DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
KONSEP 2010 – 2015 Oleh : Ananta Tantri Budi. VISI Memberdayakan SDM guna mendukung proses belajar mengajar, agar dapat mewujudkan institusi yang mandiri.
Disampaikan pada acara
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM POKOK BIDANG LATBANG BKKBN TAHUN 2009
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAN SOSIAL

DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS BERKEMBANG PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MEMERLUKAN DUKUNGAN SDM YANG HANDAL, DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT, HASIL PENELITIAN YANG KRITIS, ANALITIS, DAN REKOMENDATIF, HINGGA TERBANGUN SISTEM KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT YANG BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL.

TUPOKSI (Permensos No. 82/HUK/2005) PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG DIKLAT KESOS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESOS, PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SERTA DATA DAN INFORMASI KESOS PENYUSUNAN PROGRAM DI BIDANG DIKLAT KESOS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESOS, PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SERTA DATA DAN INFORMASI KESOS KOORDINASI PELAKSANAAN DI BIDANG DIKLAT KESOS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESOS , PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SERTA DATA DAN INFORMASI KESOS EVALUASI PELAKSANAAN DI BIDANG DIKLAT KESOS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESOS, PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SERTA DATA DAN INFORMASI KESOS PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADIKLIT KESOS

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM BADIKLIT KESOS NO ISU STRATEGIS PROGRAM RENCANA TINDAK 1. Kebutuhan standar kompetensi dan profesional SDM dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. a. Mengembangkan pendidikan spesialisasi pekerjaan sosial. b. Mengembangkan kualitas program diklat berbasis kompetensi. c. Meningkatkan penelitian yang bersifat implementatif dan responsif terhadap isu-isu strategis. 2. Penguatan manajemen kelembagaan Badiklitkessos dalam merespon kebutuhan masyarakat, berskala nasional dan regional. Peningkatan kualitas manajemen diklit: a. Perencanaan b. Pelaksanaan. c. Pengendalian dan Pengawasan a. Melaksanakan pengkajian guna perencanaan dan pengembangan program jangka pendek. b. Melaksanakan penilaian kapasitas kelembagaan unit-unit di lingkungan Badiklitkessos. c. Standar manajemen dan pelayanan sosial. d. Pengembangan SDM di lingkungan Badiklitkessos, baik fungsional maupun staf.

3. Kebutuhan pengembangan peran Badiklit Kessos sebagai learning center bagi pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Peningkatan sarana, prasarana dan media diklit. Standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana serta media penunjang diklit. 4. Kebutuhan sistem informasi dan jaringan kerja di tingkat nasional dan regional. Pengembangan sistem jaringan informasi dan jaringan kerja diklit kessos. 1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar serta penyebarluasan informasi tentang program diklit kessos. 2. Melakukan kolaborasi baik internal maupun eksternal. 3. Publikasi dan sosialisasi program dan produk Badiklitkessos. 4. Pengembangan e-learning.

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADIKLIT KESOS NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN SASARAN KET 1 PENDIDIKAN KEDINASAN a. PENYELENGGAR- AN PENDIDIKAN STKS BANDUNG b. PROGRAM KEDINASAN a. DIPLOMA IV b. MPM (KERJASAMA DENGAN IPB C. SP1 PEKSOS PENGIRIMAN TUGAS BELAJAR KE BER- BAGAI PT BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI PEGAWAI : TB PUSAT : 16, TB DAERAH : 468; ORSOS (IB): 259, SERTA MHASISWA PNG : 16 PEGAWAI : TB PUSAT : 9, TB DAERAH : 41 DAN ORSOS : 2 PEGAWAI : TB PUSAT :12, TB DAERAH : 18 DAN ORSOS : 4 PEGAWAI PUSAT S2 : 12 S3 : 7 ( 4 DALAM NEGERI DAN 3 USM) PUSDIKLAT KESOS

NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN SASARAN KET 2 PENGELOLAAN SDM APARATUR a. DIKLAT STRUKTURAL b. DIKLAT FUNGSIONAL a. DIKLAT STRUKTURAL : 1). DIKLAT PIM IV 2) DIKLAT PIM III b. DIKLAT FUNGSIONAL : 1) PEKSOS AHLI (2 JENJANG) DAN PEKSOS TRAMPIL (4 JENJANG) 2) ARSIPARIS 3) PERENCANA 4) WIDYAISWARA 5) DSB. *) DEPSOS SAAT INI MEMILIKI 19 JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI PUSDIKLAT KESOS DAN 6 BBPPKS

NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN SASARAN KET PENGELOLAAN SDM APARATUR c. DIKLAT TEKNIS & MANAJEMEN 1) DIKLAT DASAR : DIKLAT DASAR-DASAR PEKSOS 2) DIKLAT SETTING PEKSOS : PEKSOS KOREKSIONAL, PEKSOS SEKOLAH, PEKSOS MEDIS, PEKSOS INDUSTRI 3) DIKLAT TEKNIS (SPESIALISASI) : DIKLAT DASAR-DASAR PEKSOS, DIKLAT PELAYANAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT, DIKLAT PENDAMPINGAN : FM, KTK, KORBAN PASCA BENCANA, KONFLIK, NAFZA, HIV/AIDS, KAT, LANJUT USIA, ANAK, PEKERJA MIGRAN, EKS NAPI, DSB), DIKLAT TENAGA PENYULUH SOSIAL. 4) DIKLAT MANAJEMEN : (DIKLAT MANAJEMEN PELAYANAN PANTI, MANAJEMEN KASUS, ANALISIS KEBIJAKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS, DSB) PEGAWAI & TKSM PUSDIKLAT KESOS & 6 BBPPKS

NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN KET PENGELOLAAN SDM APARATUR d. PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM DIKLAT KESOS BERBASIS KOMPETENSI e. PENINGKATAN KESOS 1) TNA PROGRAM PELATIHAN 2) PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MODUL DIKLAT 3) PENGEMBANGAN MODEL DIKLAT 4) SEMINAR, LOKAKARYA 5) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ALUMNI DIKLAT 1) PENYUSUNAN RENSTRA 2) PENYUSUNAN PENGELOLAAN 3) BENCHMARKING/SHORT COURSE PUSDIKLAT KESOS DAN 6 BBPPKS

NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN SASARAN KET 3 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESOS a. PENELITIAN TENTANG ISU STRATEGIS b. PENELITIAN PENGEM- BANGAN MODEL PELAYANAN SOSIAL a. PEMBERDAYAAN SOSIAL PASCA BENCANA ALAM b. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA PERILAKU GEPENG (KEMISKINAN) a. MODEL PELAYANAN LANSIA BERBASIS KEKERABATAN b. MODEL PEMBERDAYAAN KELOARGA DI PERBATASAN c. MODEL PEMBERDAYAAN TKI BERMASALAH DI MALAYSIA c. UJI COBA MODELPERLINDUNGAN ANAK JALANAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN d. UJI COBA MODEL PENINGKATAN FUNGSI PEKSOS RUMAH SAKIT e. UJI COBA MODEL PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG HIV/AIDS f. KAJIAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT MISKIN PERAMBAH HUTAN MELALUI PROGRAM KEHUTANAN SOSIAL 5 PROVINSI 2 PROVINSI MALAYSIA 1 PROVINSI PUSLITBA-NG KESOS BBPPPKS

NO PROGRAM KEGIATAN JENIS KEGIATAN SASARAN KET 4 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KESOS PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI a. PENDATAAN FAKIR MISKIN b. PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN KESOS c. PEMANTAPAN PROGRAM SIKS d. PENYUSUNAN INDEKS PEMBA- NGUNAN KESOS e. PEMUTAKHIRAN DATA PMKS & PSKS 33 PROVINSI PUSDATIN 5 PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PENGKAJIAN/PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT a. PEMETAAN PRANATA SOSIAL PADA KOMUNITAS LOKAL b. KAJIAN TENTANG FAKIR MISKIN DALAM RANGKA TANSOSMAS c. MULTIKULTURAL DALAM TANSOSMAS 6 PROVINSI 7 PROVINSI 5 PROVINSI PUSBANG-TANSOSMAS 6 PENGARUS-UTAMAAN GENDER (PUG) PUG BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL a. ANALISIS PUG BIDANG KESOS MELALUI PENDEKATAN GAP b. PENYUSUNAN BUKU INFORMASI TENTANG PUG BIDANG KESOS UNIT TEKNIS DEPSOS SEKRETA-RIAT BADIKLIT

KOLABORASI BADIKLIT KESOS DENGAN UNIT TEKNIS DEPSOS NO JENIS KEGIATAN SASARAN UNIT KOLABARORASI KET 1 DIKLAT PENDAMPING KUBE FAKIR MISKIN TKSM DITJEN DAYASOS PUSDIKLAT KESOS DAN 6 BBPPKS 2 DIKLAT TENAGA PENANGGULANGAN BENCANA DITJEN BANJAMSOS STKS BANDUNG 3 PENDIDIKAN PROGRAM D IV PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULSEL 4 DIKLAT TENAGA PENYULUH SOSIAL TINGKAT AHLI DAN TERAMPIL PEGAWAI DAN TKSM PUSPENSOS 6 BBPPKS