ORGANISASI PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN (1) Noegroho Amien Soetiarto 2007

I. MAKHLUK SOSIAL MANUSIA ADALAH MAKHLUK SOSIAL YANG CENDURUNG SELALU HIDUP BERMASYARA KAT

Sosial : mengandung PEMAHAMAN BHW MANUSIA CENDURUNG MEMBANGUN KERJASAMA DAN HUBUNGAN YANG SALING TERGANTUNG CENDURUNG MENGATUR DAN MENGORGANI SASIKAN KEGIATAN DLM RANGKA MENCAPAI TUJUAN

ORGANISASI MULTI ARTI KRN DILIHAT DARI DISIPLIN MASING-MASING ILMU YANG DIDALAMI KEBALAUAN DEFINISI MENANDAKAN BHW PERMASALAHAN ORGANISASI MENUNJUKAN PERMASALAHAN MULTI DISIPLIN SUATU DEFINISI ORGANISASI ITU BENAR APBL RUMUSANNYA MEMPUNYAI DASAR YANG BISA DITERIMA

ORGANISASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERUSAHAAN

DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI PERILAKU MANUSIA TUJUAN TERTENTU

FISIK DAYA PIKIR TIDAK DAPAT MENCAPAI TUJUAN KEMAMPUAN KERJA TERBATAS WAKTU TEMPAT DLL

MANUSIA MAHKLUK SOSIAL MENGEMBANG KAN KERJASAMA SUATU TUJUAN CENDURUNG SLALU HIDUP BERSAMA MENGATUR KEGIATAN

ORG BANYAK ARTI KARENA TIAP DISIPLIN IL.PENG MEMBERI BATASAN ADA PE MAHAM AN SBG ALAT PENCAPAI AN TUJUAN JLN PELAKSA NAAN KEGIATAN KOLEKTIF

ORG LEMBAGA SOSIAL YG TERDIRI BAGIAN DGN BERBAGI POLA INTERAKSI YG DITETAPKAN ORG INSTRUMEN SOSIAL YANG MEM- PUNYAI BATAS YG SECARA RELATIF DPT DIINDENTIFIKASI & EKSIST MEMPUNYAI BASIS RELATIF TETAP KREASI SOSIAL YANG MEMERLUKAN ATURAN & KERJASAMA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU

WADAH SISTEM KEGIATAN ORG DNG DMK TATA HUBUNGAN TEKNIK/CARA

WADAH ORGANISASI ADL WADAH SERTA PROSES KERJA SAMA SEJUMLAH MANUSIA YANG TERKAIT DALAM HUBUNGAN FORMAL DALAM RANGKAIAN HIERARKI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

SISTEM KEGIATAN ORGANISASI MERUPAKAN SUATU SISTEM KERJA SAMA DARI DUA ORANG ATAU LEBIH UNTUK MEN CAPAI TUJUAN BERSAMA

TATA HUBUNGAN ORGANISASI MERUPAKAN TATA HUBUNGAN ANTA RA ORANG-ORANG UNTUK MEMUNGKINKAN MEN CAPAI TUJUAN BERSAMA DENGAN MENGADAKAN PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

TEKNIK ATAU CARA ORGANISASI MERUPAKAN SUATU TEKNIK ATAU CARA UNTUK MEMPERSATUKAN BERBAGAI KECAKAP AN DAN KEPENTINGAN SERTA MENUNTUNNYA KE ARAH SATU TUJUAN YANG SAMA. AGAR KOORDINASI TEKNIK ATAU CARA TSB DAPAT TERCAPAI DIPERLUKAN ADANYA : AUTHORITY MUTUAL SERVICES DOKTRIN

ADA DUA ORANG ATAU LEBIH ADA MAKSUD UNTUK KERJA SAMA UNSUR ORGANISASI ADA PENGATURAN HUBUNGAN ADA TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI

ASAS KOORDINASI ASAS-ASAS ORGANISASI ASAS HIERARCHI

AUTHORITY ASAS KOORDINASI MUTUAL SERVICES DOKTRIN

LEADER SHIP ASAS HIERARCHI DELEGASI KEKUASAAN SISTEM ATURAN

ADANYA ORANG-ORANG YANG USAHANYA HARUS DIKOORDINASI, TERSUSUN DARI HAKEKAT ORGANISASI ADANYA ORANG-ORANG YANG USAHANYA HARUS DIKOORDINASI, TERSUSUN DARI SUBSISTEM YG SALING BERHUBUNGAN DAN SALING TERGANTUNG, BEKERJA SAMA ATAS DASAR PEMBAGIAN KERJA, PERAN DAN WEWENANG SERTA MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG HENDAK DICAPAI

II. PERUSAHAAN A. PERUSAHAAN B. USAHA C. USAHA PERNIAGAAN D. JENIS USAHA E. ORGANISASI/BENTUK USAHA

A. PERUSAHAAN SETIAP BENTUK USAHA YG MENJALAN KAN SETIAP JENIS USAHA YG BERSI -FAT TETAP DAN TERUS-MENERUS SERTA YANG DIDIRIKAN, BEKERJA DAN BER - KEDUDUKAN DLM WILAYAH NKRI UTK TUJUAN MEMPEROLEH LABA ATAU KE UNTUNGAN

B. USAHA SUATU TINDAKAN, PERBUATAN ATAU KEGIATAN DI BIDANG PEREKONOMIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH KEUN TUNGAN ATAU LABA

PENGUSAHA ADALAH ORANG PERSEORANGAN ATAU PERSEKUTUAN ATAU BADAN HUKUM YG MENJALANKAN SUATU JENIS USAHA

MENJALANKAN USAHA BILA SESEORANG SECARA TERUS - MENE RUS, TERANG-TERANGAN DAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS BERHUBUNGAN DGN PIHAK KETIGA UTK TUJUAN MENDAPAT KAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

