Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Advertisements

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
Payung Penelitian Sumberdaya Manusia Supriyadi Asep Supena Hamidah Muktiningsih.
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
Peningkatan Profesionalisme Kepemimpinan Aparatur dalam Pengelolaan Program Pelayanan Kesehatan Guna Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri & Berkeadilan.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Kom III SUHARI MM.
RPJMN Bidang Tata Ruang
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
(Pemutaran Film Teknologi)
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN TA 2013 UNTUK MENCAPAI TARGET RPJMN 2009 - 2014 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIA Surabaya, 15-18 Juli 2012

Outline I. Pendahuluan II. Hasil Evaluasi RPJMN III. RKP 2013 IV. Program Strategis V. Penganggaran 2013

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 PRIORITAS NASIONAL Iklim Investasi dan Iklim Usaha Infrastruktur Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kesehatan Pendidikan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 8 2 9 3 10 RPJMN 2010-2014 4 11 5 12 6 13 7 14 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: Daya Saing Daya Tahan Ekonomi (resilience) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Stabilitas Sosial dan Politik

ISU STRATEGIS NASIONAL Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of Doing Bussiness) Percepatan pembangunan infrastruktur : Domestic Connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai Koridor Ekonomi Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda PENINGKATAN DAYA SAING Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Peningkatan pembangunan sumber daya manusia Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Persiapan pemilu 2014 Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Percepatan pembangunan Minimum Essential Force PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL “Pelaksanaan isu strategis bukan hanya pada Kementerian/Lembaga namun harus terpadu dengan Pemerintah Daerah”

PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) Stabilitas makro ekonomi Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas lainnya: Bidang Perekonomian KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Prioritas 2: Pendidikan; Prioritas 3: Kesehatan; Prioritas lainnya: Bidang Polhukam PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana PRO POOR DAN PRO JOB Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB)

Pembangunan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. Fokus kebijakan pembangunan kesehatan terutama pada penanggulangan masalah gizi, penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, dan peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Prioritas Pembangunan Kesehatan dalam Perencanaan Pembangunan Kerangka Pikir Prioritas Pembangunan Kesehatan dalam Perencanaan Pembangunan FOKUS PRIORITAS Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier PRIORITAS BIDANG DIDUKUNG OLEH: PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBANGUNAN SDA - LH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN IPTEK DLL SASARAN DAMPAK Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa Peningkatan Umur Harapan Hidup 7

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan GOAL UHH AKI AKB GIZI SASARAN Indikator OUTCOME Angka Kesakitan Kematian Gizi dan KIA Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan FOKUS PRIORITAS SDM Kesehatan Ketersediaan & Mutu Obat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pember- dayaan Masy. Pelayanan Kesehatan Manajemen Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat & Promosi Kes. Pembinaan Upaya Kesehatan Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan UPAYA SDM/ Tenakes Sarana Kesehatan Sediaan farmasi & Alkes Litbang Biaya Hukum Data & Sist. Informasi Manajemen INPUT

II.EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMN 2010-2014 : KESEHATAN

Status Kesehatan (RPJMN 2010-2014) Status kesehatan masyarakat terus membaik. Indikator Status Kesehatan Masyarakat Status Awal Pencapaian Target Target 2014 Umur harapan hidup (tahun) 66,2 70,9 72,0 Angka kematian ibu (per 100 ribu kelahiran hidup) 307 228 *) 118 Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 35 34 *) 24 Prevalensi kekurangan gizi (persen) 28,0 17,9 <15,0 Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) **) 36,8 35,6 <32,0 Sumber data: Proyeksi BPS, 2010 dan Riskesdas, 2010 *) Data tahun 2007 (SDKI) **) Stunting (anak balita yang pendek) diukur dengan perbandingan antara tinggi badan berdasarkan umur.

