Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
FARMASI RUMAH SAKIT.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Data dan Informasi Kesehatan
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
ADMINISTRASI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Standard Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
FUNGSI RM DI RUMAH SAKIT
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN :
FUNGSI RM DI RUMAH SAKIT
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Disampaikan pd kuliah manajemen blok 4 Oleh ;dr.Fauziah Elytha.MSc
RUMAH SAKIT Oleh: Dra. Sulistyaningtyas. AH, Apt.
Sistem Kesehatan Negara Kuba
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
Hasil Permodelan Tahap II
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Transcript presentasi:

Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/pelayanan darurat TUJUAN PENGADAAN RS BERGERAK/LAP Rumah Sakit Bergerak/Lapangan didirikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah DTPK yang kurang terjangkau oleh pelayanan kesehatan RS BERGERAK

NOPROPINSIKABUPATEN/KOTA 1NADPemkab.Bener Meriah 2BENGKULUPemkab.Bengkulu Utara 3NUSA TENGGARA TIMURPemkab.Alor 4KALIMANTAN TIMURPemkab.Malinau 5SULAWESI UTARAPemkab.Kep.Sitaro 6SULAWESI UTARAPemkab.Talaud 7MALUKUPemkab.Maluku Tenggara Barat 8MALUKU UTARAPemkab.Halmahera Utara 9PAPUA BARATPemkab.Boven Digoel 10PAPUAPemkab.Raja Empat 11SULAWESI BARATPemkab.Polmas 12KEPULAUAN RIAUPemkab.Lingga 13KEPULAUAN RIAUPemkab.Anambas 14NADPemkab.Gayo Lues Daftar Rumah Sakit Bergerak Tahun 2010

PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK, PEMENUHAN SARANA PRASARANA SERTA PEMENUHAN SDM TERUTAMA UNTUK : DAERAH TERPENCIL DAERAH PERBATASAN DAERAH KEPULAUAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI PERMASALAHAN

Peningkatan sarana, upaya pelayanan kesehatan rujukan STRATEGI PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEHATAN Pemenuhan tenaga kesehatan strategis

1.Sarana pelayanan kesehatan belum merata serta belum memenuhi standar mutu dan Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi (UGD, BD/UTD RS, PONEK di RS); 2. Sarana Kesehatan tidak optimal dikarenakan Pembangunan baru tidak didukung studi kelayakan yang akurat; Jauh dari pemukiman penduduk; Tidak didukung sarana jalan dan transportasi; Lokasi tidak strategis; Tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat setempat (terlalu mewah ataupun minim) ; Tidak didukung sarana listrik dan air; PERMASALAHAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN RUJUKAN

PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK MELALUI PDSBK LATAR BELAKANG : JUMLAH DOKTER SPESIALIS MASIH KURANG MEMENUHI KEBUTUHAN TERBATASNYA PRODUKSI DISTRIBUSI DOKTER SPESIALIS TIDAK MERATA KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK MASIH PERLU DITINGKATKAN RENDAHNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PDSBK Menggunakan Kurikulum Nasional Menggunakan Modul-modul/Block/ Paket Pendidikan Lulusannya Sama Dilaksanakan di RS Pendidikan Utama dan RS Pendidikan Mitra (RS Afiliasi dan Satelit)

 Upaya untuk menjamin ketersediaan dokter spesialis dalam jangka panjang, dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengirim dokter (utamanya dokter putra daerah atau dokter) untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan beasiswa dari Pemerintah.  Setelah lulus sebagai dokter spesialis bersedia bekerja di daerah dalam kurun waktu yang tertentu.  Upaya untuk menjamin ketersediaan dokter spesialis dalam jangka panjang, dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengirim dokter (utamanya dokter putra daerah atau dokter) untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan beasiswa dari Pemerintah.  Setelah lulus sebagai dokter spesialis bersedia bekerja di daerah dalam kurun waktu yang tertentu. Target tahun 2014 Program PDSBK meluluskan 6000 orang Saat ini yang mengikuti program sudah mencapai 2339 orang Target tahun 2014 Program PDSBK meluluskan 6000 orang Saat ini yang mengikuti program sudah mencapai 2339 orang

STRATEGI Percepatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Medik Spesialis, Percepatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Medik Spesialis, Penugasan di daerah bagi Dokter Peserta PPDS-BK yang telah mencapai Jenjang 1 Penugasan Khusus Residen Senior dan Dokter Spesialis di Daerah yang sangat membutuhkan. Bantuan Biaya Pendidikan Bersedia ditugaskan Di seluruh wilayah Indonesia Bantuan Biaya Pendidikan Bersedia ditugaskan Di seluruh wilayah Indonesia Jangka Menengah Jangka Panjang Jangka Pendek