KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Pemrograman Terstruktur
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
Oleh : KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
Mata Kuliah Teknik Digital TKE 113
Translasi Rotasi Refleksi Dilatasi
Baseline Sektor Energi
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. = 5 – 12 – 6 = – (1 - - ) X 300 = = = 130.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
KETENTUAN SOAL - Untuk soal no. 1 s/d 15, pilihlah salah satu
BAB 2 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERTUTUP.
ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.
4. PROSES POISSON Prostok-4-firda.
WEEK 6 Teknik Elektro – UIN SGD Bandung PERULANGAN - LOOPING.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
LIMIT FUNGSI LIMIT FUNGSI ALJABAR.
ASIKNYA BELAJAR MATEMATIKA
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
PARAGRAF 1 – 5 Sebutkan jenis paragraf dilihat dari isi atau
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
Luas Daerah ( Integral ).
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Rencana pelatihan kesehatan haji tahun 2011
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Sosialisasi Perguruan Tinggi SMA Negeri 6 Kota Bogor
PELATIHAN IMPLEMENTASI
Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI.
EKUIVALENSI LOGIKA PERTEMUAN KE-7 OLEH: SUHARMAWAN, S.Pd., S.Kom.
Turunan Numerik Bahan Kuliah IF4058 Topik Khusus Informatika I
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Graf.
PERNYATAAN IMPLIKASI DAN BIIMPLIKASI
Waniwatining II. HIMPUNAN 1. Definisi
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN Jl. Letjen. Sutoyo Pontianak, Telp. (0561) , Website:
G RAF 1. P ENDAHULUAN 2 3 D EFINISI G RAF 4 5.
Bahan Kuliah IF2091 Struktur Diskrit
Algoritma Branch and Bound
SISTEM PERSAMAAN LINIER
Kompleksitas Waktu Asimptotik
Pondok Pesantren Daar El-Qolam adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada 20 Januari Semakin meningkatnya teknologi yang ada saat.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
P OHON 1. D EFINISI Pohon adalah graf tak-berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit 2.
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Dimensi Tiga (Jarak) SMA 5 Mtr.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIKLAT KESEHATAN ANTARA BADAN DIKLAT PROVINSI DAN BAPELKESDA KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si 2. Edgar Rangkasa, SH, M.Si 1. BBPK CILOTO 2. BAPELKES BATAM 3. POLTEKKES KEMENKES DIY 4. POLTEKKES KEMENKES MATARAM 5. POLTEKKES KEMENKES BALIKPAPAN 6. BADAN DIKLAT PROV. NAD 7. BADAN DIKLAT PROV. KALBAR 8. BADAN DIKLAT PROV. RIAU 9. BADAN DIKLAT PROV. JAMBI 10. BADAN DIKLAT PROV. GORONTALO 11. BADAN DIKLAT PROV. SULTRA 12. BADAN DIKLAT PROV. MALUKU 13. BADAN DIKLAT PROV. KALTENG 14. BADAN DIKLAT PROV. NTT 15. BADAN DIKLAT PROV. DIY 16. BADAN DIKLAT PROV. JATIM 17. BADAN DIKLAT PROV. BABEL 18. BADAN DIKLAT PROV. BENGKULU 19. BADAN DIKLAT PROV. MALUT 20. BADAN DIKLAT PAPUA 21. BAPELKES JAMBI 22. BAPELKES LAMPUNG 23. BAPELKES BENDUL MERISI 24. BPTKM BANDUNG 25. BAPELKES BANJARBARU 26. BAPELKES PONTIANAK 27. DINKES SULBAR 28. DINKES SULTRA 29. DINKES KALTENG 30. DINKES KALTIM 31. DINKES KALBAR 32. DINKES LAMPUNG 33. DINKES JAMBI 34. DINKES MALUT 35. BKD PROV. KEPRI 36. WERDININGSIH, SKM, MARS 37. drg. TINA (Biro Hukor) 38. MABRUR, S.Psi 39. SG. NGURAH BUDHASTRIWATI, S.Pd 40. RENTA NILAWATI, SKM, MKM

MEKANISME KERJASAMA DAERAH : Koordinasi pemetaan kebutuhan diklat (assesment) Adanya payung hukum Diklat dilaksanakan satu pintu oleh Bandiklat Diklat teknis dilakukan oleh Bapelkes dgn membeerikan pelaporan kepada Bandiklat Ada sharing internal antara Bapelkes dan Badan Diklat

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN/ MENERAPKAN MoU : Advokasi Koordinasi ditingkatkan Sosialisasi MoU Bandiklat lebih Intens dalam berkoordinasi Dikoordinir oleh Bandiklat Mengoptimalkan dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan koordinasi Sosialiasikan penjadualan yang ditetapkan bersama-sama

HAMBATAN : Ego sektoral sehingga kurang koordinasi Keragaman nomenklatur sehingga berdampak permasalahan pelaksanaan kediklatan Masalah anggaran menjadi perebutan kewenangan Personal/wi yang kurang Tidak adanya harmonisasi dan standarisasi kegiatan diklat ditingkat pusat Kurangnya lembaga diklat terakreditasi

POTENSI : Adanya Program Kemitraan antara Bandiklat dan Bapelkes Adanya Pergub/payung hukum Diklat Satu Pintu