KEWAJIBAN HK PENGUSAHA DIATUR DALAM KUHD KEWAJIBAN HK PENGUSAHA DIATUR DI LUAR KUHD

CAT : DICABUT DG UU DOK PERUSAHAAN 1. PENGUSAHA CATATAN 10 TH WAJIB MENYIMPAN 30 TH NERACA CAT : DICABUT DG UU DOK PERUSAHAAN

DAHULU SBL DIKELUARKANNYA STB 1938 No. 276 KEWAJIBAN HUKUM TSB DIPERUNTUK -KAN BAGI PEDAGANG. BERDASAR STB TSB DENGAN DIHAPUS -KANYA PENGERTIAN PEDAGANG MAKA ORANG MENJALANKAN PERUSAHAAN WAJIB MEMBUAT CATATAN SEBAGAI MANA YG DIMAKSUD PASAL 6 KUHD SPT TSB DI ATAS

PEDAGANG ADALAH MEREKA YANG MENJALANKAN PERBUATAN PERBUATAN-PERBUATAN PERNIAGAAN SEBAGAI PEKERJAAN SE- HARI-HARI

BANDINGKAN DGN.. PERDAGANGAN ADALAH KEGIATAN JUAL BELI BARANG ATAU JASA, DI MANA SIPENJUAL BERKEWAJIBAN UNTUK MEM PERALIHKAN HAK MILIK ATAS BARANG ATAU JASA DNG MEMPEROLEH SUATU IMBALAN/KOMPENSASI

COMMERCE INTERCHANGE OF GOODS OR COMMODI-TIES = TRADE COMMERCIAL IS ENGAGED IN COMMERCE

BUSINESS THE PURCHASE, MANUFACTURE OR SALE OF GOODS OR SERVICES TO MAKE A PROFIT A PERSON, PARTNERSHIP OR CORPORA TION ENGAGED OF THIS

2. KW. HK.PENGUSAHA DAFTAR PERUSAHAN WAJIB DOKUMEN PERUSAHAAN

3. DAFTAR PERUSAHAAN BERTUJUAN MENCATAT BAHAN KE- TERANGAN YG DIBUAT SECARA BENAR DR SUATU PERUSAHAAN DAN MERUPA KAN SUMBER INFORMASI RESMI UNTUK PIHAK YG BERKEPENTINGAN MENGENAI DATA SERTA KETERANGAN LAIN TEN - TANG SUATU PERUSAHAAN

Perusahaan PERUSAHAAN KECIL PERORANGAN KECUALI WAJIB DAFTAR PERJAN

DOKUMEN PERUSAHAAN ADALAH DATA, CATATAN DAN ATAU KETERANGAN YG DIBUAT DAN ATAU DITERIMA OLEH PERUSAHAAN DLM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATANNYA BAIK TERTULIS DI ATAS KERTAS ATAU SARAN LAIN MAUPUN TEREKAM DLM BENTUK CORAK APAPUN YG DAPAT DILIHAT, DIBACA ATAU DIDENGAR

CATATAN DOK. KEU BUKTI PENDUKUNG DATA PENDUKUNG DOK. PERS DATA DOK LAIN TULISAN LAIN

DOKUMEN KEUANGAN TEDIRI DARI CATATAN BUKTI PEM- BUKUAN DAN DATA PENDUKUNG ADM. KEUANGAN YANG MERUPAKAN BUKTI BUKTI ADANNYA HAK KEWA JIBAN SERTA KEGIATAN USAHA SUATU PERUSAHAAN

CATATAN ; NERACA TAHUNAN, PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUNAN, REKENING, JURNAL TRANSAKSI HARIAN ATAU SETIAP TULISAN YANG BERISI KETERANGAN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEGIATAN USAHA DARI SUATU PERUSA HAAN

NERACA TAHUNAN ; ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YG MENGGAMBARKAN POSISI KE -KAYA-AN , UTANG DAN MODAL PD AKHIR TAHUN BUKU YANG MERUPAKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

REKENING ; ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YG DIBUAT PERUSAHAAN UTK MENAMPUNG TRANSAKSI YANG SE JENIS, YANG DIGUNAKAN SBG DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, DAN DAPAT DISEBUT SBG BUKU BESAR ATAU BUKU PERKIRAAN

JURNAL TRANSAKSI HARIAN ; ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YANG MENGGAMBARKAN ADANYA TRANSAKSI YANG DAPAT BERUPA BUKU HARIAN ATAU CATATAN HARIAN ATAU TULISAN LAIN

TULISAN LAIN ; TULISAN YANG BERISI KETERANGAN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA HAL-HAL LAIN YG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN SUATU PERUSAHAAN => TULISAN YANG MENGGAMBARKAN NERACA TAHUNAN, PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUNAN, REKENING DAN JURNAL TRANSAKSI HARIAN

WAJIB ; CATATAN TSB DI WAJIB DIBUAT OLEH SUATU PERUSAHAAN (PS 8) DN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PERUSAHAAN WAJIB DIBUAT DENGAN TULISAN MENG GUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, SATUAN MATA UANG RUPIAH DAN DISUSUN DLM BHS INDONESIA

DISESUAIKAN ; WALAU SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MEMBUAT CATATAN, TETAPI MENGENAI BENTUK DAN KEDALAMAN ISI CATATAN YANG DIBUAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN SIFAT PERUSAHAAN

KEWAJIBAN ; KEWAJIBAN TERMAKSUD ADALAH KEWAJIBAN YANG BERSIFAT KEPER DATAAN, SEHINGGA RISIKO YANG TIMBUL KARENA TIDAK DILAKSANA KANNYA KEWAJIBAN TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB YBS.

