NO 184. 185. 186. CALL NUMBER 2X4.27 CHA 342.03 NAS 342.02 SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
TEORI DUALISME, MONISME DAN PRIMAT HI
NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.
Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
HERMANTO, FAKTOR-FAKTOR KREDIT MACET PADA PD. BPR BKK UNGARAN KAB. SEMARANG.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Departemen Keuangan Republik Indonesia 11 Agustus 2006
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Page: 26 NO CALL NUMBER Soi Soi LUT PENGARANG Soimin LUTFI, Mustafa JUDUL Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
KONSTITUSI NEGARA DAN NEGARA HUKUM
KONTEN HTN.
NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN SAN SANTOSO, BudiAspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (build opearte transfer)/Budi.
POLITIK HUKUM.
HUKUM PEMILU.
DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm RAH IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi.
META INDAH ROSANTI, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaksanaan Pengupahan dan Kesejahteraan.
Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi
Page: 34 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Mada, BUK BUKUBuku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Advokat/Buku. -- Yogyakarta:
C.SRI HENDARSIH RAHAYUNINGTYAS, PEMBELAJARAN SENI BUDAYA SUB MATERI SENI MUSIK DI SMA KRISTEN YSKI SEMARANG.
Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan
Page: 28 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Ref ReformaReforma Agraria:DinamikaAktordan Kawasan/Reforma. -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
NO 351. CALL NUMBER HAR AGA PENGARANG AGAMA. JUDUL Grafika, 2008 Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia/Agama.. -- PENERBIT/TAHUN 2008 Tanpa Kota: Institut.
Page: 3 NOPENGARANG CALL NUMBER DJA JUDUL Kudeta, Dan Tumbangnya Seorang Bintang/Erros Djarot. -- PENERBIT/TAHUN HAB HABIBIEPrabowo Dan Wiranto.
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
OKE BRAHMANTIA PUTRA, Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji.
HUKU PEMERINTAHAN DAERAH
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Page: 19 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN KauPress, SAR SARIPMengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia/Sarip; Achmad Rizky.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
EKA HERAWATI, STUDI PERBANDINGAN PEMBELAJARAN IPS GEOGRAFI PADA GURU IPS SMP NEGERI DENGAN GURU IPS SMP SWASTA DI KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2008/2009.
DWI HADI ABDUL AZIZ, Pameran Seni Rupa Sebagai Metode Peningkatan Hasil Belajar Seni Budaya dan Keterampilan Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas.
Page: 31 NOPENGARANG CALL NUMBER BAD JUDUL (Asuransi Syar`ah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992/Badan PENERBIT/TAHUN Pembinaan Hukum Nasional Departemen.
SILABI HUKUM EKONOMI 2 SKS.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Page: 18 NO 435. CALL NUMBER 2X4.6 YUR PENGARANG YURISPRUDENS I. JUDUL Yurisprudensi Badan Peradilan Agama/Yurisprudensi.. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta:Direk.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
SIWININGRUM, Peran Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.
Pengisian Jabatan Presiden
LUQMAN HAKIM, Perbandingan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang Undang dasar.
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Page: 14 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN ;22 cm Per PeraturanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.
Kontrak Belajar Mata Kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT (HTN 20103)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SANRI PENGANTAR PERKULIAHAN
SANRI PENGANTAR PERKULIAHAN ( 4 SEPTEMBER 2017 – 5 JANUARI 2018 )
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PENERAPAN ASAS BERTINDAK SECARA CERMAT DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI KEPALA DAERAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor.
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
herwanparwiyanto / an / 2015
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Transcript presentasi:

NO CALL NUMBER 2X4.27 CHA NAS SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan Syariah/M. Umer Chapra. -- Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Naskah. -- Undang-Undang Dasar 1945; Konstitusi Yang Hidup/Maruarar Siahaan. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta: Bumi Aksara, 2008., 222 p Jakarta: Kelompok DPD DI MPR RI, 2008 Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, ASS ASSHIDDIQIE, Jimly Menuju NegaraHukumYangDemokratis/Jimly Asshiddiqie. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Jal JalanJalan Panjang Hingga Ke Medan Merdeka Barat/Jalan. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Men MenegakkanMenegakkan Tiang Konstitusi/Menegakkan.Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Mah Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State/Mahkamah Konstitusi. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, KON KONSTITUSI.Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa/Konstitusi.. --Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Keh KehidupanKehidupan Saya Yang Indah; Autobiografi Dr. Harjono, SH. MCL, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi/Kehidupan. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, San SangSang Penggembala: Perjalanan hidup dan pemikiran Hukum A. Mukthie Fajar ( Hakim Konstitusi Periode )/Sang. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Men MenantikanMenantikan Kebangkitan Hukum Indonesia; Pemikiran dan rekomendasi Mahasiswa Hukum se Indonesia Mengenai Agenda Pembaharuan Hukuim di era Pasca Reformasi/Menantikan. -- Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Nas NasionalismeNasionalisme: Identitas dan Kegelisahan; Kumpulan Orasi I Dewa Gede Palguna ( Hakim Konstitusi Periode )/Nasionalisme. Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, Say SayaSaya Sungguh Mencemaskan Bali/Saya. --Jakarta: Sekretariat DPR R I, IND IND 2X6.3 JUS INDONESIA JUSMALIANI Undang-undang Surat Berharga (UU RI No. 19 Th. 2008)/Indonesia. -- Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Th. 2008)/Indonesia. -- Bisnis Berbasis Syariah/Jusmaliani. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Jakarta: Bumi Aksara, IND NAS INDONESIA NASKAH Undang-undang Jalan (UU RI No. 38 Th. 2004/Indonesia. -- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara R. I Tahun 1945; Latar belakang, proses, dan hasil Pembahasan , Buku I s/d X Latar Belakang, Proses dan hasil Perub. UUD 1945 /Naskah. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Jakarta: SekJend. & Kepaniteraan Mah Konst RI, CHA CHAIDIR, Ellydar Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia; Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945/Ellydar Chaidir. -- Yogyakarta: Total Media, HUD 352 JED HUDA, Ni'Matul JEDDAWI, Murtir UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang/Ni'Matul Huda. -- Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah; Analisis Kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah./Murtir Jeddawi. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Yogyakarta: Kreasi Total Media, X9 Pem 352 SYU Pemikiran... SYUEB, Sudono Pemikiran Dan Peradaban Islam/Pemikiran...; Penyusun : Aden Wijdan Sz. Dkk. -- Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi/Sudono Syueb. -- Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007 Yogyakarta: Yayasan Nurul Izzah, MUH 2X4.252 MUB MUHARAM, Hidayat MUBAROK, Jaih Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan/Hidayat Muharam. -- Wakaf Produktif/Jaih Mubarok. -- Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006 Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Pen Page: 8 Pengurus PusatJati diri Notaris Indonesia/Pengurus Pusat. --Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Tanggapan: Pengaturan dan alat privasi Tanggapan
Do Not Sell My Personal Information
Tentang proyek: SlidePlayer Syarat penggunaan

© 2024 SlidePlayer.info Inc. All rights reserved.