PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
1 PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
1 PSAP NO. 07 AKUNTANSI AKTIVA TETAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Juli 2006.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
DEFINISI MENURUT PSAK.
BULETIN TEKNIS NO 8 AKUNTANSI UTANG
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP NO 06 AKUNTANSI INVESTASI
HUTANG JANGKA PANJANG Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi.
PSAP NO 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
B. Metode Bunga Efektif PT Hasta Millenia mengeluarkan obligasi nominal Rpl ,-, umur 5 tahun, bunga 10% per tahun dibayarkan tiap setengah tahun.
PSAP KAS MENUJU AKRUAL (PP 24/2005) DAN
Biaya Pinjaman  .
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka.
TRANSAKSI AKRUAL.
AKTIVA TETAP DAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
AKUNTANSI ISTISHNA‘ (Wulan Retnowati, SE., Ak. M.Akt)
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kewajiban Lancar dan Kontijensi
Transcript presentasi:

PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN

KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

KLASIFIKASI KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka Panjang : diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui

PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal

PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

PENGUKURAN KEWAJIBAN Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan

UTANG TRANSFER Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan Diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku

UTANG BUNGA Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan

UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

PERUBAHAN VALUTA ASING Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut ; atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya disajikan pada laporan operasional, harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan

TUNGGAKAN Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban

RESTRUKTURISASI UTANG Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi harus diungkap pada CaLK

PENGHAPUSAN UTANG Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur Diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat Jika dengan aset kasdebitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Jika dengan aset nonkasdebitur harus melakukan penilaian kembali aset nonkas ke nilai wajarnya kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur Diungkapkan dalam CaLK

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : bunga dan provisi  commitment fee amortisasi diskonto atau premium amortisasi kapitalisasi biaya terkait pinjaman (biaya konsultan, ahli hukum, dll) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang Informasi yang harus disajikan dalam CaLK : Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya Bunga pinjaman yang berlaku Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkat kapitalisasi)

ILUSTRASI Kota Bengawan mengadakan suatu kontrak konstruksi bangunan dengan PT AK pada tahun 20X2 dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000 dan diperkirakan akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 20X2 dengan 2 termijn pembayaran. Tanggal 30 Nopember 20X2 pembangunan termin pertama telah selesai dan telah diserahterimakan senilai Rp 300.000.000, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kota Bengawan belum membayar tagihan PT AK. Pada 31 Desember 20X2 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengawan dengan PT AK, pembayaran termin pertama dilakukan pada 1 Maret 20X2 dan termin kedua akan dibayar 1 Maret 20X3. Misal tgl 1 Maret 20X3 dan 20X4 pembayaran dilakukan tepat waktu dan penyelesaian termin kedua terjadi 30 Desember 20X3. Bangunan disusutkan 20 tahun.

ILUSTRASI Tanggal Finansial Anggaran 30 Nop 20X2 KDP 300.000.000 Tidak ada jurnal Utang 1 Mar 20X3 Belanja Modal Kas Estimasi Perubahan SAL 30 Des 20X3 700.000.000 Bangunan 1.000.000.000 1 Mar 20X4 31 Des 20X4 Beban Depresiasi 50.000.000 Akumulasi Depresiasi

ILUSTRASI UTANG Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10.000.000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Kas baru dibayarkan pada 13 Januari 20X3 Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Beban pemeliharaan 200.000.000 Tidak ada jurnal Utang 13 Jan 10.000.000 Belanja pemeliharaan Kas Estimasi Perubahan SAL Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

ILUSTRASI UTANG Pada 1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5.000.000.000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal Finansial Anggaran 1 April 20X2 Kas 5.000.000.000 Estimasi Perubahan SAL Utang Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 31 Des 20X3 Beban bunga 150.000.000 Tidak ada jurnal Utang bunga 1 Des 20X3 Belanja bunga 200.000.000 50.000.000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

TERIMA KASIH Komite Standar KSAP TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org