BUKTI PENDUKUNG ; TERDIRI DARI WARKAT-WARKAT YG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEM - BUKUAN YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEKAYAAN, UTANG DAN MODAL

WARKAT ADALAH DOKUMEN TERTULIS YANG BENTUK DAN PENGGUNAANNYA DITETAPKAN MENURUT ATURAN TERTENTU DAN MERUPAKAN BUKTI TRANSAKSI, MISALNYA CHEQUE, BILYET GIRO, SURAT PERINTAH MEMBAYAR, WESEL, NOTA DEBET SERTA NOTA KREDIT

DATA PENDUKUNG MERUPAKAN DATA ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN DGN KEUANGAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN DOKUMEN KEUANGAN

TERDIRI DARI DATA PENDUKUNG YG MERUPAKAN BAGIAN DR BUKTI PEMBUKUAN, UMP : SURAT KONTRAK, SURAT PERINTAH KERJA DATA PENDUKUNG YG TIDAK MERU PAKAN BAGIAN DR BUKTI KEUANGAN, MISAL REKENING AN TAR KANTOR, REKENING HARIAN

DOK. LAINNNYA TERDIRI DARI DATA ATAU SETIAP TULISAN YG BERISI KETERANGAN YG MEMPUNYAI NILAI GUNA BAGI PERUSAHAAN MESKIPUN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN DOK. KEUANGAN

DOKUMEN LAIN ; RISALAH RUPS, AKTA PENDIRIAN PER USAHAAN, NPWP, AKTA-AKTA LAIN YG MENGANDUNG KEPENTINGAN HUKUM TERTENTU

PENGALIHAN & LEGALISASI DOKUMEN PERUSAHAAN DAPAT DIALIH KAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN DAPAT DILAKUKAN SEJAK DOKUMEN TER SEBUT DIBUAT ATAU DITERIMA OLEH PERUSAHAAN YBS PENGALIHAN DOK. PERUSAHAAN WAJIB DILEGALISASI

MIKROFILM ADL FILM YG MEMUAT REKAMAN BAHAN TERTULIS, TERCETAK DAN TERGAMBAR DALAM UKURAN YANG SANGAT KECIL

MEDIA LAIN ADL ALAT PENYIMPANAN INFORMASI YG BUKAN KERTAS DAN MEMPUNYAI TING- KAT PENGAMANAN YANG DAPAT MEN - JAMIN KEASLIAN DOKUMEN YANG DI ALIHKAN ATAU DITRANSFORMASIKAN , MISAL CD - ROM, WRITE ONCE- READ MANY (WORM)

PENGALIHAM DOKUMEN PIMPINAN PERUSH. WAJIB MENYIMPAN NASKAH ASLI MANAKALA IA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN OTENTIK DAN MASIH MENGANDUNG KEPENTINGAN HUKUM TERTENTU. O.K.I. WAJIB DIPERTIMBANGKAN KEGUNAAN NASKAH ASLI DOKUMEN YG PERLU DISIMPAN KRN MENGANDUNG NILAI TERTENTU BG KEPENTINGAN PERUSAHAAN

WAJIB DILEGALISASI PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DLM MIKROFILM ATAU DOKUMEN LAIN WAJIB DILEGALISASI LEGALISASI DPT DILAKUKAN OLEH PIM PINAN PERUSAHAAN ATAU PEJABAT DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG DITU NJUK DAN HARUS DIBUATKAN BERITA ACARA UNTUK ITU

BERITA ACARA SE-KURANG2 NYA MEMUAT KETERANGAN TEMPAT, HARI, TANGGAL, BLN DAN TAHUN DILAKUKAN LEGALISASI MEMUAT KET. BHW PENGALIHAN DOKU MEN PERUSAHAN YG DIBUAT DI ATAS KERTAS KE DLM MIKROFILM/MEDIA LAIN TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN ASLINYA TANDATANGAN & NAMA PEJABAT YBS

BERITA ACARA DIBUAT PADA SAATTERJADI PENGALIHAN DOKUMEN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA PADA BERITA ACARA PENGALIHAN TSB WAJIB DILAMPIRKAN DAFTAR PERTELA AN ATAS DOKUMEN PERUSAHAAN YANG DIALIHKAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN

DAFTAR PERTELAAN ADALAH DAFTAR YG MEMUAT KETERANG AN ANTARA LAIN MENGENAI JENIS , JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYIM PANAN DOKUMEN YG BERSANGKUTAN.

LEGALISASI ADALAH TINDAKAN PENGESAHAN ISI DOKUMEN PERUSAHAAN YG DIALIHKAN ATAU DITRANSFORMASIKAN KE DLM MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN ATAU MENYATAKAN BAHWA ISI DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA SESUAI DENGAN ASLINYA

KEKUATAN SBG ALAT BUKTI DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TELAH DIALIHKAN BERDASARKAN TATACARA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS DAN ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH

PEMUSNAHAN DOKUMEN DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TELAH DIALIHKAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN DAPAT DIMUSNAHKAN, KECUALI OLEH PIMPINAN PERUSAHAAN DITENTUKAN LAIN DEMIKIAN JUGA CATATAN, BUKTI PEM BUKUAN DAN BUKTI PENDUKUNG ADM. KEUANGAN BERDASARKAN KPTS PIM. PERUSAHAAN DAPAT DIMUSNAHKAN

TANGGUNG JAWAB PIMP. PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN ATAU PIHAK KETIGA DLM HAL : 1. PEMUSNAHAN DOKUMEN DILAKUKAN SBL HABIS JANGKA SIMPAN DOK. YBS 2. YBS PATUT MENGETAHUI/PATUT DI- KETAHUI BHW DOK. PERUSAHAAN TSB MASIH HRS DISIMPAN KRN MEMPU NYAI NILAI.

