BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
PEMILIHAN DEKAN 2008 – 2012 UNIVERSITAS GADJAH MADA
PT (PERSEROAN TERBATAS)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PROFESI PENUNJANG DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Pemeriksaan B. Sundari, SE., MM..
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
Pajak Penghasilan Final
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Universitas Gadjah Mada
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
SUNSET POLICY.
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
Surabaya, 3 Maret 2015.
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PERSEROAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Teori tentang Rahasia Bank
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ATURAN PASAR MODAL PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DISUSUN OLEH:
Bank dan Lembaga keuangan 1 PTA 2015/2016
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK Badan Usaha Asuransi
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
Majelis Kehormatan Notaris
HUKUM PERSEROAN TERBATAS UU 40 TAHUN 2007
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
Teori tentang Rahasia Bank
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
BANK SYARIAH.
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Presented by: Cempaka Paramita,
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.
Transcript presentasi:

BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Dhanapala, 24 Juli 2008

2  Pasal 17 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK. 012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 1) Setiap Direksi, Komisaris dan Kepala Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. 2) Ketentuan yang diperlukan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dasar Hukum

3  Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER- 03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Dasar Hukum (Continued…)

4 Maksud dan Tujuan 1) Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kemampuan yang layak; 2) Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kepatutan yang layak.

5  Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.  Kapan penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan? 1) Pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris; 2) Setiap waktu apabila di kemudian hari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan. Kewajiban Memenuhi Persyaratan Kemampuan dan Kepatutan

6 1) Penilaian Faktor Kemampuan a)pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b)pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Perusahaan Pembiayaan; c)pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/ atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya; dan d)kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Pembiayaan yang sehat. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

7 1) Penilaian Faktor Kepatutan a) memiliki akhlak dan moral yang baik; b) tidak pernah melakukan praktik-praktik tercela di bidang usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya; c) tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya; d) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (continued..)

8 a) tidak melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Perusahaan Pembiayaan; dan b) memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (continued..)

Kelulusan Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir sebesar 70 (tujuh puluh) atau lebih dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 70 (tujuh puluh) atau terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan 9

10 1) Tim Penguji berjumlah paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua, yang terdiri dari unsur Bapepam-LK dan asosiasi Perusahaan Pembiayaan yang bertugas; a) penelitian administratif; b) wawancara; dan c) hal lain yang dianggap perlu. 2) Tim Penilai berjumlah 3 orang yang berasal dari Bapepam LK, bertugas melakukan penilaian atas hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Penguji. Tim Penguji dan Tim Penilai

Tatacara dan Pelaksanaan 11 Permohonan (Direksi) Persiapan (Biro P2) CV Pelaksanaan (Tim Penguji & Tim Penilai) Pengecekan dokumen T Penetapan jadual Penelitian Administrasi Pemanggilan Y Hadir ? Pemanggilan Ulang Hadir ? Pengujian Lulus ? Keterangan Tidak Lulus Faktor kepatutan? Selesai Surat Lulus Permohonan dianggap Batal T T T T Y Y Y Y Surat Permohonan Lengkap?

12 1) Yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Biro dengan disertai alasan keberatannya. 2) Pengajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian. Keberatan

13 1) Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak perlu dilakukan lagi bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh: a. Bapepam LK b. Lembaga pengawas industri jasa keuangan lainnya 2) Tidak berlaku apabila di kemudian hari calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Industri Jasa Keuangan Lain

14 1) Yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain karena faktor kemampuan, dapat mengajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan 2) Yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain karena faktor kepatutan, tidak dapat mengajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Industri Jasa Keuangan Lain (Continued..)

15 Anggota Tim Penilai dan Tim Penguji atau yang pernah menjadi anggota Tim Penilai dan Tim Penguji wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, kecuali karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerahasiaan

16 Pelanggaran terhadap Peraturan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ini dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sanksi

17 Terima Kasih

18 Lampiran

19 1) Diajukan oleh Direksi 2) Ditujukan kepada Ketua Bapepam LK 3) Diajukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Anggota pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

20 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) daftar riwayat hidup; 3) surat pernyataan dengan materai cukup: a)tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan; b)tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan; c)tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; Kelengkapan Permohonan

21 a)tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; b)tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur pada Perusahaan Pembiayaan lain atau Komisaris lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain; c)tidak akan merangkap jabatan sebagai Komisaris lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain; 1)fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan asing. Kelengkapan Permohonan (Continued..)

22 1) Kepala Biro melakukan pemanggilan kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 2) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib hadir pada waktu yang ditentukan. 3) Tim Penguji melakukan pengujian kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. 4) Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

23 Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (berdasarkan pada penjumlahan atas nilai dari masing- masing faktor kemampuan dan kepatutan yang tercantum dalam Lampiran IV): 1) Lulus; atau 2) Tidak Lulus. Diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali penilaian kemampuan dan kepatutan, kecuali tidak lulus karena faktor kepatutan. Hasil Penilaian