Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
HASIL DISKUSI KELOMPOK B KELEMBAGAAN. NONONONO ORGANISAS I ATURANMELEGALKANPROSES PENEGAKAN ATURAN 1 LPM, BPD ETIKA MASY. ETIKA MASY. ADAT ISTIADAT YG.
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 3 R BERBASIS INDUSTRI RUMAHAN
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KELEMBAGAAN YANG ADA PADA MASYARAKAT DESA
PEMBANGUNAN DESA TERPADU
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF DALAM KEGIATAN PLPBK
Program Desa/Kelurahan Tangguh
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
SOSIALISASI KEGIATAN PLPBK
Peluang BKM pasca UU Desa
HASIL DISKUSI KELOMPOK C KEAMANAN DAN PENGELOLAAN TAMAN.
SOSIALISASI & ADVOKASI PLH VIA PERAN STRATEGIS MUBALLIG.
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA MELIBATKAN.
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Kerjasama PROREP dan PATTIRO
TEAM WORK PROGRAM SANIMAS DAK.
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kelembagaan Pertanian
Respon stakeholder terhadap peran fasilitator pnpm mandiri pedesaan dan strategi penanganannya di provinsi papua barat Oleh: Michael Baransano Internship.
CSR DALAM KONSEP SHAREHOLDERS & STAKEHOLDERS THEORY
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN
YANG BERSUMBER DARI APBD
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN MONITORING
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KOMPETENSI DASAR PKN KELAS IV YANG TERMASUK INTELEKTUAL SKILLS, PARTISIPAN SKILLS, DAN CIVIC DISPOSITION Disusun Oleh: Wahyuningrum.
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TRANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tata Kelola Pemerintahan Desa
DESTANA desa tangguh bencana.
Pengembangan Muatan Lokal
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
PEMBENTUKAN BUM Desa Oleh: Ir. H. Didiek Tranggono, M. Si 1)
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.