LAMA PENYIMPANAN CATATAN -> 10 TH TERHITUNG SEJAK AKHIR THN BUKU PERUSAHAAN YBS DATA PENDUKUNG ADM. KEU. DISESUAI KAN DGN KEBUTUHAN PERUSAHAAN DOKUMEN LAIN DITETAPKAN BERDASAR KAN NILAI GUNA DOKUMEN TERSEBUT. JANGKA WAKTU DOK.PEND.ADM KEU DAN DOK LAIN LAZIMNYA DITETAPKAN DGN KPTS PIMPINAN PERUSAHAAN

PEMINDAHAN & PENYERAHAAN DOKUMEN PERUSAHAAN DPT DIPINDAH KAN DARI UNIT PENGELOLAAN KE UNIT ARSIP BERDASARKAN KPTS PIMPINAN PERUSAHAAN TATACARA PEMINDAHAAN DDISERAHKAN KPD PIMPINAN PERUSAHAAN DI DLM TATACRA PEMINDAHAAN DOK. DPT DISERTAI DGN DAFTAR PERTELAAN DAN BERITA ACARA

UNIT PENGELOLAAN ADL SATUAN KERJA YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TG JAWAB MENGELOLA SEMUA DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PER- USAHAAN

UNIT ARSIP ADL SATUAN KERJA YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENGE- LOLA DOKUMEN PERUSAHAAN YG SUDAH DISELESAIKAN OLEH UNIT PENGELOLAAN DAN SELANJUTNYA DOKUMEN TSB PERLU DISIMPAN DAN DIPELIHARA

PEMINDAHAAN & PEMUSNAHAN ... PEMINDAHAN, PEMUSNAHAN DAN PENYE RAHAN DOK.PERUSAHAAN TIDAK DIMAK SUDKAN UTK MEGHILANGKAN FUNGSI DOK.PERUSAHAAN YBS SBG ALAT BUKTI (KEPENTINGAN HUKUM LAINNYA). UU DAN KETENTUAN YG BERKAITAN DGN PS 6 KUHD TETAP BERLAKU MISALNYA PS 396 S/D PS 399 TETAP BERLAKU.

UU NO. 8 THN 1997 UU DOK. PERUSAHAAN INI ADALAH UU YG MENGGGANTI KEWAJIBAN PENGUSA HA UNTUK MEMBUAT CATATAN MENGENAI PERUSAHAAN BESERTA KE WAJIBAN UNTUK MENYIMPANNYA. HAL IN BERARTI BAHWA YANG DICABUT HANYA PASAL 6 KUHD SAJA. KERAHASIAAN DOK.PERUSAHAAN TETAP DILINDUNGI

KEKUATAN PEMBUKTIAN BERLAKU TEORI PEMBUKTIAN BEBAS HAKIM MERDEKA DI DALAM MENETAP - KAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI KEJADIAN KONKRIT YG BERSANDARKAN PEMBUKUAN YANG MEREKA SUSUN

KERAHASIAAN COMMUNICATION DOK PERSH DITEROBOS REPRESENTATION

SYARAT REPRESENTATION HARUS ADA SENGKETA DI BUKA DI PENGADILAN YG DIBUKA ADALAH BAGIAN YG MENJADI SENGKETA SAJA

SYARAT COMMUNICATION TIDAK HARUS ADA SENGKETA DPT DIBUKA DI SIDANG ATAU DI LUAR SIDANG SEMUA CATATAN BOLEH DIBUKA

DPT DILAKUKAN DGN SYARAT YBS ADALAH PEMEGANG SAHAM PERUSA HAAN YBS YBS ADALAH AHLI WARIS DARI PADANYA PARA KARYAWAN YG UPAHNYA DIGANTUNGKAN PADA PROSENTASE KE UNTUNGAN PERUSAHAAN

C. USAHA PERNIAGAAN SEGALA SESUATU ATAU KESELURUHAN ATAU KESEMUANYA DIPERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN KESEMUANYA ITU DPT BERUPA BENDA2 YG BERWUJUD ATAUPUN YG TIDAK BER WUJUD MAUPUN RAHASIA PERUSAHAAN DAN PARA LANGGANAN.

TENAGA USH PERNIAGAAN MODAL

FULL TIME BURUH TENAGA PART TIME JASA

PEMERINTAH MODAL PATUNGAN SWASTA

BUKAN BENDA USAHA PERNIAGAAN BERGERAK BENDA TIDAK BERGERAK

PEMISAHAAN HARTA KEKAYAAN USAHA PERNIAGAAN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN KEKAYAAN PRIBADI PENGUSAHA KECUALI BILA PERUSAHAAN TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM

ALASAN HUKUM SESEORANG YANG MENJALANKAN USAHA TIDAK AKAN TERLEPAS DGN PERIKATAN-PERIKATAN DGN FIHAK KETIGA SELURUH HARTA BERGERAK DAN HARTA TIDAK BERGERAK SEORANG DEBITUR, BAIK YG TELAH ADA MAUPUN YG MASIH AKAN DIDAPAT MENJADI JAMINAN HUTANG-HUTANGNYA.

SETIAP ORANG YG BERHUTANG ATAU DEBITUR BERKEWAJIBAN MENJAMIN PELUNASAN HUTANG KREDITUR DGN SELURUH HARTA KEKAYAANNYA. KEWAJIBAN YG DMK INI MERUPAKAN JAMINAN UMUM YANG BERSIFAT OTOMATIS, ARTINYA JAMINAN UMUM INI BERSIFAT DEMI HUKUM DAN KARENA ITU TAK PERLU SECARA TEGAS DISEBUT DALAM TULISAN

PASAL 1131 KUHPdt MENETAPKAN BHW SEGALA HARTA KEKA YAAN DEBITUR YG TELAH DIMILIKINYA MAUPUN YG MASIH AKAN DIPEROLEHNYA, BAIK YG BERSIFAT BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, MENJADIJAMINAN BAGI SEMUA HUTANG-HUTANGNYA.

