PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAH

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK

KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.

GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

Drs. Cyrus Ramot Marpaung

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Otonomi Daerah.

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

Disampaikan pada acara

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

HUKU PEMERINTAHAN DAERAH

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)

REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015

© 2010 BPKP PENJELASAN TEKNIS EKPPD 2015 TERHADAP LPPD 2014 Oleh: DODDY SETIADI, Ak., MM., CA., CPA Direktur Pengawasan Penyelenggaraan.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN

OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BPS KABUPATEN BULELENG

PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016

Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD

Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Transcript presentasi:

PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TINDAK LANJUT PP NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) JAKARTA 31 JANUARI S/D 2 PEBRUARI

PENYUSUNAN LPPD UU 32/2004 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Daerah wajib melaporkan penye. pemh daerah. (LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD). Kepala Daerah menyampaikan LPPD kpd Pemerintah. LPPD Prov, kpd Presiden RI melalui Mendagri. LPPD Kab/Kota kpd Mendagri melalui Gubernur.

Prinsip penyusunan LPPD, Transparansi, dan Akuntabilitas. LPPD mencakup pelaporan atas: Peny. urusan desentralisasi, (urs. Wajib & Pilihan) Tugas pembantuan, dan Tugas umum pemerintahan, LPPD, bahan evaluasi utk pembinaan thdp pemerintahan daerah. LPPD, sumber informasi utama memuat data informasi IKK utk EKPPD (Pasal 16, PP 6/2008). LPPD disyaratkan menyajikan data informasi yang akurat, handal dan akuntable .

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA Data akurat, handal & akuntable, evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi, saran, dan peringkat yang tepat. Pemda mengambil langkah-langkah kongkrit Mengimplementasikan ”Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri” (self assessment) sebagaimana amanat Pasal 32 sd 40, PP 6/2008, dan Mengembangkan Sistem Informasi Kinerja di lingkungan Pemerintahan Daerah, terintegrasi antar SKPD di lingkungan Pemda.

FORMAT LPPD TAHUN 2010 DAN IKK Dasar Penyempurnaan: Pengalaman dan praktik-praktik. Menjembatani (bridging) dan mensingkronkan data informasi pada LPPD dengan data informasi yg digunakan pada IKK. Memudah pengisian, meningkatkan kualitas data.

EKPPD TERHADAP LPPD Prinsip pelaksanaan evaluasi: Tujuan utama, transparansi ,dan akuntablitas. Tujuan utama, Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mengetahui keberhasilan, dan kegagalan capaian kinerja. Memeringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Metode: memperbandingkan capaian kinerja antar tingkatan pemerintahan. EKPPD dilakukan tehadap: Pengambilan keputusan, Kepala Daerah dan DPRD. Pelaksanaan kebijakan daerah, SKPD.

PELAKSANA EKPPD Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Daerah EPPD. Tim Nasional EPPD, melakukan EKPPD secara Nasional terhadap: LPPD Provinsi. LPPD Kabupaten/Kota. Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD secara regional terhadap LPPD kabupaten dan kota, di wilayah Provinsi. Dalam rangka LPPD 2010, Pemerintah provinsi mensosialisasikan Format LPPD dan IKK, kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.

EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 Diawali (starting point) dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah, paling lambat 31 Maret 2011. Tim Teknis Nasional EPPD, akan memantau langsung ketepatan penyampaian LPPD kabupaten dan kota Tahun 2010 kepada Gubernur. EKPPD dilakukan secara berjenjang dari Tim Daerah ke Tim Nasional EPPD. Laporan hasil evaluasi, rekomendasi, pemeringkatan, pengumuman, dan pemberian penghargaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.

HASIL EVALUASI Bahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Non Kementerian untuk meningkatkan kinerja dengan program pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Pemeringkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan masing-masing daerah. Hasil pemeringkatan terhadap LPPD Tahun 2010, akan diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Otonomi Daerah pada Tahun 2012.

BEBERAPA HAL PENTING Pemda diharapkan: mengimplementasikan Sistem Pengkr Kinerja Mandiri (self assesment) dan mengembangkan Sistem Informasi Kinerja. SKPD diminta dan wajib mereviu IKK, sebelum disusun dan diintegrasikan ke dalam LPPD. Tujuan EKPPD menilai kinerja PPD sebagai bahan untuk program pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kinerja Pemda. LHE digunakan utk menentukan peringkat dan status kinerja. Status kinerja dibagi dalam 4 (empat) kategori berprestasi : Sangat Tinggi Tinggi, Sedang, dan Rendah Pemprov mensosialisasikan Format LPPD dan Format IKK kpd Kab/Kot.

TERIMAKASIH