Paparan Walikota Pekalongan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
SURVAI PNPM MP PELAKSANAAN PNPM MP 2. PENYEDIAAN APBD PENDAMPING PNPM MP TA KEMITRAAN ANTARA SKPD DAN BKM 4. KEGIATAN PRONANGKIS YANG DILAKSANAKAN.
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PEMKAB KAPUAS HULU - BPPT
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PEMBANGUNAN DESA TERPADU
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
LKM Kel Pesantren/2009 Sekilas Siklus PNPM MANDIRI PERKOTAAN Penyusunan PJM PRONANGKIS Penyusunan PJM PRONANGKIS Refleksi Kemiskinan Pemetaan Swadaya Pembentukan.
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Hubungan Antar Pemerintahan
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
“Bersama Membangun Kemandirian”
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Disampaikan pada acara :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PERAN KORKOT.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
Transcript presentasi:

Paparan Walikota Pekalongan BAGIAN 2 Paparan Walikota Pekalongan

Strategi Pemberdayaan Masyarakat / BKM : Mengembangkan kapasitas masyarakat (to give ability)/BKM & KSM dengan memberikan pelatihan yang dibiayai dari APBD Kota Mendelegasikan sejumlah urusan dan kewenangan pembangunan pada (kelembagaan) masyarakat (to give power or authority)

Pengembangan kapasitas masyarakat (to give people ability) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan : Tingkat Kota : TKPKD, KBP, FKA-BKM, Forum LPM, TP PKK, & Karang Taruna. Tingkat Kecamatan : Catur Pilar Kecamatan Tingkat Kelurahan : Catur Pilar Kelurahan (BKM, LPM, Kr. Taruna, PKK) (Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) b) Pembelajaran Program Nangkis Berbasis Pemberdayaan Masy Nasional : PNPM Mandiri Perkotaan, PAKET, Pamsimas, USRI, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Provinsi : SLBM (Sanitasi Lingk Berbasis Masyarakat). Kota : PAPKSBM, PDPM, Telecenter (media informasi). c) Pendampingan oleh Aparatur Pemda Pembentukan Tim Pembina Kelurahan melalui SK Walikota No. 050.05/218 Tahun 2011.

(to give people power or authority) Mendelegasikan sejumlah urusan dan kewenangan pembangunan pada (kelembagaan) masyarakat (to give people power or authority) Konsep : Desentralisasi Pembangunan Pendelegasian sejumlah urusan/kewenangan pemerintah daerah (berorientasi penanggulangan kemiskinan) kepada kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan Strategi : Pagu Indikatif Pemberian sejumlah dana/pagu indikatif pembangunan kewilayahan tingkat kelurahan Media : Program Inovatif Daerah Program PAPKSBM : Alokasi Dana/Pagu Indikatif Pembangunan Kewilayahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT yang pengelolaannya melalui LPM PDPM Mandiri : Alokasi dana BLM dengan mereplikasi konsep PNPM Mandiri Perkotaan yang pengelolaannya melalui BKM

HASIL KEGIATAN

Peran TKPKD TKPKD KOORDINATIF SINKRONISASI PROGRAM PRONANGKIS PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TKPKD PRONANGKIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN STAKEHOLDERS

INTEGRASI KEGIATAN PERENCANAAN DALAM DOKRENBANGKEL SATU MASTERSCHEDULE YANG TERINTEGRASI ( Siklus Musrenbang & Siklus PNPM ) MENYATUKAN TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF MENYELARASKAN SIKLUS MASYARAKAT DALAM BERBAGAI PROGRAM KELURAHAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI CATUR PILAR DAN TIM FASKEL KELURAHAN BERBAGAI PROGRAM DALAM MELAKUKAN FASILITASI/PENDAMPINGAN

Arahan dalam penyusunan DOKRENBANGKEL Warga Miskin Sejahtera, Mampu dan Mandiri (Perda P2KSBM) Selaras dengan Visi Misi walikota PENYUSUNAN Dokrenbangkel Esensi Tujuan Muatan Program Tahunan Akselerasi PLPBK PJM / Pronangkis Livelihood ; Pamsimas Mitigasi Bencana Rencana Makro Kelurahan, (skenario SEL) di Tk. Kelurahan Matriks Indikasi Program (SEL) Terintegrasi dgn kebijakan pemb Kab/Kota, kelurhn yg berbatasan Keterpaduan pengembangan kawasan Prioritas BWP : Bagian Wilayah Perencanaan GFDRR : Global Fund Disaster Risk Reduction JRF : Java Reconstruction Fund DOKRENBANG KEL Rencana Mikro berada di lingkup kwsn prioritas terpilih (kawasan warga miskin) Fokus pd Penataan Lingkungan Permukiman terkonsentrasi pada warmis terbanyak Stimulan BLM dari PDPM dan PNPM PJM PRONANGKIS

HASIL PRESTASI Program yang kondusif dan berkelanjutan (Sustainable) di lapangan dan dapat terukur keberhasilannya : Masuk Nominasi 10 besar se-Indonesia Program Dubes MDGs dengan Metro TV Kota Sehat Tingkat Nasional dimulai Tahun 2004 Juara I Penataan Permukiman Kumuh Tahun 2007 Bidang DPU Tingkat Nasional Manggala Karya Kencana bagi Walikota Pekalongan Tahun 2006/2007 Bidang KB Tingkat Nasional Pemenang Pembangunan Perumahan Swadaya dengan Pola Pengembangan Sistim Pembiayaan Dalam Rangka Lomba Hari Habitat Dunia 2007 dengan tema “A Safe City is a Just City” Tingkat Provinsi Jawa Tengah

HASIL PRESTASI 6. Tahun 2008 diusulkan untuk menjadi nominasi “Dubai Internastional Award For Best Practices to Improve The Living Environment” mewakili Indonesia memperingati Hari UN-Habitat 7. Penghargaan ”Adiupaya Puritama Tahun 2008” untuk pemerintah daerah dan Lembaga Keuangan Mikro dari Menteri Negara Perumahan Rakyat RI dalam rangka memperingati Hari UN-Habitat 8. Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 dari Menpan. 9. Juara I PKPD PU tahun 2008 dan 2011 10. Juara I Adi upaya puritama tahun 2008 11. Menerima penghargaan adipura sertifikat tahun 2009 12. Meraih penghargaan Metro TV MDG’s Award Tahun 2009 untuk kategori Pemerintah Kota, yang dinilai berhasil dalam meningkatkan capian MDG’s melalui penanganan rumah kumuhnya.

HASIL PRESTASI 13. Menerima penghargaan berupa piala adipura tahun 2010 14. Penghargaan Kemitraan tahun 2010 dari Kominfo 15. Pemenang I IMP Award bidang pengelolaah sampah berbasis masyarakat tahun 2010 16. Pemenang IV IMP Bidang penanganan kawasan kumuh tahun 2010 17. Mendapat Pemenang Sayembara Kota Lestari dari Kementerian PU tahun 2010 18. Juara III Adi upaya puritama tahun 2010 19. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif tahun 2011 dari BPPT

HASIL PRESTASI 20. Penghargaan Daerah Inovatif tahun 2011 21. Penghargaan ICT Pura dari Kominfo tahun 2011 22. Juara I IOSA dari Kominfo tahun 2011 23. Nominator IGA bidang penanganan kawasan kumuh tahun 2011 24. Juara III Lomba BBGRM tingkat Prov Jawa Tengah Ta. 2013 25. Penghargaan dari Kemen PP Kota Layak Anak Tingkat Pratama, Madya dan Nidya Ta. 2013 26. Juara I Posyantek Tingkat Nasional Ta. 2013