PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  Demokratis, keadilan dan terbuka  Peran Masyarakat  Pendidikan Yang Bermutu  Manajemen Pengelolaan

Demokratis, Keadilan dan Terbuka Hak warga untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis Hak warga untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis Pengakuan terhadap pendidikan keluarga dan masyarakat Pengakuan terhadap pendidikan keluarga dan masyarakat Sistem pendidikan yang terbuka Sistem pendidikan yang terbuka

Peran Masyarakat Komite Sekolah Komite Sekolah Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan Badan Akreditasi Sekolah Badan Akreditasi Sekolah

Pendidikan Yang Bermutu Standard Nasional Standard Nasional Lembaga Penjamin Mutu (Quality Assurance) Lembaga Penjamin Mutu (Quality Assurance) Badan Akreditasi Sekolah Badan Akreditasi Sekolah Diversivikasi kurikulum Diversivikasi kurikulum

Manajemen Pengelolaan Pengelolaan berdasarkan Keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik Pengelolaan berdasarkan Keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik Anggaran pendidikan minimal 20 % Anggaran pendidikan minimal 20 % Kerja guru lintas daerah Kerja guru lintas daerah Ketersediaan sarana prasarana Ketersediaan sarana prasarana

Faktor Pendukung Yogyakarta berpredikat Kota Pelajar/Kota Pendidikan Yogyakarta berpredikat Kota Pelajar/Kota Pendidikan Banyak Sekolah-sekolah favorit Banyak Sekolah-sekolah favorit SDM bidang pendidikan cukup memadai SDM bidang pendidikan cukup memadai Sarana dan Prasarana mendukung Sarana dan Prasarana mendukung

Faktor Penghambat Naiknya angka kemiskinan 4 % akibat resesi Naiknya angka kemiskinan 4 % akibat resesi Turunnya daya beli masyarakat Turunnya daya beli masyarakat Dukungan pada bidang pendidikan dari pemkab/pemkot yang masih bervariasi Dukungan pada bidang pendidikan dari pemkab/pemkot yang masih bervariasi Peran komite belum optimal Peran komite belum optimal Penerapan otonomi pendidikan yang salah Penerapan otonomi pendidikan yang salah Masih adanya pengelolaan sekolah yang kurang didasari atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik Masih adanya pengelolaan sekolah yang kurang didasari atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik

A k i b a t n y a Biaya untuk pendidikan terasa sangat mahal Biaya untuk pendidikan terasa sangat mahal Tidak terjadi keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sekolah Tidak terjadi keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sekolah Menurunkan tingkat partisipasi publik untuk memajukan pendidikan Menurunkan tingkat partisipasi publik untuk memajukan pendidikan Menurunnya kualitas SDM Menurunnya kualitas SDM

APA YANG HARUS DILAKUKAN ? Membangun kesamaan persepsi bahwa dalam pengelolaan pendidikan harus didasari atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik Membangun kesamaan persepsi bahwa dalam pengelolaan pendidikan harus didasari atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik Membangun kebersamaan antar institusi yang peduli pada pendidikan Membangun kebersamaan antar institusi yang peduli pada pendidikan Melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan pendidikan dimana Sekolah sebagai basis perubahan Melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan pendidikan dimana Sekolah sebagai basis perubahan

Pengelolaan Keuangan Sekolah RAPBS LAPORAN SEMESTER I LAPORAN SEMESTER II Pengawasan :  Tim Verifikasi Internal  Tim Verifikasi Komite Informasi Manajemen

TERIMA KASIH BERSAMA – SAMA MELAKUKAN INOVASI PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN KERAKYATAN