Status Capaian Pembangunan Kesehatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai antara lain dengan: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2% (2010) Cakupan kunjungan ibu hamil: K1: 95,26% dan K4: 85,56% (2010) Cakupan imunisasi dasar lengkap: menjadi 53,8% (2010) Pemberian Vit A dan Fe : 69,8% dan 92,2% (2010) Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (2005-2010) Sumber : Susenas (2005-2009), *Riskesdas (2010) Sumber : Riskesdas 2007, Riskesdas 2010 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan tahun 2007 dan 2010 Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu, Poskesdes Preventif & Promotif Penyediaan suplemen gizi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk seluruh Puskesmas Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg, Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Kuratif dan Rehabilitatif Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal) Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan UKBM: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; PONED: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar, PONEK: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Malut Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Riskesdas, 2010

Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Cakupan pelayanan antenatal (kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : Sulut Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Profil Kesehatan, 2010

Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Imunisasi Dasar Lengkap *) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket: *) Data capaian untuk bayi usia 12-23 bulan Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Riskesdas, 2010

Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Sumber: Profil Kesehatan, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Gorontalo Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Riskesdas, 2010

Malaria (Annual Parasite Index/API) Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Malaria (Annual Parasite Index/API) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (Annual Parasite Index/API) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : Papua Barat Capaian terendah : DKI Jakarta Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Riskesdas, 2010

Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Akses Sanitasi Layak Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DKI Jakarta Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : Masih terjadi disparitas antarprovinsi Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Sumber: Susenas, 2010

II.b. Status Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi, 2010 Rasio Tempat Tidur RS Per 100.000 Penduduk Per Provinsi, 2010 Rasio Nasional 68,8 : 100.000 orang Indonesia : 1.632 RS Standar Rasio : 1: 1.500 orang atau 67:100.000 orang Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Status : Rasio TT RS per 100.000 Penduduk telah tercapai, namun masih banyak Provinsi yang berada di bawah rasio rata-rata nasional. 18

Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan… Jumlah Puskesmas Per Provinsi, 2010 Peta Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Indonesia : 9.005 Puskesmas Rasio Tinggi Rasio Sedang Rasio Rendah Sumber: Profil Kesehatan, 2010

Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan… Jumlah Puskesmas Mampu PONED Per Provinsi, 2010 Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) *) Indonesia : 1.579 Puskesmas Jumlah Puskesmas PONED masih dibawah kebutuhan ideal Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket. *) Capaian s.d Triwulan III TA 2011 Standar : minimal terdapat 4 Puskesmas PONED utk Kab/Kota Ideal : 500 kab/kota x 4 = 2.000 Puskesmas PONED Sumber: Profil Kesehatan, 2010

Peta Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Status Ketersediaan Tenaga Kesehatan Peta Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Dokter Umum Perawat Bidan 0-5% blm terisi 5-20% blm terisi 20-30% blm terisi >30 % blm terisi Sumber: Badan PPSDM Kemenkes, Data s.d Desember 2010

KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN DI DTPK Ketersediaan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan, program pegawai tidak tetap (PTT), dan penugasan khusus terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Ketersediaan Tenaga Kesehatan PTT dan Penugasan Khusus di DTPK, 2010 Jenis Tenaga Jumlah (orang) Tenaga kesehatan Status PTT aktif di DTPK 32.978 Dokter spesialis dan spesialis gigi 86 Dokter Umum 3.020 Dokter gigi 904 Bidan 28.968 Tenaga Kesehatan Telah Direkrut dan Ditempatkan di DTPK Dokter PTT 699 Dokter gigi PTT 189 Bidan PTT 142 Tenaga kesehatan penugasan khusus 293 Sumber : Kemkes, 2010

iii. RKP 2013 (Perpres No.54 tahun 2012)

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: Daya Saing Daya Tahan Ekonomi (resilience) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Stabilitas Sosial dan Politik

Penguatan RKP 2013 Evaluasi Gap Pencapaian Sasaran/Target RPJMN 2010-2014, Prioritas Nasional, dan Arahan Presiden Penetapan Isu Strategis, Input dan Keluaran yang terukur Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah (Contoh:RAD MDGs dan RAD PG) Sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dalam Musrenbangnas Mengakomodasi isu strategis daerah Mengakomodasi hasil Raker K/L dengan Daerah Identifikasi lokus untuk kegitan prioritas nasional Penyiapan Profil Provinsi Sinkronisasi Renja K/L dan UPPD Penajaman Kualitas belanja K/L Proporsi Belanja Modal, belanja Barang, Belanja Sosial, Belanja Pegawai Pengalihan Dekon dan TP ke DAK sesuai kewenangan (PP 38/2007) Penajaman Proses Trilateral Meeting

