TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PUBLIC RELATIONS KONSEP DASAR.
Advertisements

PARTAI POLITIK.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PARTAI POLITIK.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PANCASILA 12 DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Akuntabilitas Politik, Membangun Demokrasi Lokal
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
Analisa kekuatan-kekuatan Politik ECW
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
PERMASALAHAN POLITIK MODERN
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
SISTEM POLITIK INDONESIA
TEKNIK POLLING DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 9
Sistem Politik Gabriel Almond
UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Sistem Politik Indonesia
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Lembaga Legislatif Indonesia
PERILAKU KELOMPOK PERTEMUAN 6.
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Partai Politik & Pemilu
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Era Percetakan.
SISTEM PEMILU.
Definition and Approach
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
Quiz PPKn Pengertian PKN Tiga dimensi penting dalam PPKn
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
Teori-teori Sosial (Social Theories)
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
Demokrasi.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
Berkelas.
Komunikasi Penyuluhan Penyuluh sebagai agen perubahan
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
DEMOKRASI Antara KONSEP DAN REALITA.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
Partai Politik.
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Militer dan Budaya Politik Indonesia
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
CIVIL SOCIETY DAN INTEGRASI DALAM KONTEKS DEMOKRASI
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
Transcript presentasi:

TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci menuju penyelenggaraan dari demokrasi yang sehat dan baru-baru mendemokrasikan jajaran pemerintah. peranan dan kepentingan partai-partai politik di dalam demokrasi-demokrasi yang baru atau sedang berkembang adalah tidak mungkin mengiringi tanpa petunjuk terhadap peranan mereka dan kepentingan dalam demokrasi yang lebih mantap, khususnya mereka yang ada di Eropa Barat.

Ada dua alasan utama demokrasi yang baik : pertama, pada kenyataannya partai-partai politik dalam demokrasi-demokrasi yang mapan telah berkembang untuk memperoleh status yang substansial dan keabsahan, dan mereka telah lama mengoperasikan seiring kunci mekanisme untuk representasi politik, organisasi pemerintah, dan pemeliharaan pertanggung jawaban demokratis. Kedua, banyak dari literature terpelajar yang memberitahukan pemahaman kita tentang peranan dan kepentingan dari partai-partai politik dalam demokrasi yang modern mengambil istilah-istilah tentang acuan itu sendiri terutama dari pengalaman Barat.

Perbedaan Demokr:si di Negara maju&Berkembang : Pertama, berdasarkan era atau konteks, peranan dan kepentingan dari partai-partai dalam setiap demokrasi akan cenderung untuk berkembang kurang lebih sama dengan ragam evolusioner. Kedua, peranan dan kepentingan dari partai-partai dalam semua demokrasi akan cenderung mencerminkan kemerataan – dan kian bertambahnya standardisasi – keadaan social, ekonomi, dan kepemerintahan dimana partai-partai ini bersaing. Kita bisa berharap menemukan kesamaan-kesamaan substansial diantara partai-partai yang bersaing dalam demokrasi masa kini mau tidak mau dari lokasi atau tahapan mereka dari pendemokratisasian Ketiga, bahwa peranan dan kepentingan dari partai- partai politik dalam demokrasi-demokrasi masa kini akan cenderung memvariasikan berdasarkan keadaan- keadaan dari formasi dan perkembangan pertama mereka.

Fungsi-fungsi dari Partai-partai Politik integrasi dan mobilisasi penduduk, artikulasi dan agregasi kepentingan, formulasi hukum publik, dan rekruitmen pemimpin politik. Termasuk fungsi organisasi parlemen dan pemerintah ada di dalamnya. Representasi dan Institusi fungsi perwakilan, seperti penyampaian pendapat, dan pembentukan peraturan. Di sisi yang lain, mereka juga melaksanakan fungsi institusional dan prosedural, termasuk merekrut pemimpin politik dan organisasi parlemen dan pemerintah. partai massa yang modern tidak hanya menjadi produk historis, proses mobilisasi sosial, industrialisasi, dan urbanisasi dengan mobilisasi politik, ekspansi, dan organisasi politi, tetapi juga periode historis yang cenderung mundur sebagai politik itu sendiri.