PSL 1132 KUHPdt MENETAPKAN BHW HARTA KEKAYAAN TSB MENJADI JAMINAN BERSAMA BAGI PARA KREDITURNYA DAN HASIL PENJUAL AN DARI PADANYA DIPERGUNAKAN UTK PELUNASAN HUTANGNYA SECARA SEIMBANG KECUALI APABILA DI ANTARA PARA KREDITUR TSB TERDAPAT ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN

REALISASI ASAS JAMINAN UMUM PENYITAAN UMUM ATAS SELURUH HARTA KEKAYAAN DEBITUR KEPAILITAN MERUPAKAN SUATU LEMBA- GA HUKUM YG MEREALISASI ASAS JAMINAN HUKUM SEBAGAIMANA YG DIMAKSUD OLEH PASAL 1131 DAN 1132 KUHPdt

TUJUAN KEPAILITAN MENCEGAH TERJADINYA PEREBUTAN DLM PELUNASAN HUTANG DI ANTARA PR KREDITUR MENCEGAH PERLAKUAN PILIH KASIH DR DEBITUR THD KREDITUR-KREDITURNYA MENCEGAH DIGELAPKANNYA HARTA KEKAYAAN OLEH DEBITUR

PERALIHAN USH PERNIAGAAN USAHA PERNIAGAAN DIMUNGKINKAN DI ALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN. NAMUN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA ATURAN HUKUM YANG MENGATUR BGMN TATA CARA MEMPERALIHKANNYA. BILA TERJADI, CARA PERALIHANNYA MENGGUNAKAN ANALOGI TATACARA PERALIHAN HARTA KEKAYAAN SPT HUKUM WARIS.

D. JENIS USAHA PERDAGANGAN USAHA JASA

A. EXPORT-IMPORT B. INDUSTRI C. PETERNAKAN, DSB. 1.USAHA PERDAGANGAN A. EXPORT-IMPORT B. INDUSTRI C. PETERNAKAN, DSB.

a. TRANSPORTASI b. ASURANSI PERBANKAN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DSB 2. USAHA JASA a. TRANSPORTASI b. ASURANSI PERBANKAN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DSB

D. ORG/BENTUK USAHA PERUSAHAAN PERORANGAN BENTUK USAHA PERUSAHAAN PERSEKUTUAN PERUSAHAAN PERSEROAN

ORGANISASI SUSUNAN DAN ATURAN DARI BERBAGAI-BAGAI BAGIAN (ORANG, DSB) SEHINGGA MERUPAKAN KESATUAN YANG TERATUR (PURWODARMINTO) BENTUK, SUSUNAN ALAT PERLENGKAP- AN SUATU BADAN HUKUM ATAU BAGIAN DARI SUATU KUMPULAN

1.PERSH.PERORANGAN (SOLE PROPRIETORSHIP) PERUSAHAAN YG TIDAK BERBADAN HUKUM, DIMILIKI PERORANGAN MENJALANKAN BISNIS SBG PERUSH. PERORANGAN SANGAT MUDAH : SIAPA PUN DPT MEMULAI USAHANYA KADANG MEMERLUKAN IJIN DARI PEMERINTAH SETEMPAT- SIUP/SITU

a. KEUNGGULAN PEMBENTUKAN ATAU PENDIRIANNYA SANGAT MUDAH DAN RELATIF TIDAK MAHAL RELATIF HANYA SEDIKIT KETENTUAN DARI PEMERINTAH YG MENGATURNYA DAPAT MENGHINDARI PAJAK PENG - HASILAN

b. KELEMAHAN PERUSAHAAN PERORANGAN SULIT UTK MEMPEROLEH JUMLAH MODAL YG BESAR PENDIRINYA MEMILIKI KEWAJIBAN PRIBADI YG TIDAK TERBATAS ATAS HUTANG PER USAHAAN - HAL INI DAPAT MENYEBABKAN KERUGIAN YANG MELEBIHI DANA YANG DI INVESTASIKAN UMUR PERUSAHAAN RELATIF TERBATAS PD UMUR INDIVIDU YANG MENDIRIKAN

2. PERUSAHAAN PERSEKUTUAN (PARTNERSHIP) PERUSAHAAN YG TIDAK BERBADAN HUKUM YG DIMILIKI OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH PERSEKUTUAN DPT BEROPERASI DGN BERBAGI TINGKAT FORMALI TAS, A.L. BERKISAR NILAI DARI BEN TUK INFORMAL/KESEPAKATAN YG DIKETAHUI LEMBAGA PEMERINTAH AN SETEMPAT

a. KEUNGGULAN PENDIRIANNYA/PEMBENTUKANNYA RELATIP MUDAH DAN BIAYANYA MURAH AKTA PENDIRIAN BUKAN MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN

b. KELEMAHAN MEREKA MEMILIKI KEWAJIBAN YG TIDAK TERBATAS UMUR PERUSAHAAN TERBATAS SULIT MEMINDAHKAN KEPEMILIK AN PERUSAHAAN SULIT MEMPEROLEH JUMLAH MODAL YANG BESAR

DI DLM OPERASIONALNYA DAPAT TERJADI SEKUTU/PARTNER SECARA POTENSIAL DPT KEHILANGAN AKTIVA PRIBADINYA, WALAUPUN IA TIDAK DIINVESTASIKAN KE DALAM PERSEKUTUAN, KARENA MENURUT UU (KUHD) SEKUTU BERTG-JAWAB SECARA PRIBADI UTK SELURUHNYA