Mekanisme Koordinasi Penyusunan RKP 2013 MUSRENBANGNAS ISU STRATEGIS Akses kesehatan dan gizi Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Pendayagunaan tenaga kesehatan Jaminan pembiayaan kesehatan Obat dan makanan Pelayanan KB. KELUARAN Cakupan pelayanan kesehatan Prevalensi penyakit Persentase pelayanan kesehatan Jumlah lulusan tenaga kesehatan Angka kesakitan INPUT Kegiatan Promotif, kuratif Sarana dan prasarana Tenaga Dana Obat, vaksin Pelatihan Monev/Bimtek Pedoman Sosialisasi Fasilitasi PUSAT DAERAH Dekon TP Jamkesmas Jampersal BOK APBD DAK DAU Renja-KL UKPPD SINKRONISASI Profil Provinsi Profil Kesehatan Riset Fasilitas Kesehatan Profil Dekon-TP Profil Anggaran Kesehatan RAD MDGs RAD PG RPJMD dan RKPD

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RKP 2013) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, Peningkatan ketersediaan , pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, dan Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata.

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas (ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat); belum optimalnya upaya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan); masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;

LANJUTAN PENDAHULUAN... masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan masih tingginya disparitas pelayanan KB antar-wilayah dan sosial ekonomi.

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS 3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak: Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang beratbadannya (D/S) di posyandu menjadi 80% Meningkatnya cakupan bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi 88% Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K-4) menjadi 93 % Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89% Meningkatnya puskesmas yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (PONED) menjadi 90% Meningkatnya rumah sakit yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) menjadi 95% Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK) menjadi 9.323 puskesmas Sasaran 32

FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS 3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600 ribu orang Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90% Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi 16 ribu desa Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan didaerah bermasalah kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga kesehatan Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9. 000 orang Sasaran 33

FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS 3 Peningkatnya cakupan pembiayaan kesehatan, yang ditandai dengan: Meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi 90 persen; Meningkatnya jumlah tambahan TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas sebanyak 10.544 unit TT; Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin menjadi 9.323 puskesmas; Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jaminan persalinan (jampersal) menjadi 2.663 fasilitas pelayanan kesehatan Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri Meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90% Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37% Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18% Sasaran 34

FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS 3 Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Meningkatnya contraceptive prevalence rate (CPR) menjadi sebesar 63,8%: dan menurunnya unmeet need menjadi sebesar 5,6% dengan sasaran: Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, peserta KB baru dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 13,2% dan peserta KB baru pria sebesar 4,6% Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29 juta dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9% menjadi sebesar 26,7% Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara bertahap bagi 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB) Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (IMP) serta kelembagaan KB didaerah dalam rangka meningkatkan kesertaaan dan kemandirian ber-KB Sasaran 35

HIGHLIGHT KEGIATAN NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 9.323 Kemenkes 2. Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal 2.663 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK 5.320 4. Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 80 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) 90 6. Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) 37 BPOM 7. Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB jalur pemerintah Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah) Jumlah peserta KB baru (PB) dan Jumlah Peserta KB aktif (PA) 7,5 juta dan 29,0 juta BKKBN Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (KPS dan KS-I) yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 3,97 juta akseptor Jumlah peserta KB baru/PB bagi seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus (Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut), dan untuk pelayanan Baksos dan lain-lain yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 4,99 juta akseptor Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB 4700

LANJUTAN... NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA UPAYA KESEHATAN KURATIF DAN REHABILITATIF 1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 90 Kemenkes 2. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin 9323 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan 10.544 4. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase ketersediaan obat dan vaksin 95 5. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) 3 Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 6. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 91 Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

IV. PROGRAM STRATEGIS

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN & MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs PROGRAM STRATEGIS DALAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs JAMKESMAS JAMPERSAL BOK PKH PRESTASI PNPM GENERASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN & MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs

PROGRAM STRATEGIS BIDANG KESEHATAN Jamkesmas: meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas Jampersal : menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB BOK : melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 40

V. PENGANGGARAN 2013

Alokasi Anggaran Tahun 2013 Rencana alokasi anggaran tahun 2013 menggunakan baseline RPJMN/ KPJM RKP Tahun 2012 Perubahan melalui mekanisme inisiatif baru Katagori inisiatif baru : Program/outcome/kegiatan/output baru Penambahan volume target Percepatan pencapaian target

Alokasi Kemkes 2007-2013

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS 2005-2012 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS BID. KESEHATAN 2005-2012

Terimakasih