RENSTRA MPW Sulsel 2005 - 2010. Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS Syarif As’ad
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI
STANDAR 2.
Program Pengembangan Kurikulum Tim khusus matrikulasi
Sosialisasi dan Pelatihan Menyusun Proposal PHKI Tahun Anggaran – 8 Desember 2009.
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
RENSTRA MPP
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PERENCANAAN.
KONSEP MANAJEMEN STRATEGIS
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BAB IV PERENCANAAN.
Universitas Padjadjaran
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN STRATEGI
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
MANAJEMEN STRATEGIS.
Pertemuan 10 Struktur Organisasi
Fungsi manajemen.
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
Struktur, Kinerja dan Arah Pencapaian
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
Prodi S3 Kedokteran dan Kesehatan
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RAPAT KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

RENSTRA MPW Sulsel

Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Majelis Syura; Melaksanakan Putusan Majelis Syura; Melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah lembaga tingkat pusat; Melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah lembaga tingkat pusat; Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, supervisi, dan kontrol; Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, supervisi, dan kontrol; Menetapkan Pedoman Partai. Menetapkan Pedoman Partai.

Tugas & Fungsi MPP  Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional, Putusan Majelis Syura, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.  Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, serta supervisi agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syura atas: perumusan dan pengejawantahan peraturan dan kebijakan Partai, dan perumusan dan pengejawantahan peraturan dan kebijakan Partai, dan pelaksanaan program Partai. pelaksanaan program Partai.  Meratifikasi rancangan pedoman usul inisiatif.  Meratifikasi rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari’ah Pusat, dan/atau Badan-badan di tingkat pusat.  Menyusun rencana program dan anggaran tahunan MPP untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat.  Mengajukan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis Syura

Ruang Lingkup Tugas MPP  Memahami dan menguasai Kebijakan Majelis Syuro Partai dan seluruh produk keputusannya  Melakukan analisis dan kajian yang seksama mengenai Kekuatan dan kelemahan Internal Partai, serta Ancaman dan Peluang eksternal Partai (termasuk segala situasi kondisi Idpoleksosbudhankam DN dan LN)  Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Anggota Dewan Pakar, BPTJ, para tokoh, Institusi dan Instansi dalam dan luar negeri  Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporal

Ruang Lingkup Tugas MPP  Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporal  Membuat rumusan/draft kebijakan dasar Partai tentang Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah Partai  Melakukan sosialisasi dan memberikan konsultasi implementasi kebijakan dasar Partai ke seluruh elemen Partai  Mengawasi, mengevaluasi dan melakukan supervisi implementasi dan pelaksanaan kebijakan dasar Partai kepada seluruh elemen DPP

Fungsi MPP  Pengkaji dan Penganalisis Kekuatan dan Kelemahan Internal, serta Ancaman dan Peluang eksternal  Pemberi pertimbangan, konsultasi dan rekomendasi Partai  Penyiapan dan pengokohan organisasi Partai  Sosialisasi kebijakan dasar Partai  Supervisi Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah PartaiPenyerapan data informasi

Kewenangan MPP  Melakukan sosialisasi kebijakan dasar Partai  Melakukan evaluasi dan koreksi implementasi kebijakan dasar Partai  Melakukan komunikasi dengan Dewan Pakar, TA dan pihak lain yg dianggap perlu untuk mendapatkan bahan-bahan bagi perumusan pertimbangan

RENSTRA Disusun dengan 3 Klasifikasi Fungsi :  KEBIJAKAN  PEMBINAAN  PELAYANAN dan masing-masing fungsi dibagi dalam 3 sektor : PUBLIC Sector PUBLIC Sector PRIVATE Sector PRIVATE Sector THIRD Sector THIRD Sector

RKT KEBIJAKAN ( regulasi ): 1. Ratifikasi peraturan, pedoman, panduan & ketentuan - produk DPW 2. Pembentukan Lembaga Kajian - BangKIT Institute 1. Database System 2. Organizing Community Of Concept 3. Penyusunan PROFIL Wilayah Sulawesi Selatan 4. Penyusunan Konsep Pengelolaan Struktur DPC & DPRa 5. Kajian Strategis berbagai Kebijakan 1. Sistem & Mekanisme Kerja Internal MPW 2. Mekanisme Kerja antara MPW – DPW 3. Pengelolaan Dewan Pakar 4. Kajian Arah Gerakan Mahasiswa 5. Konsep Pedayagunaan & Pengembangan Wajihah Amal 6. Strategi Evaluasi Pencapaian Target - RENSTRA & Amanah MUNAS (Road Map)

RKT PEMBINAAN : 1. RAPAT MPW 1. Rapat terbatas MPW 2. Pertemuan Dewan Pakar ( dg eksternal ) 3. Rapat Kerja MPW ( dg internal ) 2. Supervisi Penyusunan PROKER DPW 1. Presentasi sasaran medio Review capaian kerja DPW 3. Review kegiatan 4. Reorientasi-redesign program/kegiatan 3. Supervis follow up PANJATI 4. Sosialisasi produk-produk MPW

RKT PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ): 1. Sosialisasi dan Penataran Peraturan Partai 2. Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Kontroling, Judicial Review) 3. Kerjasama ketata usahaan lembaga Partai Tingkat Pusat 4. Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi/Program Pembangunan Basis Massa 5. Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan grand desain Indonesia Baru 6. Pembinaan, penokohan Dewan Pakar

RKT PELAYANAN (supervisi / kontrol ): 1. JAULAH KE DAERAH 1. Sosialisasi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi Pembangunan Basis Massa, 2. Operasionalisasi dan Supervisi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Pembangunan Basis Massa 3. Mekanisme keuangan dan kerumahtanggaan MPP