USAHA PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA ->LAZIM DISEBUT FIRMA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

PERSEKUTUAN DGN FIRMA SUATU PERIKATAN YANG DIDIRIKAN UTK MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN DGN MEMAKAI NAMA BERSAMA SETIAP SEKUTU WENANG UTK BERBUAT, MENGELUARKAN DAN MENERIMA UANG ATAS NAMA PERSEKUTUAN MENGIKAT PERSEKUTUAN DGN PIHAK KETIGA ATAU SEBALIKNYA SEKEDAR IA TDK DIKELUAR KAN DR KEWENANGAN TSB

PERBUATAN YG TIDAK PERBUATAN-PERBUATAN YG TIDAK BER HUBUNGAN DGN PERSEKUTUAN ATAU TIDAK MENURUT PERJANJIAN SEKUTU-SEKUTU TIDAK WENANG MENGADAKAN- NYA TIDAK DIMASUKKAN DI DALAM KE- TENTUAN INI

KEWENANGAN DIBATASI MENGELUARKAN SEKUTU TTT DR KEWE NANGAN UTK BERTINDAK KELUAR ATAS NAMA PERSEKUTUANNYA MELARANG SEKUTU UTK MELAKUKAN PERBUATAN TERTENTU MENUGASKAN BBRP KEWAJIBAN TTT KPD DUA SEKUTU ATAU LEBIH SBG PERBUAT AN BERSAMA

FIRMA => PERSEKT PDT KHUSUS LETAK KEKHUSUSAN : - MENJALANKAN PERUSAHAAN - MEMAKAI NAMA - BERSAMA BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI UTK SELURUHNYA

TANGGUNG JAWAB DALAM PERSEKUTUAN DG FIRMA SETIAP SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI PERIKATAN-PERIKATAN PERSEKUTUAN NYA. TANGGUNG JAWAB SEMACAM INI DISEBUT TANGGUNG JAWAB SOLIDER

HUB. INTERN SEKUTU SAMA SEPERTI YG DIATUR DALAM PERSE KUTUAN PERDATA PEMBAGIAN LABA RUGI SEPANJANG TDK DIATUR DLM PENDIRIAN BERLAKU ASAS KESEIMBANGAN DARI PEMASUKKAN KE DALAM FIRMA

BANDINGK DG PERSEKUTUAN PDT PERSEKUTUAN PERDATA ADL SUATU PER JANIAN DGN MANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMA SUKKAN SESUATU KE DLM PERSEKUTUAN DGN MAKSUD UTK MEMBAGI KEUNTUNG AN ATAU MANFAAT YG DIPEROLEHNYA PERSEKUTUAN ADA SEJAK SAAT DITENTU KAN DLM PERJANJIAN (Ps 1624 KUHPdt)

KEPENGURUSAN TUGAS DAN KEPENGURUSAN PERSEKUTU AN PERDATA DAPAT DILAKUKAN ATAU DISERAKAN KEPADA SEKUTU ATAU SEKUTU-SEKUTUNYA DIATUR DALAM PSL 1636 S/D PASAL 1639 KUHPdt.

SEKUTU PENGURUS GERANT STATUTAIRE/SEKUTU STATUTER ADL SEKUTU PENGURUS YG DITETAPKAN PADA SAAT PENDIRIAN PERSEKUTUAN GERANT MANDATAIRE/ SEKUTU MANDA TER ADALAH SEKUTU PENGURUS YANG DITUNJUK SETELAH PENDIRIAN PERSEKU TUAN PERDATA

SEKUTU STATUTER SELAMA BERJALANNYA PERSEKUTUAN PERDATA MEREKA TDK BOLEH DIGANTI ATAU DIBERHENTIKAN, KECUALI ATAS DASAR ALASAN YANG DAPAT DITERIMA MENURUT HUKUM YG BERHAK MENGHENTIKAN KEPENGU- RUSAN TERSEBUT ADL PERSERIKATAN PERDATA

SEKUTU MANDATER SELAMA BERJALANNYA KEPENGURUSAN MEREKA DAPAT DICABUT SEWAKTU -WAKTU, KARENA KEDUDUKKAN KEPENGU RUSANNYA SAMA DENGAN PEMEGANG KUASA

PERBUATAN KEPENGURUSAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN ATAU KATA SEPAKAT DARI SEKUTU-SEKUTU LAINNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN JUJUR DEMI KEPENTINGAN BERSAMA

PERBUATAN PENGUASAAN MEMERLUKAN PERSETUJUAN ATAU KATA SEPAKAT DARI SEKUTU-SEKUTUNYA

DLM PERSEKUT. PDT KHUSUS PARA FIRMANT/SEKUTU SEMUANYA AKTIF BERKERJA DEMI PERSEKUTUANYA MESKIPUN AKTIF BEKERJA DIMUNGKIN- KAN SEKUTU TERTENTU DIBERI TUGAS TERTENTU UTK TUJUAN FIRMANYA DAN JUGA DIMUNGKINKAN UTK HAL-HAL TERTENTU ,TDK DIBERI KEWENANGAN BERBUAT SESUATU

3. PERUSAHAAN PERSEROAN (CORPORATION) SUATU BADAN HUKUM YG DISYAH-KAN OLEH PEMERINTAH, YG MEMISAHKAN DAN MEMBEDAKAN ANTARA PEMILIK DAN MANAJER, MEMILIKI UMUR YG TIDAK TERBATAS, KEPEMILIKAN YG MUDAH DIPINDAHKAN SERTA TG JAWAB PESERONYA TERBATAS

a. KEUNGGULAN UMUR TDK TERBATAS, PERUSAHAAN TETAP TERUS MELAKUKAN KEGIATAN MESKIPUN PEMILIK AWAL ATAU MANAGER TELAH MENINGGAL KEPENTINGAN ATAS KEPEMILIKAN HAK MUDAH DIPINDAHKAN

