Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
OLEH : KETUA POKJA KOTA KUPANG
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
PERAN JAKSTRANAS DALAM RENSTRA BATAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Hasil Pembahasan dan Diskusi Komisi Postur Birokrasi BPPT 2025 Tanggal 5 Maret 2009 KONSEP DASAR.
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARKAT
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Teknis
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penjaminan Mutu Pendidikan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
PROFIL PERUSAHAAN.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
E-Government 27 Sept 2010.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
RPJMN Bidang Tata Ruang
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Badan Standardisasi Nasional
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Transcript presentasi:

Pokja

Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap BPPT. Penentuan kriteria Quick Wins BPPT mengacu kepada Pedoman Umum Reformasi Birokrasi PermenPAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008), halaman 24-25, yaitu : 1. Program yang yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business). 2. Hasil perubahan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 3. Keluaran atau hasil akhir dari program ini adalah perbaikan proses bisnis (business process) produk utama (core business) yang dirumuskan kedalam peluang perbaikan aspek kelembagaan, aspek proses dan aspek SDM yang dapat dilaksanakan dalam tempo 12 bulan.

Potensi Kegiatan untuk Quick Wins KendalaTarget Tahun QW Produksi Bersih untuk Efisiensi Sumberdaya dan Energi  Belum ada dokumentasi materi dan SOP2010 Rekomendasi Ecopark  Pernah dilaksanakan tahun 2007 di DKI Jakarta (sekarang belum ada mitra baru) 2010 Composting  Pernah dilaksanakan di Pulau Jawa (sekarang belum ada mitra baru) 2010 Pengembangan Teknologi Daur Ulang Air untuk Menunjang Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan SD Air 2010 Penangkapan dan Penyerapan CO2 Secara Biologis  Masih dalam tahap uji coba di industri  Masih dalam tahap optimalisasi dan penyempurnaan alat  Masih harus dilakukan modifikasi sistem pemantauan, secara online 2012

TUJUAN VALUE PROPOSITION SASARAN OBYEK PERBAIKAN Keuntungan finansial bagi Industri Pemakaian SD dan Energi secara efektif Perbaikan Kualitas Lingkungan Implementasi Produksi Bersih di Proses Industri KelembagaanProsesSDM Strktr Org Peraturan, Perudang- undangan S O PJuklak/ Juknis Mekanisme Kerja Kualitas Kuantitas IMPLEMENTASI Quick Wins Produksi Bersih untuk Efisiensi Sumberdaya dan Energi di Industri Indikator Outcome Indikator Output Indikator Input Indikator Waktu Benefit Masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan yg lebih baik

1. Tupoksi PTL 2. Visi dan Misi Unit Kerja adalah pusat unggulan teknologi pengelolaan lingkungan & SDA 3. Peran PTL 4. Value Proposition 5. Strategi Bisnis 6. Bisnis Model POSTUR PTL Aspek yang harus dipersiapkan

 Melaksanakan tugas perekayasaan dan penerapan teknologi lingkungan.  Penyusunan rekomendasi kebijakan penerapan teknologi lingkungan.  Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PTL  Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap instansi pemerintah dan swasta dibidang perekayasaan dan penerapan teknologi lingkungan dalam rangka inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi.  Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan umum di bidang teknologi lingkungan.

Visi :  Pusat unggulan teknologi lingkungan yang mengutamakan kemitraan melalui pemanfaatan hasil rekayasa teknologi lingkungan secara maksimal (100, 50, 2025) Misi :  Memacu perekayasaan teknologi lingkungan untuk meningkatkan :” 1. daya saing produk industri 2. pelayanan publik instansi pemerintah. 3. kemandirian bangsa

 Memberikan solusi teknologi dalam masalah-masalah lingkungan  Green technology  Efisiensi

 Kemitraan (net working, memperkuat jaringan termasuk dengan instansi pemerintah, misal: Pemda)  Mendukung kebijakan lingkungan KLH  Menghasilkan produk teknologi baru  Penguatan Marketing  Pelayanan teknologi unggul, misal : Rekomendasi Alih Teknologi Jasa Operasional Pilot Project/ Plant / Prototype Konsultasi Advokasi

Bisnis Model BPPT

1. Budaya dan kompetensi korporasi di Bidang Teknologi Lingkungan a. Budaya Korporasi (C I P T A)  SDM yang mampu b. Body of Knowledge  Fasilitas (Lab) & Sumberdaya Lain 2. Pelayanan Teknologi Lingkungan a. Rekomendasid. Alih Teknologi b. Jasa Operasionale. Pilot Project/ Plant / Prototype c. Konsultasif. Advokasi 3. Sistem Organisasi Kerekayasaan, fleksibel 4. Proposisi Nilai Umum: Teknologi Hijau ((green technology), efisiensi Core: Unique, paten driven technology (inovatif), taylor made Techno Market: Proaktif, pembangunan jaringan, demand pull

Sistem pendekatan desain PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN M-1 M-2 M-3 QWs QWs QWs RENSTRA

RPJM ke-1 (2005 – 2009) RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-3 (2015 – 2019) RPJM ke-4 (2020 – 2024) Kesejahteraan didukung oleh pengembangan IPTEK Peningkatan Daya saing Perekonomian melalui Kemampuan IPTEK yang terus meningkat Keunggulan Kompetitif melalui Kemampuan IPTEK yang makin maju Membangun kemitraan yang solid-pemerintah & industri untuk peningkatan daya saing nasional Membangun kemitraan internasional untuk peningkatan daya saing nasional Partisipasi penataan sistem industri dalam meningkatkan daya saing Factor Driven Efficiency Driven Innovation Driven Transition Transition Tantangan & Peluang Peran-BPPT Sumber: Presentasi KaBPPT pada Rakor BPPT 2009

RPJM ke-1 (2005 – 2009) RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-3 (2015 – 2019) RPJM ke-4 (2020 – 2024) Peningkatan Kualitas Lingkungan Peningkatan Daya Saing Perekonomian melalui Pemenuhan Standarisasi Lingkungan Keunggulan Kompetitif melalui Kemampuan Tek. Lingk. yang makin maju Membangun Kemitraan dengan Industri untuk Peningkatan Daya Saing Nasional Membangun kemitraan internasional untuk peningkatan daya saing nasional Penerapan Tek. Lingkungan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Factor Driven Efficiency Driven Innovation Driven Transition Transition Tantangan & Peluang Peran PTL

Tantangan ;  Daya saing produk t.l,yang dhasilkan (daya saing produk)  Daya saing industri pengguna teknologi lingkungan  Keunggulan kompetitif Peluang  Kondisi lingkungan nasional dan global  Potensi pemanfaatan teknologi lingkungan dalam perkembangan perindustrian yang semakin meningkat  Free trade yang menginginkan standarisasi lingkungan