Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Penjaminan Mutu Eksternal
AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN UU 12/2012
PENDIDIKAN YANG MEMERDEKAKAN Manajemen Pengembangan Akademik Guru dan Dosen Berwawasan Kearifan Budaya Lokal.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013.
AKREDITASI PROGRAM STUDI BAN-PT DISAMPAIKAN PADA: RAPAT KERJA WILAYAH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERSTIS WILAYAH IX di HOTEL CLARION MAKASSAR.
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
Manajemen Mutu PTS (Kopertis V DIY)
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDPT)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN LANDASAN HUKUM
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Pokok – Pokok Pengaturan RUU Pendidikan Tinggi
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EMI ( Evaluasi Mutu Internal ) Salatiga Juli 2013 UKSW.
Peningkatan Penjaminan Mutu Internal untuk Pengembangan Universitas
PEDOMAN EMI LPTK MATERI MENIT. DASAR HUKUM F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional F Undang-Undang Nomor 14 Tahun.
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)
KEBIJAKAN DITJEN DIKTI DALAM MEMPERSIAPKAN AKREDITASI PERGRUAN TINGGI ILLAH SAILAH DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN DIKTI-KEMDIKBUD.
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-PT) kemakmuran
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
MENYONGSONG KELAHIRAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DI INDONESIA
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
MENGAPA SPM-PT? 11/04/20151 Oleh: Zuheid Noor (BPM)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Kantor Jaminan Mutu UGM 2010
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
Peran LAM-PTKes dalam Meningkatkan Mutu Program Studi Kesehatan
Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
REFLEKSI DAN KEBIJAKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality Assurance oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka.
SOSIALISASI PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
SISTEM PENJAMIN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN
SOSIALISASI PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI DAN EVALUASI DIRI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Pertemuan FORSTAT 14-April-2018 INDUCTIVE THINKING for WISDOM of LIFE
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Transcript presentasi:

Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang Pintauli Panggabean

Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)  Menuju SNP Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru)

Pada tahun 2006, dipandang perlu oleh Dirjen Dikti, Dibentuk Komisi SPM-PT di bawah Dewan Pendidikan Tinggi untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU.Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut Akreditasi).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) MUTU SNP

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional

KOMPONEN PDPT MINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI – WAJIB

ASPEK PENGEMBANGAN

Level Perguruan Tinggi Level Kopertis mengikuti perkembangan kebijakan Dikti Level Nasional