oktaviani iqbal fajar aditama m herdi riswanda

Oleh : Desy Arisandi (A )

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019

PEMBUKAAN UUD 1945 Disampaikan Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :

Undang-undang Dasar Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian Hukum Dasar  UUD.

KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.

Transcript presentasi:

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Standar kompetensi 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat Kompetensi Dasar 4.1 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat

PERTEMUAN 1 Tujuan Pembelajaran: Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebebasan mengeluarkan pendapat. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat. Peserta didik dapat menjelaskan dasar hukum kebebasan mengeluarkan pendapat.

Perhatikan gambar ini!

Jawablah pertanyaan berikut! Apakah yang kamu lihat dari gambar tadi? Wujud dari apakah yang mereka lakukan? Setujukah kamu dengan tindakan yang mereka lakukan? Mengapa kamu setuju?

a. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat Kemerdekaan artinya bebas, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, lepas merdeka, tidak terjajah lagi oleh orang luar (negara lain) maupun orang dalam (sesama bangsa). Pendapat pada hakikatnya berarti gagasan atau pikiran secara logis dengan konteks

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 yang dimaksud dengan mengemukakan pendapat atau pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

B. Penyampaian pendapat yang dilakukan dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

C. Landasan hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat Idiil : Pancasila sila ke-4 Konstitusional : UUD 1945, pasal-pasal berikut: Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945

Landasan Operasional, dijamin dalam peraturan perundang-undangan berikut: Pasal 3 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 2 ayat 1 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

d. Asas-Asas dan Tujuan Pengaturan MengemukakanPendapat di Muka Umum Dalam pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berlandaskan: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, serta asas proporsionalitas (keseimbangan). Asas manfaat.