Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
Sosialiasasi Mekanisme Pengelolaan Hibah
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung
Pembiayaan Pembangunan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
Pengelolaan Hibah Langsung
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
ADMINISTRASI PENGELOLAAN
Pembiayaan Pembangunan
Pendapatan dan Belanja
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
Badan ppsdm kesehatan SEMESTER I TAHUN 2019.
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Kebijakan Pengelolaan Hibah Dalam APBN DJPU - Kemenkeu Peratuan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No. 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atu Hibah dan Penerusan Pinjaman dan Hibah mengatur antara lain bahwa :

On Budget On Treasury On Budget Off Treasury

DJPU - Kemenkeu

57

SP2H No. Rek SATKER DJPU KUASA BUNDJPB DONOR TransferIjin Rek 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 57 Belanja Sosial 1.Bukti transfer/NOD/DA 2.SPTJMSPTJM PROSES PENGESAHAN HIBAH SECARA LANGSUNG - KAS DJPU - Kemenkeu

Syarat Permintaan Nomor Register Naskah Perjanjian Hibah (Grant Agreement) Rencana Penarikan Hibah (Disbursement Plan) Ringkasan Hibah (Grant Summary)

DJPU - Kemenkeu Usul pengesahan revisi DIPA  Arsip Data Komputer (ADK) dan konsep/net revisi DIPA T.A yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  Naskah Perjanjian Hibah dan atau dokumen lain yang dipersamakan;  Surat pemberitahuan nomor register hibah dari Ditjen Pengelolaan Utang;

Donor DJPU Satker 1.Memberikan No Register 2.Menerima & Mengesahkan SPH-BJ 3.Mencatat Pendapatan Hibah dlm LRA 4.Pendapatan hibah ini sifatnya transaksi non-kas dan tidak perlu pengesahan KPPN 1.Memberikan No Register 2.Menerima & Mengesahkan SPH-BJ 3.Mencatat Pendapatan Hibah dlm LRA 4.Pendapatan hibah ini sifatnya transaksi non-kas dan tidak perlu pengesahan KPPN Barang(Non Kas) 1.Membuat BASTBAST 2.Mengajukan No. Register Hibah ke DJPU dengan NPH/dokumen yg dipersamakan 3.Membuat SPTMHL & SPH-BJ ke DJPU, utk disahkan.SPTMHLSPH-BJ 4.Mencatat dalam SIMAK-BMN dan Neraca; 5.Mengungkapkan Hibah dalam CALK 6.Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah; 7.Tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN) Barang(Non Kas) 1.Membuat BASTBAST 2.Mengajukan No. Register Hibah ke DJPU dengan NPH/dokumen yg dipersamakan 3.Membuat SPTMHL & SPH-BJ ke DJPU, utk disahkan.SPTMHLSPH-BJ 4.Mencatat dalam SIMAK-BMN dan Neraca; 5.Mengungkapkan Hibah dalam CALK 6.Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah; 7.Tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN) Proses Pengesahan Hibah Secara Langsung – Barang DJPU - Kemenkeu Donor merealisasikan hibah berupa Barang

Donor DJPU Satker 1.Memberikan No Register 2.Menerima & Mengesahkan SPH-BJ 3.Mencatat Pendapatan Hibah dlm LRA 4.Pendapatan hibah ini sifatnya transaksi non-kas dan tidak perlu pengesahan KPPN 1.Memberikan No Register 2.Menerima & Mengesahkan SPH-BJ 3.Mencatat Pendapatan Hibah dlm LRA 4.Pendapatan hibah ini sifatnya transaksi non-kas dan tidak perlu pengesahan KPPN Jasa (Non Kas) 1.Membuat BASTBAST 2.Mengajukan No. Register Hibah ke DJPU dengan NPH/dokumen yg dipersamakan 3.Membuat SPTMHL & SPH-BJ ke DJPU, utk disahkan.SPTMHLSPH-BJ 4.Mengungkapkan Hibah dalam CALK 5.Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah; 6.Tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN ) Jasa (Non Kas) 1.Membuat BASTBAST 2.Mengajukan No. Register Hibah ke DJPU dengan NPH/dokumen yg dipersamakan 3.Membuat SPTMHL & SPH-BJ ke DJPU, utk disahkan.SPTMHLSPH-BJ 4.Mengungkapkan Hibah dalam CALK 5.Menatausahakan dok. terkait penerimaan hibah; 6.Tidak diperlukan pengesahan dari Kuasa BUN (KPPN ) Donor Merealisasikan Hibah berupa Jasa DJPU - Kemenkeu

MOU/ PKS Regrista si rekening Rev DIPA Monev Laporan Disemi nasi Hukor Satker Keuangan Satker Keuangan Satker Anggaran Satker Evapor Satker Keuangan Evapor Satker IPD Satker Biro Hukum PKLN Biro Keuangan Roren DJA Roren Rokeu

A.Laporan Manajerial 1.Perkembangan Realisasi 2.Pencapaian Target Keluaran 3.Kendala yg dihadapi 4.Tindak lanjut A.Laporan Manajerial 1.Perkembangan Realisasi 2.Pencapaian Target Keluaran 3.Kendala yg dihadapi 4.Tindak lanjut A.Laporan Akuntabilitas 1.Neraca 2.Realisasi Anggaran 3.Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) A.Laporan Akuntabilitas 1.Neraca 2.Realisasi Anggaran 3.Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Renggar Bappenas Biro Keuangan KPPN EVAPOR KEUANGAN