Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MONITORING DAN SUPERVISI
Advertisements

Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alur Kegiatan Workshop
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PELATIHAN IMPLEMENTASI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN (RAKORDAL) TRIWULAN I T.A 2011
Pengelolaan Dana Hibah
1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
Transcript presentasi:

Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014

Estimasi Penghitungan Penyusunan estimasi realisasi belanja daerah per bulan ditujukan untuk memberikan gambaran sementara mengenai realisasi belanja daerah per bulan, mengingat bahwa hingga saat ini pemerintah belum mempunyai instrumen yang dapat digunakan untuk memonitoring besarnya penyerapan belanja APBD secara riil. Instrumen ini didasarkan pada data-data sekunder untuk dapat membuat proxy penyerapan belanja daerah secara bulanan per provinsi (merupakan agregasi penyerapan pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dalam satu wilayah provinsi). Pendekatan ini merupakan proxy dengan menggunakan data dana pemerintah daerah di perbankan per bulan dari Bank Indonesia, data realisasi transfer per bulan dan proxy realisasi PAD. Laporan estimasi penyerapan bulanan ini mempunyai lag time kurang dari 20 hari setelah akhir bulan yang berkenaan karena informasi dana pemda di Bank Umum per provinsi dari Bank Indonesia baru dapat diterima setelah 15 hingga 17 hari setelah berakhirnya bulan yang diobservasi.

Cara Penghitungan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Menghitung total realisasi dana transfer yang disalurkan ke daerah berdasarkan nomor SP2D per provinsi. Mengestimasi realisasi PAD yang diberasal dari laporan realisasi APBD per triwulan, dibedakan antara realisasi PAD Kab/Kota dan Provinsi Langkah 2 Menghitung Realisasi Belanja dengan Rumus Belanja = DPdP(t-1)+DT(t)+PAD(t)-DPdP(t) Ket : DPdP = Dana pemda di perbankan DT = Dana transfer PAD = Estimasi penerimaan dari PAD t = bulan ke t Langkah 3 % Belanja = estimasi belanja/ anggaran belanja APBD

Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota s.d. Bulan Juni 2014 (dalam Miliar Rupiah) Anggaran (Milyar) 815.907 708.214 593.506 495.274 Secara nominal, realisasi belanja daerah s.d. bulan Juni 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp255,72 triliun. Adapun realisasi belanja daerah pada periode yang sama tahun 2013 mencapai sebesar Rp242,66 triliun, tahun 2012 sebesar Rp205,08 triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp164,17 triliun.

Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota s.d Bulan Juni 2014 (dalam Persentase) Anggaran (Milyar) 815.907 708.214 593.506 495.274 Realisasi penyerapan belanja secara persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapan dengan anggaran belanja (konsolidasi). Realisasi belanja daerah s.d. bulan Juni 2014 diperkirakan mencapai 31,3% dari total anggaran belanja daerah (Rp815,91 triliun), yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 34,3%, tahun 2012 sebesar 34,6%, dan tahun 2011 sebesar 33,1%.

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi s.d. Bulan Juni 2014 Rata-rata realisasi Belanja Daerah s.d. bulan Juni 2014 agregat per provinsi mencapai 31,3%. Terdapat 13 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata dan 21 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. Estimasi realisasi belanja daerah terendah adalah di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 14,1% dan tertinggi adalah di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 44,0%.