KEPENTINGAN KEPEMILKIAN ATAU HAK DPT DIBAGI MENJADI SAHAM YG DALAM PERKEMBANGAN ATAS KE - PEMILIKAN DPT DIPINDAHKAN (DIJUAL) KEWAJIBAN YG TERBATAS, MAKSUD NYA KEWAJIBAN PEMILIK TERBATAS PADA DANA ACTUAL YG DIINVESTASI KAN

b. KELEMAHAN LABA PERUSHAAN BISA 2X DIKENAKAN PAJAK => LABA PERUSAHAAN DIKENAKAN PAJAK TINGKAT PERUSAHAN DAN SETIAP BAGIAN LABA YG DIBAGIKAN SBG DEVIDEN DIKENAKAN PAJAK PENDAPATAN MEMERLUKAN BANYAK PERSYARAT AN YG DIMINTA PEMERINTAH

MEMERLUKAN WAKTU RELATIF CUKUP LAMA, KRN PERSEROAN MEMERLUKAN AKTA (CHARTER) DAN ANGGARAN DASAR (BY LAWS)

PERSEROAN TERBATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1995 - UNTUK ISTI LAH PERSEROAN TERBATAS MENYEBUT DENGAN ISTILAH PERSEROAN UU NOMOR 1 TAHUN 1995 DEWASA INI TELAH DIGANTI DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007

PERSEROAN BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN BERDASAR KAN PERJANJIAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR MODAL DASAR YG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM MEMENUHI PERSYARATAN YG DITETAP- KAN UNDANG-UNDANG

PERJANJIAN PERSEROAN DIDIRIKAN OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH BERDASARKAN PERJANJIAN DAN PERJANJIAN INI DALAM BENTUK AKTA NOTARIS. STATUS BADAN HUKUM PESEROAN DIPER OLEH SETELAH AKTA PENDIRIAN INI TLH DISAHKAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.

DASAR PERTIMBANGAN PERSEROAN MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL - INI BERARTI BHW PERSEKUTU- AN MENUNJUKKAN ADANYA SUBYEK LEBIH DARI SATU. TANDA KEPEMILIKAN DITERBITKAN SERO ATAU SAHAM ALAT UNTUK MEWADAHI PERSEKUTUAN ADALAH PERJANJIAN

LEBIH DARI SATU KEHARUSAN MEMILIKI LEBIH DARI SATU PEMEGANG SAHAM MAKSUDNYA UNTUK MENGHINDARI ADANYA SIFAT SUBYEKTI VITAS DAN PENCAMPURAN HARTA KEKA- YAAN PERSEROAN DAN HARTA KEKAYA- AN PRIBADI PEMEGANG SAHAM MENGHINDARI TERJADINYA DAY TO DAY OPERATION

PENDIRI WAJIB MENGAMBIL SAHAM MENGAMBIL BAGIAN SAHAM PADA SAAT PERSEROAN DIDIRIKAN PENDIRI BESERTA KUASANYA WAJIB ME NGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DGN DILAMPIRI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KPD MENTERI UTK MEMPEROLEH PENGESAHAN PERSEROANNYA

PENGESAHAN & PENOLAKAN DALAM HAL PENGESAHAAN DIBERIKAN DLM WAKTU PALING LAMA 60 HARI STL PERMOHONAN DITERIMA MENTERI DALAM HAL DITOLAK -> HRS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KPD PEMOHON BESERTA ALASANNYA DALAM WAKTU 60 HARI STL PERMOHONAN DITERIMA MENTERI

BANDINGKAN DGN KUHD PS 37 KUHD MENGENAL 2 JENIS PENGE- SAHAN YAITU; PENGESAHAN TIDAK BER- SYARAT DGN KONSEKUENSI PERSEROAN HANYA DAPAT DIBATALKAN OLEH MA PENGESAHAN BERSYARAT DENGAN KON- SEKUENSI PERSEROAN DAPAT DIBUBAR- KAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN

SEKEDAR CATATAN BERDASARKAN PASAL 117 AY 1 HURUF A PEMBUBARAN PERSEROAN BERDSRKAN ALASAN KEPENTINGAN UMUM BERADA DI DALAM KEWENANGAN BADAN PERADIL AN ATAS PERMOHONAN KEJAK SAAN, TIDAK BERADA DI TANGAN MENTE RI KEHAKIMAN.

SBL PENGESAHAN PERBUATAN HUKUM YG BERKAITAN DGN SUSUNAN DAN PENYERTAAN MODAL DAN SUSUNAN SAHAM YANG DILAKUKAN PENDIRI SBL PERSEROAN DIDIRIKAN HA RUS DICANTUMKAN DALAM AKTA PENDIRIAN NASKAH ASLI ATAU SALINAN AKTE OTEN TIK MENGENAI PERBUATAN HUKUM SBL DIDIRIKAN WAJIB DILAMPIRKAN AKTA

PERB.HK PENDIRI UTK KEPENTINGAN PERSEROAN SBL AKTA DISAHKAN MENGIKAT PERSEROAN STL MENJADI BADAN HUKUM BILA : 1. PERSEROAN SECARA TEGAS MENYATA KAN MENERIMA SEMUA PERBUATAN YG DILAKUKAN PENDIRI 2. --- MENYATAKAN SECARA TEGAS ME- NGAMBIL ALIH SEMUA PERJANJIAN YG DIBUAT PENDIRI 3. --- MENGUKUHKAN SECARA TERTULIS BHW PERBUATAN ITU UKT KEPENTINGANNYA