Sentralisasi Manajemen Sosial&Mobilisasi Konsensus: Transformasi ini berkembang jauh dari tanda apa yang dicatat oleh Kricheimer dalam esay yang berpengaruh dalam partai untuk semua. Pasar politik yang pernah sekali didominasi oleh sisi penyedia menjadi berorientasi kebutuhan. perbedaan penting ini perlu disadari, bahwa suatu perkembangan tidak semestinya menciptakan tantangan pada partai, namun lebih kepada tantangan pada organisasi partai, setidaknya sepanjang organisasi ini dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan perhatian orang banyak kepada pemimpin politik dan mengkomunikasikan keputusan kepada mereka.

satu kualifikasi penting yang perlu digarisbawahi; ketika fungsi representatif partai menurun dalam demokrasi yang telah terbangun, setidaknya sepanjang hal ini terwadahi secara langsung melalui partai , dan ketika mereka juga berkembang buruk dalam pembaharu-pembaharu demokrasi, hal yang sama tidak dapat dikatakan pada fungsi prosedural dan fungsi institusional. pergantian dalam keseimbangan fungsi partai dari persatuan peran representasi dan peran prosedural, yang merupakan karakteristik partai masa dalam masa kejayaannya, menjadi fungsi prosedural yang lebih eksklusif.

Kemunduran atau adaptasi Diantara keuntungan yang lain, hal ini melekatkan partai dalam kotak pengambil keputusan, dimana mampu menciptakan kondisi dan dukungan hukum yang sesuai dengan kondisi. mereka bisa mendapatkan keuntungan terhadap hak publik dengan cara yang memperluas sumber dan posisi mereka. peningkatan hak-hak istimewa publik mengalami kemunduran kualitas keterwakilan dapat mempertahankan partai dalam jangka pendek, ini juga bisa menghancurkan legitimasi dalam jangka panjang. untuk memahami kemunduran partai dan institusi saat ini dalam demokrasi dibangun peran institusi yangterjaga&berkembang.Diimbangioleh pengikisan relevansi dalam masyarakat luas.

Kebangkrutan dan kelenyapan menurut Daadler : Pertama, kita harus membangun pemahaman yang jelas bagaimana peran sejarah partai politik dalam proses demokratisasi berbeda dengan yang dilihat dari sudut pandang yang lebih modern. Kedua, kita perlu bertanya apakah peran institusional secara eksklusif , atau apa yang harus kita rujuk sebagai kapasitas untuk integrasi institusional, sudah cukup untuk mempertahankan partai-partai yang terlihat tidak mampu lagi melakukan peran representasinya atau tidak lagi menikmati kapasitas sebagai integrasi politis.

Tiga Tantangan yang Partai Hadapi integrasi politik dan integrasi institusional. Integrasi politik memerlukan kontrol individu dan kelompok, dengan partai yang membentuk, mengatur, mempengaruhi dan mengkontrol sikap pemilih, kelompok berkepentingan, pergerakan sosial, dan sistem parlementer melalui sistem loyalitas identifikasi partisan, dan jaringan klien. Integrasi institusional, memerlukan harmonisasi semua tata institusi, termasuk seleksi dan sosialisasi orang-orang politik, formasi mayoritas parlemen, organisasi pendukung eksekutif, akomodasi konflik dan tekanan antara pebedaan institusi, wilayah, dan subsistem fungsional. bahwa kapasitas integrasi politik partai sudah mulai terkikis

untuk mengintegrasikan arena institusi ynag berbeda (seperti yang terdapat pada hubungan antara parlemen dan formasi kabinet), partai politik harus mampu menghasilkan sebuah hirarki internal yang koheren dan berada dalam posisi “menduplikasi” atau “mengekspor” hirarki tersebut menuju arena yang mereka ingin atur dan disiplinkan. partai perlu memperbaiki otonomi dan konherensi yang merupakan kunci dimensi integritas instisusional mereka. Tantangan otonomi dan koherensi partai berasal dari bagian dimana institusi besar nasional dan pemerintah menambah lapisan baru pembuatan keputusan. Secara historis, partai merupakan alat pemusatan konflik, identitas dan kebutuhan nasional. Tantangan ketiga adalah kehilangan legitimasi dimata masyarakat

Masa Depan Partai Politik Banyak analisis yang memberikan pandangan bahwa partai dan institusi demokrasi yang mereka artikulasikan adalah ekspresi konsolidasi dan control batasan terhadap Negara modern. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh partai politik adalah eksistensi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang menjadi wadah aspirasi rakyat dan menjadi tempat agregasi dan artikulasi berbagai macam kepentingan rakyat banyak yang mengharapkan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh partai politik dalam kinerjanya. Partai politik modern saat ini seharusnya memiliki integritas yang tinggi, baik di dalam institusionalnya, maupun di dalam prosedural sebagai salah satu organisasi yang merupakan tempat penyampaian pendapat, pembentukan aturan. Yang menjadi persoalannya adalah apakah partai politik mampu menjalankan peran representasinya dalam mempertahankan eksistensinya sebagai parpol ataukah tidak?