TG-JWB PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM DPT PERTANGG-JWB SECARA PRIBADI DALAM HAL TERTENTU A.L ; APABILA SECARA LANGSUNG ATAU TDK LANG SUNG DGN ITIKAT BURUK MEMANFAAT KAN PERSEROAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTING AN PRIBADI ATAU TERLIBAT DALAM PERBUAT AN MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSERO AN, SCR MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN YG MENG- AKIBATKAN TDK MAMPU MELUNASI HUTANGNYA

PRINSIP PEMEGANG SAHAM TIDAK BERTANG-JWB SECARA PRIBADI ATAS PERIKATAN YANG DIBUAT ATAS NAMA PERSEROAN DAN TDK BERTANG-JWB ATAS KERUGIAN PER SEROAN MELEBIHI NILAI SAHAM YANG TELAH DIAMBILNYA.

MODAL PD SAAT DIDIRIKAN MINIMAL 25% DARI MODAL DASAR HARUS TELAH DITEMPAT KAN DAN 50% DIANTARANYA TELAH DI SETOR. PADA SAAT PENGESAHAAN SELURUH MO DAL YANG DITEMPAYKAN HARUS SUDAHDISETOR PENYETORAN DPT BERUPA UANG ATAU BENTUK LAIN

PERLINDUNGAN MODAL PRINSIP PERLINDUNGAN TSB DIWUJUD KAN A.L. DLM BENTUK KETENTUAN ME- NGENAI LARANGAN BAGI PERSEROAN UTK MEMILIKI SENDIRI ATAS SAHAM ATAU UTK ANAK PERUSAHAAN DAN ADA NYA PEMBATASAN TTT PERSEROAN MEM BELI SAHAMNYA KEMBALI LIHAT PASAL 29, 30 DAN PASAL 33

PENAMBAHAN MODAL KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM AD PESEROAN, DIMUNGKINKAN MENAMBAH MODAL DENGAN KETENTUAN SAHAM BARU TSB HARUS DITAWARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG SUDAH ADA PENAMBAHAN MODAL HANYA DAPAT TERJADI BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

PENGURANGAN MODAL DPT TERJADI BERDASARKAN KPTS RUPS PENGURANGAN MODAL BERLAKU STL PER UBAHAN AD PERSEROAN MENDAPAT PER SETUJUAN MENTERI PENGURANGAN SAHAM HRS DILAKUKAN ATAS SETIAP SAHAM ATAU SEMUA SAHAM DARI KLASIFIKASI SAHAM YANG SAMA SECARA SEIMBANG

KLASIFIKASI SAHAM UU PT MENGENAL KLASIFIKASI SAHAM ATAU CLASSES OF SHARES ATAU CLASS RIGHTS. DIMAKSUDKAN UTK MEMBERI KELELUASA AN PERSEROAN UTK BERVARIASI DALAM MENERBITKAN SAHAM, GUNA MEMBERI KESEMPATAN KPD MEREKA YG INGIN MENANAMKAN DANA PADA PERSEROAN SESUAI DGN KEBUTUHANNYA.

KRETERIA KLASIFIKASI UTK MENENTUKAN KLASIFIKASI SAHAM DILAKUKAN DENGAN CARA BERAGAM ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN HAK SUARA, PEMBAGIAN DEVIDEN, JANGKA WAKTU, KEMAMPUAN DITUKAR DENGAN KLASIFIKASI LAINNYA KETENTUAN TERSEBUT TIDAK SELALU BERSIFAT ALTERNATIF DAN DPT BERSIFAT KOMULATIF

PEMINDAHAN SAHAM PEMINDAHAN HAK SAHAM ATAS NAMA DILAKUKAN DENGAN AKTA PEMINDAHAN HAK PEMINDAHAN SAHAM ATAS UNJUK DILA KUKAN DGN PENYERAHAN SECARA FISIK BENTUK DAN PEMINDAHAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DI BERLAKUKAN MENRT UU PASAR MODAL

KRETERIA UTK MENENTUKAN KLASIFIKASI BERAGAM A.L. MENYANGKUT MENGENAI HAK SUARA, PEMBAGIAN DEVIDEN, JANGKA WAKTUNYA, KEMAMPUAN UTK DITUKAR DGN KLASIFIKASINYA.

SISTEM KEPENGURUSAN UU PERSEROAN MENGGUNAKAN SISTEM TWO TIERED MANAGEMENT TERDIRI : DIREKSI SEBAGAI PENGURUS KOMISARIS SEBAGAI PENGAWAS

PS 12 h jis ps 80 ayat 4, ps 95 ay 4 TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN PENGGANTIAN DAN PENGHENTIAN DIREKSI MAUPUN KOMISARIS DILAKU KAN OLEH RUPS

KEPENGURUSAN KEPENGURUSAN PERSEROAN DILAKUKAN OLEH DIREKSI DALAM HAL TERTENTU BILA DIREKSI TDK ADA KOMISARIS DAPAT MELAKUKAN TIN DAKAN PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU (100 ay. 2).

DIREKSI BERTANGGUNGJAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN DAN UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN MEWAKILI PERSEROAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN WAJIB DGN ITIKAT BAIK DAN PENUH TG JAWAB MENJALANKAN TUGAS UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN

DIGANTI UU NOMOR 40 TAHUN 2007 UU NOMOR 1 TAHUN 1995 TELAH DICABUT DAN DIPERBAHARUI DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 DALAM UU TERSEBUT BHW PERSEROAN MERU PAKAN PERSEKUTUAN MODAL YANG BERBADAN HUKUM